PENDIDIKAN menjadi salah satu sektor terpenting dalam pembangunan daerah. Bahkan, 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) disisihkan untuk sektor pendidikan. Sesuai amanat undang-undang.
Namun, pemanfaatannya dinilai belum optimal dalam meningkatkan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Masih ada fasilitas pendidikan yang tertinggal. Termasuk sarana dan prasarana pendidikan di Kota Tepian. Masih ada sekolah yang masih menumpang bangunan lain. Bahkan menggunakan bangunan yang jauh dari kata layak. Begitu pula dengan fasilitas yang ada di dalam sekolah. Jauh tertinggal.
Menyikapi sengkarut pendidikan di Ibu Kota Kaltim, tokoh pendidikan yang pernah menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Musyahrim angkat bicara.
Menurut dia, ada beberapa pola dan sistem pendidikan yang harus dibenahi dengan cermat dan tepat. "Memang masih ada yang tertinggal. Itu masalah sebenarnya sudah lama. Harusnya fasilitas merata. Daerah pinggiran itu harus ada perhatian khusus dari pemerintah, jangan dibedakan," ucapnya.
Sengkarut permasalahan sektor pendidikan seharusnya membuat Pemkot Samarinda dapat lebih menyoroti. Bahkan membuat sektor pendidikan menjadi salah satu program unggulan. Mengingat, pendidikan kualitas sumber daya manusia (SDM) bisa meningkat. "Samarinda itu jangan bicara banjir aja. Suatu saat nanti kalau anak-anak itu pintar, kita punya tenaga ahli di bidang itu (permasalahan banjir), jadi bisa mereka urus," ungkapnya.
Pria yang getol memerhatikan dunia pendidikan itu juga menyoroti permasalahan blank spot dan siswa tidak memiliki smartphone yang tak kunjung selesai. "Dengar-dengar ada program sekolah tangguh yang dicanangkan pemerintah yang baru, dan masuk program 100 hari kerja. Di pinggiran juga harus disiapkan program yang tidak perlu ke sekolah," imbuhnya.
Pada masa kerja yang hanya sekitar 3,5 tahun hingga 2024, beberapa pekerjaan rumah harus diselesaikan, sehingga manfaat bisa dirasakan masyarakat luas.
Pengamat Perkotaan Warsilan menerangkan, ada beberapa aspek yang masih jadi pekerjaan rumah pada pimpinan baru. Penyelesaian banjir, dengan mengkaji program yang belum tuntas. "Banjir masih jadi krusial yang harus diselesaikan karena berkaitan dengan mobilisasi masyarakat hingga logistik," ucapnya.
Selanjutnya, masalah kemacetan yang harus dipikirkan dengan mendorong transportasi publik yang ramah dan nyaman, serta peningkatan infrastruktur jalan penghubung dan jalan lingkar luar. Arus mobilisasi logistik penting ditangani, berkaca dari kondisi saat ini, di mana keberadaan TPK Palaran cukup jauh dari lokasi pergudangan yang ada di Ir Sutami, sehingga jalur logistik bercampur dengan lalulintas masyarakat. "Seharusnya pemerintah bisa mengkaji pemindahan area pergudangan misalnya di Sambutan. Pertimbangan keberadaan Jembatan Mahkota II bisa menjadi akses penghubung, apalagi kawasan itu diproyeksikan bersinggungan dengan jalur tol Balikpapan-Samarinda dan rencana Samarinda-Bontang," ucapnya.
"Harus kerja lebih keras mengingat masa kerja yang tidak panjang. Pembangunan harus terus bergerak dan meningkat tiap tahun," tutupnya. (dns/*/dad/dra/k8)
