MANAGED BY:
SENIN
19 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Sabtu, 27 Februari 2021 11:16
Kepala Daerah Dilantik, KPK Ingatkan Titik-Titik Rawan Korupsi di Pemda
ilustrasi

PROKAL.CO,

JAKARTA–Sebanyak 178 kepala daerah baru resmi menjabat, Jumat (26/2). Setumpuk tugas berat sudah menanti. Salah satu prioritas adalah menekan penyebaran Covid-19. Sejumlah pihak meminta para gubernur, bupati, dan wali kota yang kemarin dilantik tidak larut dalam euforia. Mereka harus langsung bekerja. Apalagi, waktu yang dimiliki hanya sekitar empat tahun.

Dirjen Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA. mengingatkan, janji-janji yang disampaikan selama kampanye harus dijalankan. ’’Kami ingatkan, janji adalah utang,’’ ujarnya. Safrizal juga mengingatkan terkait program yang menjadi prioritas nasional. Yakni, penanganan Covid-19 di daerah. Setidaknya ada tiga hal yang harus mendapat prioritas kepala daerah.

Pertama, memastikan program percepatan penanganan Covid-19 berjalan berkesinambungan dan kolaboratif. Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, penanganan Covid-19 tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Karena itu, dia meminta kepala daerah baru segera berkomunikasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah (FKPD). ’’Berkoordinasi juga dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, sektor swasta, hingga media,’’ imbuhnya. Selain memperkuat gerakan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak), upaya meningkatkan kemampuan 3T (testing, tracing, treatment) harus digenjot.

Prioritas kedua adalah pemulihan ekonomi. Dia mengakui, pandemi membuat daya beli masyarakat merosot. Karena itu, pemda perlu memantau dan menyiapkan jaring pengaman sosial. ’’Perhatikan juga ketersediaan bahan pokok, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta permasalahan sosial lain akibat pandemi,’’ tuturnya. Terakhir, dia menekankan agar kepala daerah membantu memastikan kelancaran pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah masing-masing. Kepala daerah harus memastikan program vaksinasi berjalan sesuai timeline.

Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim mengatakan, para kepala daerah baru harus menyesuaikan diri dengan penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah pusat. Politikus PKB itu menambahkan, saat ini adalah masa yang genting dan krusial. Sebab, pemerintah tengah melaksanakan vaksinasi.

Kepala daerah harus melakukan pengawasan ketat terhadap masyarakat. Jangan sampai setelah divaksin, banyak yang tidak menjalankan protokol kesehatan (prokes). Jika prokes tidak dilaksanakan, vaksinasi akan sia-sia. ’’Berapa triliun anggaran yang terbuang sia-sia,’’ terang dia. Pria kelahiran Semarang itu mengatakan, penanganan Covid-19 dan dampak ekonomi yang ditimbulkannya harus sejalan. Karena itu, kepala daerah harus fokus menangani Covid-19 dan dampak ekonominya.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Sabtu, 17 April 2021 21:00
Menteri PUPR: Tambang di Kaltim Akan Lebih Diawasi

Lahan Kritis Kepung Ibu Kota Negara Baru

Menurut Jatam, 73 persen daratan Kaltim telah dikaveling untuk kepentingan…

Sabtu, 17 April 2021 21:00

ALHAMDULILLAH..!! Boleh Mudik Dalam Provinsi, Asal Tidak Keluar Kaltim

SAMARINDA–Kasus Covid-19 di Kaltim perlahan terus mengalami penurunan. Kini, jumlah…

Sabtu, 17 April 2021 20:00
Gajinya Ditanggung APBN

Guru PPPK Akan Dikontrak Per Tahun, Pemprov Siapkan 4.202 Formasi

BALIKPAPAN-Rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) diharapkan menjadi…

Sabtu, 17 April 2021 12:09
Mereka Menemukan ’’Rumah” di Indonesia (5-Habis)

Nama Ketiga Anak Jadi Trofi Ajang Sepak Bola

Seorang doktor teologi, selama nyaris tiga dekade di Papua, selain…

Sabtu, 17 April 2021 12:06

Indonesia Tidak Boleh Lengah, Gelombang Ketiga Covid-19 Dunia Membayangi

JAKARTA- Meskipun kasus Covid-19 di Indonesia relatif ‘terkendali’. Namun gelombang…

Sabtu, 17 April 2021 12:05

Segera Disahkan, Rancangan Perpres Zakat ASN Sudah Masuk Setneg

JAKARTA- Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembayaran zakat untuk aparatur…

Sabtu, 17 April 2021 12:02

Kasus Mafia Pertanahan Makin Massif, Diminta Tak Hanya Gertak Sambal

JAKARTA– Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah Komisi II DPR RI…

Sabtu, 17 April 2021 11:59

Lulusan SMA Bisa Daftar Sekolah Kedinasan dan CPNS

JAKARTA- Tahun ini, pemerintah memperluas kesempatan kepada masyarakat lulusan SMA/sederajat…

Sabtu, 17 April 2021 11:35
Vaksin Nusantara Bisa Diporduksi Awal Tahun Depan

BPOM Menunggu Respon Peneliti Vaksin Nusantara

JAKARTA– Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jumat (16/4) menyatakan…

Sabtu, 17 April 2021 11:34

Dua Bulan Temukan 200 Ujaran Kebencian

JAKARTA- Media sosial masih menjadi ladang subur ujaran kebencian. Polri…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers