Zona Merah, Pengelolaan Aset dan Pajak di Balikpapan Dipantau KPK

- Sabtu, 27 Februari 2021 | 11:14 WIB
Rizal Effendi
Rizal Effendi

BALIKPAPAN – Persoalan aset daerah masih menjadi momok yang belum bisa dituntaskan Pemkot Balikpapan. Manajemen pengelolaan aset daerah yang dinilai buruk masih menjadi catatan merah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Termasuk rendahnya capaian optimalisasi pajak daerah yang menjadi sorotan komisi antirasuah.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengungkapkan bahwa manajemen pengelolaan aset dan capaian optimalisasi pajak daerah yang capaiannya masuk zona merah. Sebab, masih ada persoalan pendataan dan permasalahan hukum di lapangan, sehingga KPK akan memberikan pengawalan terhadap capaian Monitoring Centrefor Prevention (MCP) atau upaya pengawasan untuk pencegahan korupsi pada dua bidang tersebut.

“Sehingga KPK akan memberikan pengawalan. Dan mereka (KPK) sudah bertemu kajati, kapolda, Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kaltim Kaltara, dalam rangka mengawal hal ini,” kata Rizal, Kamis (25/2) lalu.

Pengawalan KPK tersebut dimaksudkan agar faktor kesulitan di lapangan dalam manajemen pengelolaan aset daerah dapat teratasi. Semisal ada aset daerah yang belum bersertifikat dan memiliki masalah hukum, dapat segera dilakukan sertifikasi.

“Karena masih banyak aset, terutama yang belum memiliki sertifikat. Dan ada yang digugat. Semisal Lapangan Foni (Kebun Sayur), sehingga pemanfaatannya belum maksimal,” ungkap pria berkacamata itu.

Sementara pada optimalisasi pajak daerah, Pemkot Balikpapan akan memperbaiki laporan pendapatan daerah dari sektor tersebut. “Semisal masyarakat yang melapor di pajak pratama nilainya lebih besar daripada laporan pajak di daerah. Juga ditekankan potensi sarang burung walet,” sambung Rizal.

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pencegahan korupsi terintegrasi itu rutin dilakukan setiap triwulan guna memantau capaian program pencegahan korupsi di Pemkot Balikpapan.

Selain manajemen aset dan optimalisasi pajak daerah, ada beberapa capaian yang dipantau KPK. Di antaranya, perencanaan dan penganggaran APBD, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen aparatur sipil negara (ASN), pengadaan barang dan jasa yang sudah masuk zona hijau. Sebab, capaiannya sudah melebihi 80 persen.

Sementara aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) masih berada pada zona kuning. Walau begitu, secara umum, berdasar penyampaian KPK, keseluruhan capaian Balikpapan menjadi role model bagi Kaltim.

“Sebab, ada dua kota di Kaltim yang nilainya di atas 70, paling tinggi Balikpapan, kemudian Bontang. Yang lainnya rata-rata masih di bawah 50. Dan capaian ini menyelamatkan Kaltim,” pungkas dia.

Saat beraudiensi dengan Rizal, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango juga mengenalkan struktur jabatan baru. Yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsub) dan Direktur Korsub Wilayah I sampai V. Khusus untuk wilayah Kaltim, Kaltara, dan Sulawesi Selatan masuk dalam supervisi wilayah IV.

“Menggantikan tim-tim yang sebelumnya sudah ada. Seperti korwil, korsupgah, korsupdak, digantikan dengan tim Direktorat Korsub IV untuk wilayah Kaltim, Kaltara, dan Sulawesi. Dan saya diminta oleh pimpinan lain untuk memperkenalkan tim ini kepada pemerintah daerah,” katanya.

Selama beberapa hari, rombongan KPK yang dipimpin Nawawi telah melakukan banyak kunjungan. Seperti ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim yang dilanjutkan dengan Pemprov Kaltim pada 23-24 Februari 2021 lalu. Kemudian ke Polda Kaltim dan Pemkot Balikpapan pada Kamis (25/2).

Tujuan kunjungan tersebut agar struktur organisasi baru ini dapat diterima. Dalam strategi pencegahan korupsi, khususnya di pemerintahan. Sebab, mereka akan melakukan pencegahan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Terutama yang berhubungan dengan perencanaan penganggaran, praktik pengadaan barang dan jasa, pemberian izin, hingga penguatan APIP.

Halaman:

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X