MANAGED BY:
MINGGU
09 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Selasa, 23 Februari 2021 11:34
Beri Waktu Dua Bulan Bongkar UU ITE, Komisi III DPR Minta Rombak Total, Yakin Semua Fraksi Sepakat

Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan keseriusan pemerintah mengajukan revisi UU ITE perlu disambut baik. Namun demikian YLBHI menekankan bahwa pemberangusan kebebasan berpendapat tidak hanya terjadi di ruang digital. Catatan YLBHI, 351 kasus pelanggaran hak dan kebebasan sipil yang tersebar di banyak daerah. Kasus itu didominasi pelanggaran hak berekspresi dan menyatakan pendapat di muka umum. 

Pun, data LBH-YLBHI menunjukkan penangkapan sewenang-wenang tinggi sekali angkanya. Yakni 3.539 orang. Sebagian besar terkait dengan penyampaian pendapat di muka umum khususnya aksi penolakan omnibus law Cipta Kerja tahun lalu. Selain itu data YLBHI menunjukkan terjadi penangkapan sewenang-wenang terhadap peserta aksi damai khususnya pada aksi penolakan omnibus law Cipta Kerja sejumlah 3376. "Penangkapan besar-besaran ini menunjukkan bahwa seolah-olah demonstrasi adalah kegiatan terlarang seperti di zaman orde baru," paparnya. 

Berbagai pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi itu berakar dari berbagai kebijakan yang bertentangan dengan Konstitusi dan UU. Diantaranya Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 tertanggal 4 April 2020 mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Pejabat Negara, Surat Telegram Kapolri Nomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020 untuk menghadapi aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja serta SKB 11 kementerian dan lembaga terkait penanganan radikalisme dan penguatan wawasan kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara ASN.

 Asfin menambahkan pihaknya mendesak Presiden melakukan evaluasi terhadap penegakan hukum oleh Kepolisian khususnya pelanggaran terhadap pelaksanaan hak kebebasan berpendapat serta memerintahkan kebijakan yang melanggar kebebasan berpendapat dicabut. Selain itu, YLBHI juga meminta pemerintah memastikan tidak ada lagi pembubaran sewenang-wenang, penangkapan dan kriminalisasi terhadap orang atau kelompok yang menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara damai. (lum/syn/tyo)

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Kamis, 11 Oktober 2012 13:00

Edisi Ketiga UKW Luluskan 23 Wartawan KPG

<div> <div> <strong>BALIKPAPAN</strong> &ndash; Uji Kompetensi Wartawan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers