Wacana vaksin gotong royong menimbulkan pertanyaan di dalam masyarakat. Kendati begitu, bagi para pengusaha, itu merupakan langkah inisiatif untuk keluar dari pandemi secepatnya sehingga ekonomi kembali pulih.
JAKARTA–Vaksin gotong royong merupakan upaya pengusaha sekaligus tanggung jawab mereka bagi karyawan perusahaan untuk terlindung dari paparan Covid-19. “Kalau ada yang mau membantu, kita jangan menolak,” terang Arya Sinulingga, koordinator Komunikasi Publik PMO Komite Penangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dalam acara dialog produktif, Selasa (23/2).
Pada pelaksanaannya, menurut Arya Sinulingga, pengusaha mengusulkan membantu dengan cara memvaksinasi terhadap karyawannya, apalagi ini tidak mengganggu program vaksinasi pemerintah, tidak mengambil hak orang lain, justru mempercepat vaksinasi.
Dukungan datang dari Rusli Abdullah, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Pada prinsipnya, kata dia, ketika pandemi ini cepat terselesaikan pemulihan ekonomi juga akan semakin cepat. “Jadi, apabila ada usaha mempercepat vaksinasi, percepatan ekonomi akan makin cepat juga,” ujarnya.
Rusli menambahkan, inisiatif pengusaha patut diapresiasi untuk mengikuti program vaksin gotong royong sehingga utilitas pabriknya bisa maksimal, yang tadinya 25 persen jadi naik 60–70 persen. Dari sisi perusahaan menguntungkan, dari sisi ekonomi juga pekerjanya bisa kembali bekerja sepenuhnya.
Ada satu catatan penting dari Rusli. Bagi perusahaan, harapannya bisa mengikuti vaksinasi gotong royong ini adalah padat karya, berada di zona merah Covid-19, lalu memiliki efek multiplayer yang besar pada perekonomian nasional.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Shinta Widjaja Kamdani menyampaikan, saat ini pihaknya diminta mendata perusahaan yang tertarik mendaftar program vaksin gotong royong.
“Dalam dua pekan ada 6.689 perusahaan yang tertarik, antusiasmenya sangat tinggi. Tujuannya memang agar perusahaan membantu membiayai karyawannya mendapatkan vaksin secara gratis,” jelasnya.
Menurut dia, banyak perusahaan padat karya memiliki fasilitas kesehatan sendiri termasuk tenaga kesehatannya. “Jadi itu memungkinkan sekali, namun pelaksanaannya seperti apa kita tunggu aturan dari pemerintah,” tambah Shinta Kamdani.
Menurut dia, perlu dilakukan sosialisasi untuk memperjelas posisi vaksin gotong royong ini di kalangan pekerja. “Jadi ketika nanti keluar aturannya, lebih jelas bahwa ini tidak ada niatan komersialisasi, benar-benar membantu percepatan vaksinasi, semua nanti dikontrol pemerintah,” tandasnya.
Dengan begitu, lanjut dia, objektifnya jelas yakni bersama membantu Indonesia. “Tanpa keberhasilan vaksinasi, tidak mungkin kita bisa melakukan pemulihan ekonomi dengan baik, ini perang kita bersama sehingga kami pelaku usaha siap mendukung dan berpartisipasi,” terangnya. (PEN/RDKS/YOY/kri/k8)
