Melihat genealogi politik para kepala daerah yang menggantikan petahana, mereka sebenarnya tidak benar-benar baru. Jika diurai visi, misi, dan programnya, relatif masih sama dengan rezim sebelumnya.
SAMARINDA–Jumat (26/2), enam kepala daerah di Kaltim hasil Pilkada Serentak 2020 bakal dilantik. Ada wajah lawas, ada pula wajah baru. Tapi mereka sebenarnya politikus lama. Para kepala daerah ini, punya banyak pekerjaan rumah di berbagai bidang. Jika tak bisa buat gebrakan, maka kepercayaan publik bakal terkikis.
Apalagi, pekerjaan rumah besar sudah menanti para kepala daerah yang dipilih dan dilantik di tengah pandemi Covid-19. Akademisi hukum tata negara Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah mengatakan, pekerjaan rumah jangka pendek yang harus segera dikerjakan tentu saja soal penanganan pandemi Covid-19. Bukan sekadar masalah kesehatannya, tapi juga sektor terdampak. Terutama ekonomi, pendidikan, sosial, dan lainnya.
Jadi penanganan aspek kesehatannya, harus linear dengan penanganan di sektor lainnya. “Jadi tidak ada lagi istilah bulan madu bagi pasangan terpilih. Sebab, harus segera bekerja untuk menangani pandemi ini," katanya. Lelaki yang akrab disapa Castro itu menambahkan, masyarakat paham bahwa daerah-daerah di Kaltim ini memiliki problematika lingkungan hidup yang serupa. Untuk itu, pemulihan di sektor lingkungan hidup ini harus dijadikan prioritas berikutnya. Mulai kerusakan lingkungan akibat dampak dari industri ekstraktif, banjir, konflik tenurial (lahan), hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Prioritas yang tidak kalah penting dan sama sekali tidak boleh dinafikan adalah pembenahan di sektor hukum dan korupsi. "Masalah penegakan hukum, terutama terhadap kasus korupsi dan lingkungan, harus segera dibenahi. Pemerintah harus punya concern terhadap hal-hal yang berpotensi korupsi, dan belakangan kontroversial di tengah publik. Mulai pembenahan perusda, penataan aset daerah, proyek infrastruktur, pengawasan APBD, hingga konflik kepentingan," jelasnya.
Lelaki berkacamata ini menambahkan, ekonomi menjadi prioritas berikutnya yang harus dikerjakan. Daerah harus berani melepaskan ketergantungan terhadap industri ekstraktif, yang pada saat bersamaan harus serius membangun sektor pangan daerah. Dengan demikian, kemandirian pangan dapat dicapai. "Di sektor sosial politik. Untuk melakukan empat hal di atas, kepala daerah dan wakilnya harus menggairahkan partisipasi publik, untuk mendorong peran serta dalam proses pembangunan daerah. Sebab, daerah ini adalah milik seluruh rakyat, bukan milik kepala daerah dan wakilnya. Harus dibiasakan agar setiap keputusan strategis, harus melibatkan partisipasi publik secara luas," tegasnya.
Wajah-wajah baru, baiknya mampu memberi gebrakan. Apalagi, ada beberapa daerah yang sebelumnya bertahun-tahun dikepalai orang-orang itu saja. Misalnya, Samarinda yang 20 tahun bergantung kepemimpinan Syaharie Jaang. Sementara di Kukar dan Mahakam Ulu, menjadi periode kedua bagi Edi Damansyah dan Bonifasius Belawan Geh sebagai bupati.
Castro mengatakan, melihat genealogi politik para kepala daerah yang menggantikan petahana ini, mereka sebenarnya tidak benar-benar baru. Jika diurai visi, misi, dan programnya, relatif masih sama dengan rezim sebelumnya. Jadi soal progresif atau tidaknya, sangat ditentukan dua hal.
"Pertama, apa program yang mereka tawarkan sebagai anti-tesa kegagalan rezim sebelumnya. Kedua seberapa luas ruang partisipasi publik yang mereka sediakan dalam pengambilan kebijakan," paparnya. Di sisi lain, pelantikan enam kepala daerah ini nantinya melalui virtual.
Pelantikan secara langsung hanya dilakukan untuk bupati Mahakam Ulu. Enam kepala daerah yang bakal dilantik besok adalah Andi Harun-Rusmadi (Samarinda), Ardiansyah Sulaiman-Kasmidi Bulang (Kutim), Fahmi Fadly-Syarifah Masitah Assegaf (Paser), Sri Juniarsih-Gamalis (Berau), Edi Damansyah-Rendi Solihin (Kukar), dan Bonifasius Belawan Geh-Yohanes Avun (Mahakam Ulu).
Dijelaskan Kepala Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah (PPOD) Setprov Kaltim Deni Sutrisno, awalnya pada H-2 jelang pelantikan, baru empat daerah yang sudah turun SK-nya dari Kemendagri. "Dua masih ditunggu sampai malam," kata Deni. Hal itu diamini Kepala Biro Humas Setprov Kaltim Syafranuddin. Dia menjelaskan, info empat SK Mendagri hingga kemarin siang yang sudah terbit yakni Mahakam Ulu, Berau, Paser, dan Samarinda. "Masih ada dua daerah yang ditunggu SK-nya hingga malam, yaitu Kutim dan Kukar," jelasnya.
Dia melanjutkan, dari berbagai kabupaten dan kota yang dilantik, hanya Mahakam Ulu yang melakukan pelantikan langsung. Sisanya melakukan pelantikan secara virtual. Pasalnya, di Mahakam Ulu jaringan internet belum prima. Sehingga, berisiko gangguan jika dilakukan secara virtual. Persiapan Pemprov Kaltim dalam melaksanakan pelantikan enam kepala daerah hasil Pilkada Tahun 2020 sudah disampaikan ke pusat.
“Pemprov Kaltim dipimpin asisten Tata Pemerintahan dan Kesra bersama Karo Pemerintahan serta Karo Umum, secara detail menerangkan persiapan terkait pelantikan termasuk jaringan telekomunikasi yang disiapkan,” bebernya. Lanjut lelaki yang akrab disapa Ivan tersebut, mengutip keterangan Dirjen Otda, pada 26 Februari 2021 ada 178 kepala daerah yang dilantik. Dari sembilan kabupaten/kota di Kaltim yang melaksanakan pelantikan kepala daerah tahun ini, akan terbagi menjadi beberapa gelombang
