MANAGED BY:
JUMAT
23 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 26 Februari 2021 10:27
Pajak Alat Berat Melayang, Pemprov Kehilangan Ratusan Miliar, Revisi Ditentang Pengusaha
Hadi Mulyadi

PROKAL.CO,

BALIKPAPAN–Potensi pendapatan daerah dari sektor pajak alat berat pada tahun ini dipastikan menghilang. Menyusul penghapusan pungutan pajak sejak 10 Oktober 2020. Sebagaimana perintah putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Penghapusan pajak alat berat ini diklaim membuat ratusan miliar pendapatan daerah melayang.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi dalam pertemuan virtual Pemprov Kaltim. Penghapusan pajak alat berat dituangkan dalam Putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017. Sehingga pajak alat berat tidak lagi masuk kategori pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. “Dengan demikian, Kaltim kehilangan ratusan miliar potensi PAD dari pajak alat berat,” ujar Hadi Mulyadi, belum lama ini.

Permohonan uji materi atau judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah itu, sebelumnya dilakukan oleh tiga pemohon. Yakni, PT Tunas Jaya Pratama, yang beralamat di Jakarta Pusat, lalu PT Mappasindo beralamat di Kabupaten Mappi, Papua, dan PT Gunungbayan Pratamacoal, yang beralamat di Samarinda. Hadi Mulyadi menyebut, revisi Undang-Undang Pajak masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Sehingga berharap melalui lewat revisi Undang-Undang Pajak, bisa mengembalikan kembali pajak alat berat.

“Dengan alasan-alasan tertentu. Khususnya Kaltim. Sehingga kami bisa kembali mendapatkan pajak alat berat,” harap ketua DPW Partai Gelora Kaltim itu. Berdasarkan daftar Prolegnas Prioritas 2021, ada 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ditetapkan Badan Legislasi (Baleg) DPR pada 14 Januari 2021. Namun, tidak ada revisi UU Pajak di dalam daftar tersebut. Pemerintah sendiri, menyiapkan revisi UU Pajak menggunakan skema omnibus law. Yang merupakan metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda. Guna menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum.

Sebelumnya, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan menggunakan metode omnibus law ini. Selanjutnya, direncanakan adalah RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian dan RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dikonfirmasi terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI) Samarinda Eko Priyatno tidak berkomentar banyak mengenai usulan mengembalikan pajak alat berat sebagai pendapatan daerah. Seperti yang diinginkan Pemprov Kaltim.

Akan tetapi, menurut dia, pada dasar untuk kepentingan usaha dan stimulasi pergerakan ekonomi, alat berat awalnya tidak dikenakan pajak. Seperti kendaraan yang memakai fasilitas umum, seperti jalan. Ada timbal balik antara biaya konstruksi dan pemeliharaannya. “Itu logika dasarnya. Makanya Aspindo (Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia) mengembalikan dasar hukumnya ke MK,” ungkap dia saat dikonfirmasi Kaltim Post, Rabu (24/2). Dengan demikian, menurutnya seharusnya pemerintah daerah bukan kehilangan pajak alat berat. Akan tetapi, penghapusan pajak alat berat ini adalah mengembalikan dasar aturan perundang-undangannya.

Halaman:

BACA JUGA

Jumat, 23 April 2021 12:08

Pembuat KRI Nanggala-402 di Jerman Tawarkan Bantuan Teknis dan SAR

 KRI Nanggala-402 dibuat oleh  Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), yang kemudian diakuisisi…

Jumat, 23 April 2021 11:56
Berpulangnya KH Fakhruddin Wahab, Imam Besar Masjid Islamic Center Samarinda

Dikenal Santun, Tak Sungkan Dengarkan Tausiah Ulama Lain

Kabar duka datang dari Kota Tepian. Imam Besar Masjid Baitul…

Jumat, 23 April 2021 11:47

Dapat Merusak Tahura Bukit Soeharto, Tiga Bendungan IKN Disarankan Tidak Dibangun

BALIKPAPAN-Pembangunan lima bendungan untuk memasok kebutuhan air baku ibu kota…

Jumat, 23 April 2021 11:42
Pembelajaran Tatap Muka, Vaksinasi Guru Bukan Pertimbangan Utama

Menteri Mau Juli, Pemprov Maunya Ditunda

Kasus aktif Covid-19 yang masih fluktuatif membuat rencana sekolah tatap…

Jumat, 23 April 2021 11:13

Vaksin Sinovac Tak Bisa Dipakai Umrah

JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Menteri Kesehatan (Menkes)…

Jumat, 23 April 2021 09:39

Oksigen KRI Nanggala Bertahan 72 Jam, TNI-AL Belum Keluarkan Isyarat Tenggelam

JAKARTA– Tim pencari KRI Nanggala-402 berpacu dengan waktu. Sebab, cadangan…

Kamis, 22 April 2021 16:58

Oksigen di Kapal Selam Nanggala Hanya Kuat 72 Jam

Pencarian kapal selam KRI Nanggala-402 terus dioptimalkan. Mengingat sudah 24…

Kamis, 22 April 2021 16:56

Walaupun Tua, Kapal Selam KRI Nanggala-402 dalam Kondisi Siap Tempur

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono memastikan…

Kamis, 22 April 2021 16:55

Penyidik KPK Peras Wali Kota, Saut: Ini Bukan Soal Gaji

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengomentari…

Kamis, 22 April 2021 16:52

Larangan Mudik Per 22 April, Ini Syarat Ketat Perjalanan Mobil Pribadi

Pemerintah mempercepat larangan mudik mulai hari ini, Kamis, 22 April…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers