BALIKPAPAN-Dikerjakan sejak 2007, Bendungan Marangkayu di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) segera digenangi. Direncanakan, kegiatan penggenangan bendungan dilakukan Oktober 2021. Akan tetapi, target tersebut dihadapkan masalah pembebasan lahan yang belum tuntas.
Terdapat beberapa sumur migas yang sebelumnya berada di area operasi VICO Indonesia terdampak penggenangan tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda mengungkapkan, progres fisik bendungan yang berlokasi Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, sudah mencapai mencapai 98 persen. Sementara sisa dua persen lainnya, berupa bangunan pelengkap. Seperti jalan pendekat, fasilitas rumah genset, dan lainnya.
Meski berupa bangunan pelengkap, bisa dibangun apabila lahannya sudah tersedia. “Masalahnya klasik. Pembebasan lahan,” ucapnya. Lanjut dia, terdapat 23 sumur migas yang masuk dalam area penggenangan Bendungan Marangkayu. Pada tahap penggenangan awal, yang akan tenggelam sebanyak empat sumur. Kemudian tahap kedua, untuk memenuhi areal bendungan yang memiliki volume tampung 12,37 juta meter kubik dengan luas genangan 455 ha itu, akan menenggelamkan sembilan sumur.
Termasuk mengisolasi sisa sumur lainnya. “Sehingga 23 sumur itu otomatis tidak akan berfungsi,” ungkap dia. Fitra Firnanda menerangkan, pertemuan untuk membahas percepatan penggenangan dan permasalahan sumur gas pada Bendungan Marangkayu telah dilakukan pada 5 Februari 2021.
Rapat secara virtual dipimpin langsung oleh Deputi 1 Kepala Staf Kepresidenan, Helson Siagian. Turut diikuti SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi, serta PT Pertamina EP dan PT Pertamina Hulu Indonesia yang kini mengelola sumur gas tersebut. Dalam rapat tersebut, pihak SKK Migas dan Pertamina diminta untuk segera menghitung keuntungan dan kerugian. Jika sumur gas itu tetap digenangi atau sumur gas itu tetap dipertahankan.
Apabila tetap ingin dipertahankan, maka membutuhkan biaya bangunan pengaman sekitar Rp 300 miliar. “Sedangkan sisa dari potensi sumur itu katanya SKK Migas, sekitar Rp 300 miliar. Nah, ini bola masih ada di mereka. Kami masih tetap menunggu, apakah tetap ditenggelamkan atau tetap dipertahankan,” ucap mantan kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kutai Timur ini.
Bendungan Marangkayu merupakan proyek strategis nasional (PSN) melalui Perpres Nomor 56 Tahun 2018. Karena itu, dia berharap keputusan segera diambil Kementerian ESDM. “Apakah (sumur migas) ditenggelamkan atau diamankan,” ungkapnya. Untuk diketahui, Bendungan Marangkayu direncanakan dapat mengairi lahan seluas 4.500 hektare. Selain itu, mengurangi debit banjir sebesar 0,73 meter kubik per detik dan menyediakan pasokan air baku sebesar 0,45 meter kubik per detik.
Tak hanya itu, bendungan ini juga diharapkan mampu menghasilkan listrik sebesar 1,35 MW. Dari APBN, biaya konstruksi spillway Bendungan Marangkayu menelan anggaran sebesar Rp 63,04 miliar. Sementara APBD Kukar dan APBD Kaltim mengucur Rp 288,57 miliar. Anggaran tersebut untuk pekerjaan pembangunan tubuh bendungan. Sehingga nilai proyeknya keseluruhan sebesar Rp 351,61 miliar.
Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan, Kementerian ESDM kemungkinan akan menyetujui opsi penutupan sumur gas yang akan terdampak genangan tersebut. “Tapi keputusan finalnya masih belum disampaikan. Dan kan kami sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan menteri (ESDM) nanti,” janji mantan gubernur Kaltim periode 2008-2018 ini. (kip/riz/k15)
