Pemberian stimulus uang muka 0 persen untuk pembelian rumah dan mobil baru diprediksi tidak akan berjalan maksimal. Sebab, saat ini bank masih selektif dalam mencairkan kredit seiring kemampuan keuangan calon nasabah yang terganggu pandemi corona.
SAMARINDA- Pengamat Ekonomi Kaltim Aji Sofyan Effendi mengatakan, aturan itu sebenarnya bagus untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Namun, kurang tepat karena uang muka 0 persen hanya meringankan di awal, namun pembayaran tiap bulan akan berat. Bahkan lebih berat karena harus menanggung down payment (DP) yang tidak dibayarkan tadi.
“Kalau ingin meningkatkan daya beli tidak begitu caranya, harus memikirkan kontinuitasnya. Artinya meringankan konsumen dalam pembayaran kredit setiap bulannya,” jelasnya, Senin (22/2). Sehingga dia menyebut DP 0 persen tidak akan memberi banyak manfaat. Tujuannya memang memicu konsumsi, tapi kalau dalam situasi income per kapita menurun, tentu tidak akan menarik konsumen.
“Income menurun mengakibatkan konsumsi menurun. Jangankan DP 0 persen, dikasih diskon 50 persen saja belum tentu masyarakat bisa membeli. Sebab, kondisi keuangan memang sedang menurun,” tegasnya.
Dibeberkan Aji, stimulus yang lebih tepat saat ini yakni penurunan bunga kredit. Sebab itu bersifat kontinu. Dalam jangka panjang masyarakat bisa membayar tagihan setiap bulan dengan harga yang lebih rendah. Itu jauh lebih berguna dalam situasi saat ini, dibandingkan DP 0 persen karena hanya meringankan di awal.
Dia justru khawatir pemberian DP 0 persen bisa memicu kredit macet karena masyarakat kesulitan membayar bulanannya. “Kalau memang ingin daya beli meningkat, sebaiknya bukan DP 0 persen tapi turunkan bunga kreditnya,” terangnya.
Senada, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut, bank akan diselimuti kekhawatiran terhadap kemampuan debitur untuk mencicil ke depan. “Pihak bank tidak mungkin langsung kasih DP 0 persen. Karena malah akan merugikan pihak bank dan jadi NPL (non-performing loan/rasio kredit bermasalah),” kata Bhima.
Artinya, seleksi pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) atau pembelian kendaraan bermotor dari bank semakin ketat. Ditambah, tingginya suku bunga kredit bank. Praktis cicilan akan semakin berat. Di sisi lain, besarnya biaya transaksi yang tentunya memberatkan pembeli.
Sementara itu, Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha berharap, relaksasi ketentuan rasio uang muka kredit rumah (loan to value/LTV) KPR menjadi 100 persen akan menggairahkan permintaan sektor properti. Tapi, limit KPR yang lebih besar tentu memiliki konsekuensi pembayaran angsuran yang lebih besar pula.
Makanya, perlu melihat kemampuan nasabah. Mengingat, kondisi ekonomi yang masih dalam tahap awal recovery di tengah persebaran Covid-19. “Untuk itu, kami akan memilih segmen nasabah yang memiliki kualitas yang baik untuk diberikan kebijakan ini,” ungkapnya.
Seperti nasabah payroll di Bank Mandiri dan kalangan first home buyer yang memang akan menempati rumah yang dibeli. “Di sisi lain, kami pun telah menyediakan suku bunga KPR yang menarik, mulai dari 3,88 persen sejak Februari 2021,” imbuh Rudi.
Mortgage & Indirect Auto Business Head CIMB Niaga Heintje Mogi mengatakan, bank tidak bisa langsung jorjoran menyalurkan kredit dengan aturan tersebut. Karena bank juga harus mengedepankan prinsip mitigasi risiko. Akan berbahaya jika yang mengajukan KPR adalah orang-orang nekat. Tidak punya prospek kemampuan mencicil ke depan.
“Besar-kecilnya DP adalah salah satu faktor yang kami lihat. Itu memengaruhi keseriusan orang untuk mempertahankan kredit rumahnya jika terjadi masalah,” ujar Heintje. Perlu ada strategi khusus untuk mencegah risiko yang akan datang. Seperti bekerja sama dengan perusahaan untuk membiayai KPR karyawannya. “Jadi bank bisa kasih KPR tanpa uang muka, tapi harus ada jaminan dari perusahaan itu kalau terjadi kasus macet,” tandasnya. (ctr/ndu/k15)
