Sejumlah kepala desa (kades) dari Kecamatan Loa Janan hadir di DPRD Kukar (22/2). Pertemuan bertajuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) dimanfaatkan para kades untuk meluapkan unek-uneknya.
TENGGARONG – Suasana RDP antara kades, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan DPRD Kukar itu berlangsung dinamis. Para kades tersebut menyampaikan kekecewaan dengan cara beragam. Mulai ancaman keluar dari Kukar hingga kades ingin mencalonkan diri jadi kepala daerah.
Namun, sesekali diwarnai tawa. Kadang pula dengan suara meninggi. Anggota DPRD Kukar yang hadir didominasi dari Dapil V (Loa Janan-Loa Kulu). Di antaranya, Supriyadi, Johansyah, Hamdiah, Hairendra, dan Ahmad Yani. Juga hadir perwakilan Bappeda, Dinas PU Kukar, dan camat Loa Janan.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa Tani Harapan Ismail mengatakan, dirinya dalam kegiatan musrenbang tingkat Kecamatan Loa Janan beberapa waktu lalu sengaja tidak hadir. Pasalnya, usulan-usulan dalam musrenbang sebelumnya sering tidak terealisasi.
Bahkan, kata dia, ada usulan yang dimasukkan bertahun-tahun tidak kunjung terealisasi. Kondisi ini memicu munculnya wacana, agar wilayah administrasi Desa Tani Harapan pindah ke Kota Samarinda.
Hal senada diungkapkan Kades Purwajaya Kurniawan. Dia menyampaikan sejumlah persoalan penanganan perbaikan jalan dan normalisasi sungai oleh Dinas PU Kukar ditunggu-tunggu tapi tak kunjung terealisasi.
Sementara itu, kades Batuah sekaligus Ketua Apdesi Loa Janan Abdul Rasyid menyebut, selama ini pihak desa sudah berupaya melakukan pengembangan. Salah satunya untuk pemenuhan kebutuhan listrik di desa.
Menurut dia, pihak desa sudah berkoordinasi dengan perusahaan untuk memberikan bantuan pemasangan kWh meter listrik. Namun, sayangnya, program tersebut terhambat jaringan listrik.
Kades peraih suara terbanyak dalam Pilkades se-Kukar itu menyatakan siap mencalonkan diri sebagai bupati untuk mengawal kepentingan masyarakat tersebut.
“Ini bukan ancaman, tapi kita tidak tahu garis tangan seseorang. Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Banyak juga yang menyebut kalau bersuara keras itu nantinya akan didengar,” imbuhnya.
Ketua Komisi I DPRD Kukar Supriyadi mengatakan, pihaknya sebelumnya menerima kabar jika sejumlah aparatur desa ingin berunjuk rasa di DPRD Kukar. Jadi, pihaknya lebih dulu mencoba mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan menggelar hearing.
Beragam bentuk kekecewaan para kades di Loa Janan, ucap dia, lumrah terjadi. Memang terdapat banyak aspirasi yang dibahas di musrenbang tingkat kecamatan tapi justru tidak terealisasi.
“Kami mencontohkan, ada aspirasi dari perangkat desa yang mengaku terpaksa membayar hanya untuk membuang sampah. Mereka harus bayar kepada pemilik lahan,” katanya.
