JAKARTA– Komisi I DPR sempat dikabarkan akan berangkat ke Qatar dalam rangka kunjungan kerja atau kunker. Kegiatan tersebut mendapat kritik dari publik karena dilakukan di tengah pandemi. Atas dasar itu, komisi I memutuskan untuk membatalkan rencana tersebut.
Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha (23/2). Dia menyatakan bahwa rencana kunker dibatalkan karena adanya protokol kesehatan yang harus ditaati. Selain itu, belum ada jaminan bahwa perjalanan ke luar negeri aman selama pandemi Covid-19.
’’Betul (batal). Sebab, pada saat pandemi yang melanda dunia, tidak sepantasnya kita kunker ke luar negeri,’’ jelasnya. Perjalanan tersebut awalnya akan dilaksanakan mulai 28 Februari hingga 6 Maret 2021, sesuai surat perjalanan yang beredar.
Dalam surat bernomor PW/0159/DPR RI/II/2021 tertanggal 10 Februari 2021 itu, komisi I disebut akan mengadakan kunker dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan. Khususnya pengawasan pada pelaksanaan kebijakan pemerintah dan APBN yang ditujukan ke duta besar LBBP RI di Doha, Qatar.
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar membenarkan bahwa sebelumnya surat tersebut diteken pimpinan. Yakni, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Namun, dia menjelaskan, surat yang diteken itu masih bersifat penjajakan, belum memastikan bahwa anggota dewan akan berangkat. Surat tersebut sebatas penyusunan rencana kegiatan di Qatar.
’’Qatar masih memberlakukan peraturan untuk masuk, embassy (kedutaan) tidak mengeluarkan visa, tetapi exceptional entry permit yang dikeluarkan pemerintah Qatar langsung,’’ jelasnya.
Publik menilai bahwa kunjungan tersebut tidak terlalu mendesak. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karius sebelumnya menyatakan, tidak ada alasan kuat yang membenarkan adanya kunker tersebut. Selain itu, masih banyak permasalahan dalam negeri yang lebih membutuhkan perhatian. (deb/c7/bay)
