MANAGED BY:
JUMAT
23 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Selasa, 23 Februari 2021 11:34
Beri Waktu Dua Bulan Bongkar UU ITE, Komisi III DPR Minta Rombak Total, Yakin Semua Fraksi Sepakat

PROKAL.CO,

JAKARTA– Desakan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) direspons cepat pemerintah. Senin (22/2) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD mengumumkan Tim Kajian UU ITE. Tim khusus itu diminta mencari aturan yang harus direvisi dari UU tersebut. Mereka diberi waktu dua bulan untuk membongkar undang-undang yang kerap kali menuai kontroversi. 

Mahfud menjelaskan bahwa Tim Kajian UU ITE berasal dari tiga kementerian. Selain Kemenko Polhukam, ada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Tim yang diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo itu terbagi atas dua sub. 

Sub Tim I dikomandoi oleh Henri Subiakto, staf ahli Bidang Hukum Kemenkominfo. Sementara Ketua Sub Tim II Widodo Eka Tjahjana selaku Dirjen Perundang-Undangan Kemenkum HAM. ”Kedua tim dibentuk untuk membahas substansi, apa betul ada pasal karet (di UU ITE),” jelas Mahfud. Kajian tersebut penting dilakukan lantaran masih banyak perdebatan terkait dengan beberapa pasal dalam UU ITE. Bukan hanya di masyarakat, dia menyebut, di DPR pun masih jadi polemik. 

Karena itu pula, lanjut Mahfud, Presiden Joko Widodo memberi atensi dan meminta supaya ada kajian khusus untuk membongkar UU ITE. Sejak kemarin sampai dua bulan ke depan, persoalan-persoalan dalam UU ITE akan dibahas secara mendalam. ”Kalau keputusan (Tim Kajian UU ITE) harus revisi, kami akan sampaikan ke DPR,” jelasnya. Menurut Mahfud UU ITE sudah ada dalam prolegnas 2024, sehingga kemungkinan merevisi UU tersebut sangat terbuka. 

Waktu dua bulan pun tidak diberikan begitu saja, Mahfud menyebut, pihaknya sudah mempertimbangkan banyak hal. ”Karena diskusi, maka perlu waktu. Kami mengambil waktu sekitar dua bulan,” jelasnya. Sambil menunggu kajian itu, dia menyebut, Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah membuat pedoman yang harus ditaati dalam proses hukum kasus-kasus UU ITE. Salah satunya, dia menyebut, pelanggaran UU ITE bersifat delik aduan. 

Menteri Kominfo Johnny G. Plate menjelaskan bahwa salah satu prinsip yang dikedepankan adalah menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Tantangan utama saat ini kata Johnny adalah menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi, kualitas kebebasan pers, kualitas berserikat, kualitas berkumpul dan kualitas menyampaikan pendapat. ”Payung hukum hulu seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah salah satunya di Undang-Undang ITE,” jelasnya. 

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Jumat, 23 April 2021 11:11

Istana Beberkan Kriteria Calon Menteri

JAKARTA– Reshuffle menteri kabinet Indonesia Maju jilid II masih sebatas…

Kamis, 22 April 2021 11:02

Tebar Semangat Kartini

HARI Kartini, dalam pandangan Kepala Humas Daop 1 Jakarta Eva…

Rabu, 21 April 2021 16:52

BWI Kelola Dana Wakaf Tunai Rp 67 M

JAKARTA– Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyatakan bahwa dana yang mereka…

Rabu, 21 April 2021 16:40

Bukan untuk Temukan Vaksin, Riset Sel Dendritik Tak Terkait Penelitian di RSUP Kariadi

JAKARTA- Perubahan besar dalam program vaksin nusantara tidak lantas menyurutkan…

Rabu, 21 April 2021 16:17

Jika PAN Gabung, Politik Gotong Royong Makin Kental

JAKARTA– Isu perombakan Kabinet Kerja jilid II kembali bergulir. Beberapa…

Sabtu, 17 April 2021 12:04

Kasus Orient Bahan Evaluasi Mendasar, Meski Menang, jika Tidak Jujur, Hasilnya Sia-Sia

JAKARTA– Kasus dibatalkannya kemenangan bupati terpilih Sabu Raijua Orient Riwu…

Sabtu, 17 April 2021 11:57

Kans Reshuffle Meluas Dinilai Terbuka

JAKARTA– Isu reshuffle di tubuh Kabinet Indonesia Maju terus menguat.…

Sabtu, 17 April 2021 11:33

Pancasila dan Bahasa Indonesia Hilang, Kemendikbud Ajukan Revisi PP Nomor 57 tahun 2021

JAKARTA-- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya mengajukan revisi Peraturan…

Jumat, 16 April 2021 15:19

Dua Anggota KKB Puron Wenda Serahkan Diri

JAYAPURA-Saat Kabupaten Puncak memanas dengan aksi penembakan yang dilakukan oleh…

Jumat, 16 April 2021 15:18

Pancasila dan Bahasa Indonesia Hilang dari PP SNP

JAKARTA– Lahirnya peraturan pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2021 tentang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers