BONTANG–Kebutuhan sumber daya manusia di lingkup Pemkot Bontang masih dirasa kurang. Sebab itu, pada tahun ini Pemkot Bontang mengusulkan kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) ke pemerintah pusat. Pelaksanaan CPNS diprediksi bakal digelar Maret.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Sudi Priyanto mengatakan, usulan kuota untuk CPNS sejumlah 156. Terdiri dari dua bidang formasi. Perinciannya, 105 teknis dan 51 tenaga kesehatan. “Kami menyesuaikan dari arahan pusat,” kata Sudi.
Terdapat lima poin arahan yang dikeluarkan oleh Presiden RI Joko Widodo sehubungan kebijakan membuka slot calon ASN. Meliputi arah pembangunan nasional dan potensi daerah, Core Business Instansi, penyederhanaan birokrasi, optimalisasi pemanfaatan IT, serta dampak pandemi Covid-19.
Terkait dengan formasi guru, dia membenarkan kali ini tidak tersedia. Tetapi tenaga pendidik ada jatah di pegawai pemerintah dengan perjanjian kerjat (PPPK). Usulan untuk PPPK totalnya 335 orang. Perinciannya, 188 guru, 67 tenaga kesehatan, dan 80 tenaga teknis.
Mengenai slot tenaga pendidik itu dipilah lagi, yakni 30 guru agama dari kuota itu. Sementara itu, untuk tenaga kesehatan bukanlah menyasar dokter melainkan perawat. Sedangkan untuk PPPK tenaga teknis akan diproritaskan jabatan yang memiliki keahlian. “Dibutuhkan seperti IT, instruktur, dan infrastruktur. Sesuai dengan arahan pusat," bebernya.
Dijelaskan dia, besaran untuk dua skema formasi masih sebatas usulan. Pihaknya masih menunggu persetujuan dari KemenPAN-RB. Pun demikian dengan informasi mendetail terkait waktu pelaksanaan. Jadwal dan ketentuan proses seleksi akan dirilis oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Dikutip dari Jawa Pos (induk Kaltim Post), pemerintah pusat membuka 160.500 formasi CPNS yang bisa dilamar oleh masyarakat. Angka itu baik di lingkup pusat maupun daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Teguh Widjinarko menjelaskan, pemerintah telah menentukan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di tahun ini. Jumlahnya, sekitar 1,3 juta yang terdiri dari kebutuhan 1 juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) melalui skema yang menjadi program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Formasi ini khusus untuk pemerintah daerah (pemda).
Selain PPPK guru, kebutuhan jabatan lainnya di pemda sebesar ditetapkan sekitar 189 ribu. Dari jumlah tersebut, tidak semuanya masuk skema CPNS. Hanya 119 ribu CPNS untuk berbagai jabatan teknis yang sangat diperlukan. Sementara sisanya, 70 ribu PPPK jabatan fungsional selain guru.
Sementara itu, untuk instansi pemerintah pusat kebutuhan ASN sebesar sekitar 83 ribu dengan persentase 50 persen PPPK dan 50 persen CPNS untuk berbagai jabatan sesuai kebutuhan masing-masing instansi.
Artinya, bila dijumlahkan, formasi CPNS 2021 hanya sekitar 160.500 baik pusat maupun daerah. ”Betul. Terdiri dari berbagai jabatan termasuk jabatan-jabatan yang terkait dengan bidang kesehatan,” jelasnya
Dia mengakui, tahun ini skema PPPK jauh lebih banyak dibanding CPNS. Pemerintah merancang agar tenaga PPPK ini bisa masuk pada level keahlian manapun nantinya. Dengan begitu, proses birokrasi bisa dipercepat. Disinggung soal proses pendaftaran, Teguh mengatakan, bakal dimulai pada April–Mei 2021. Proses ini dilakukan setelah sebelumnya dilakukan penetapan formasi pada Maret 2021. (*/ak/ind/k8)
