Pelantikan Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman dan wakilnya, Kasmidi Bulang, akan digelar 26 Februari mendatang. Setelah dilantik, secara resmi pucuk pimpinan Pemkab Kutim telah terisi.
SOAL program 100 hari pertama kerja, Ardiansyah tidak terlalu memikirkan. Menurut dia, begitu dilantik langsung bekerja.
"Saya tidak ingin dikompromikan dengan waktu kerja (100 hari). Konsep saya begitu selesai dilantik langsung bekerja dan melakukan kegiatan," ujarnya.
Mengingat periode sekarang sangat singkat, hanya tiga tahun enam bulan, berdasarkan hitungan sementara, tanpa adanya perubahan. Sehingga, mana yang bisa dikerjakan di awal harus dikerjakan. Persiapan kerja 2021 sudah diawali Kasmidi Bulang sebagai plt. Bahkan, sudah disiapkan. "Infrastruktur, penataan tata kelola pemerintahan, kepegawaian, dan keuangan, semua sudah masuk tatanan rencana kerja," bebernya.
Terkait visi-misi yang belum masuk batang tubuh APBD 2021, dia menyebut, sebagian besar sudah masuk melalui program KB, sapaan akrab Kasmidi. Misalnya, BPJS kesehatan yang secara tidak langsung ada di Dinas Sosial dan Pembangunan, program kependudukan yang rencananya ditambah mesin untuk kecamatan-kecamatan. "Termasuk Pelabuhan Kenyamukan sudah masuk program 2021 untuk penyelesaian sisi darat. Dapat hibah dari pusat. Nanti dimaksimalkan melalui APBD 2021," ungkapnya.
Selain itu, dipastikan lebih banyak berkoordinasi dengan semua organisasi perangkat daerah (OPD). Untuk meyakinkan agar semua betul-betul bekerja sesuai diamanahkan dalam visi-misi. "Kalau tidak mau menjalankan (visi-misi) sama saja bohong," sebutnya.
Apalagi sampai tidak bekerja dengan apa yang diprogramkan keduanya. Itu disebutnya tidak benar. Dia memastikan, akan melalukan komunikasi dengan pejabat yang ada. Supaya mereka merasa memiliki program-program tersebut.
"Semoga bisa dilakukan lebih awal. Apalagi hal seperti itu tidak memerlukan biaya. Hanya pertemuan dan arahan," tuturnya. Dia perlu melihat pendapat masyarakat. Sebab, saat kampanye, penyerapan aspirasi tidak cukup maksimal.
Mungkin, melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) atau silaturahmi masyarakat. "Apalagi beberapa wilayah di Kutim masuk areal kawasan kehutanan," ucapnya.
Misalnya Kecamatan Batu Ampar, Desa Benua Harapan, Maloy Indah, Indah Lestari, Bumi Rahayu, masih masuk kawasan kehutanan. Pihaknya akan bertemu dengan warga untuk menginventarisasi. "Bagaimana keinginan warga. Termasuk keinginan yang keterkaitan dengan program Pak Presiden (Joko Widodo) terkait sertifikasi tanah. Apakah sudah masuk atau belum," jelasnya.
Kalau belum diinventarisasi, dia sanggup melakukan komunikasi dengan Kementerian Kehutanan. Penting pula mendatangi beberapa wilayah eks trans, yang sertifikatnya masih bermasalah. "Kawasan trans masih belum diserahkan dan sebagainya. Itu penting didampingi," paparnya.
Hal seperti itu juga dianggapnya tidak perlu masuk dalam ranah APBD yang rumit. Cukup didata dan dimasukkan dalam perencanaan. Bahkan bisa banyak mendapat data-data yang menjadi bagian yang harus diselesaikan sebagaimana yang telah diprogramkan. "Yakni pelepasan kawasan untuk permukiman masyarakat. Meski ada program yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dalam menindaklanjuti program presiden terkait sertifikasi lahan permukiman," ujarnya.
"Makanya saya harus inventarisasi, jangan sampai terlambat. Masih banyak kawasan permukiman yang masuk dalam kawasan kehutanan. Dipelajari dulu," pungkasnya. (dq/dra/k8)
