MANAGED BY:
MINGGU
18 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Selasa, 23 Februari 2021 13:45
Potensi Penerimaan Rp 73,7 Miliar Hilang

Sebelum Tersangka, Penghasilan Direktur MGRM Rp 114,6 Juta Per Bulan

Fasilitas wilayah kerja operasi Blok Mahakam yang kini dikelola Pertamina Hulu Mahakam (PHM).

PROKAL.CO,

Pemkab Kukar bisa menerima penuh dividen PI 10 persen pada 2019 jika menjadi pemilik saham di PT Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam (MMPKM). 

SAMARINDA-PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) benar-benar bikin pusing Pemkab Kukar. Dibentuk untuk mengelola saham hak kelola atau participating interest (PI) 10 persen Blok Mahakam yang diperoleh Kota Raja pada 2017 dan beroperasi setahun berselang. Dua tahun sejak beroperasi, PT MGRM masih fokus dalam penyediaan dan pengembangan SDM.

Pendapatan perseroan daerah itu hanya berasal dari pengelolaan PI 10 persen. Pada 2019, tercatat PT MGRM mendapat dana bagi hasil PI 10 persen sebesar USD 13,8 juta atau setara Rp 192,7 miliar. Pada 2020, opsi menghasilkan profit terlihat dengan bekerja sama dalam proyek tangki minyak timbun. Ekspektasi pendapatan lebih seketika luluh-lantak saat Kejati Kaltim mengungkap proyek fiktif tersebut dan menahan Iwan Ratman, direktur utama PT MGRM pada 18 Februari 2020.

Proyek itu bahkan disinyalir mengalir ke PT Petro TNC, perusahaan yang 80 persen sahamnya dimiliki Iwan dan sisanya atas nama anaknya. Iwan Ratman bukan orang baru di dunia migas Tanah Air. Sebelum mengisi kursi dirut PT MGRM, dia pernah menjadi kepala Divisi Penunjang Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Namanya deras berembus ketika diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi SKK Migas yang menyeret mantan kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, 2014 silam. Kini Iwan Ratman mendekam di sel. Keberadaannya dinilai merugikan Pemkab Kukar. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim sempat menyoal dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Kukar Nomor 15.b/LHP/XIX.SMD/VI/2020 yang terbit pada 23 Juni 2020. Menurut auditor negara itu, Pemkab Kukar bisa menerima penuh dividen PI 10 persen pada 2019 jika menjadi pemilik saham di PT Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam (MMPKM).

Hal itu merujuk Peraturan Pemerintah 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Namun, Perda 12/2017 tentang Pembentukan PT MGRM yang dibentuk pemkab dan DPRD Kukar, justru hadir untuk mengamputasi keuntungan tersebut. Dari perda itu, Pemkab Kukar hanya bisa mendapat 45 persen dividen yang diterima PT MGRM. Jika Pemkab Kukar memiliki saham tersebut, ada tambahan pendapatan Rp 73,7 miliar ke APBD Kukar. Bahkan pembentukan perseroan daerah ini pun teramat mubazir.

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 17 April 2021 21:00
Menteri PUPR: Tambang di Kaltim Akan Lebih Diawasi

Lahan Kritis Kepung Ibu Kota Negara Baru

Menurut Jatam, 73 persen daratan Kaltim telah dikaveling untuk kepentingan…

Sabtu, 17 April 2021 21:00

ALHAMDULILLAH..!! Boleh Mudik Dalam Provinsi, Asal Tidak Keluar Kaltim

SAMARINDA–Kasus Covid-19 di Kaltim perlahan terus mengalami penurunan. Kini, jumlah…

Sabtu, 17 April 2021 20:00
Gajinya Ditanggung APBN

Guru PPPK Akan Dikontrak Per Tahun, Pemprov Siapkan 4.202 Formasi

BALIKPAPAN-Rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) diharapkan menjadi…

Sabtu, 17 April 2021 12:09
Mereka Menemukan ’’Rumah” di Indonesia (5-Habis)

Nama Ketiga Anak Jadi Trofi Ajang Sepak Bola

Seorang doktor teologi, selama nyaris tiga dekade di Papua, selain…

Sabtu, 17 April 2021 12:06

Indonesia Tidak Boleh Lengah, Gelombang Ketiga Covid-19 Dunia Membayangi

JAKARTA- Meskipun kasus Covid-19 di Indonesia relatif ‘terkendali’. Namun gelombang…

Sabtu, 17 April 2021 12:05

Segera Disahkan, Rancangan Perpres Zakat ASN Sudah Masuk Setneg

JAKARTA- Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembayaran zakat untuk aparatur…

Sabtu, 17 April 2021 12:02

Kasus Mafia Pertanahan Makin Massif, Diminta Tak Hanya Gertak Sambal

JAKARTA– Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah Komisi II DPR RI…

Sabtu, 17 April 2021 11:59

Lulusan SMA Bisa Daftar Sekolah Kedinasan dan CPNS

JAKARTA- Tahun ini, pemerintah memperluas kesempatan kepada masyarakat lulusan SMA/sederajat…

Sabtu, 17 April 2021 11:35
Vaksin Nusantara Bisa Diporduksi Awal Tahun Depan

BPOM Menunggu Respon Peneliti Vaksin Nusantara

JAKARTA– Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jumat (16/4) menyatakan…

Sabtu, 17 April 2021 11:34

Dua Bulan Temukan 200 Ujaran Kebencian

JAKARTA- Media sosial masih menjadi ladang subur ujaran kebencian. Polri…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers