Lembaga jasa keuangan (LJK) di Kaltim diminta mempercepat pemulihan ekonomi nasional (PEN) lewat pemberian subsidi bunga pinjaman bagi debitur perbankan maupun lembaga pembiayaan yang terdampak corona. Serta bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam hal penempatan dana pemerintah di perbankan nasional.
SAMARINDA- Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim Made Yoga Sudharma mengatakan, pihaknya terus menjalin kerja sama dengan stakeholder yang lain seperti Kemenkeu, lembaga penjamin simpanan (LPS) dan Bank Indonesia untuk bersama-sama merumuskan formula yang tepat dalam mempercepat program PEN.
Saat ini, OJK menetapkan kebijakan sebagai tindak lanjut stimulus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan sektor jasa keuangan. Berbagai relaksasi kebijakan prudensial sektor jasa keuangan secara temporer dilahirkan untuk mendorong pertumbuhan kredit yang lebih cepat. “Kami juga meminta LJK mempercepat program PEN lewat keringanan yang sudah ditetapkan OJK,” katanya, Minggu (21/2).
Made menjelaskan, untuk meminimalisasi dampak Covid-19 pihaknya juga berperan aktif mendukung program PEN. Setelah sukses pada restrukturisasi kredit, tahun ini diterapkan kebijakan perbankan seperti kredit kendaraan bermotor dengan menurunkan bobot risiko kredit (ATMR) menjadi 50 persen bagi kredit kendaraan bermotor (KKB) dari sebelumnya 100 persen.
Perbankan yang memenuhi kriteria profil risiko 1 dan 2 dimungkinkan untuk memberikan uang muka kredit kendaraan bermotor sebesar 0 persen. Untuk kebijakan perbankan selanjutnya, yaitu kebijakan kredit beragun rumah tinggal.
Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan relaksasi prudensial yang telah dikeluarkan pada 2018 dan belum secara optimal diterapkan untuk mendukung program sejuta rumah, yaitu kebijakan terkait bobot risiko ATMR kredit beragun rumah tinggal yang granular dan ringan tergantung pada rasio loan to value (LTV).
Selain itu kebijakan kredit sektor kesehatan. Sebagai upaya dukungan langsung di sektor kesehatan untuk mengatasi pandemi, OJK menetapkan bahwa kredit untuk sektor kesehatan dikenakan bobot risiko sebesar 50 persen dari sebelumnya 100 persen.
Sementara untuk kebijakan perusahaan pembiayaan, ada kebijakan pembiayaan kendaraan bermotor. Yaitu dengan menurunkan bobot risiko pembiayaan (ATMR) menjadi 25-50 persen dari sebelumnya 37,5-75 persen untuk pembiayaan multiguna.
Kemudian ATMR 0 persen untuk program kepemilikan kendaraan bermotor bagi perusahaan yang memiliki car ownership program (COP), dan perusahaan pembiayaan yang memenuhi kriteria tingkat kesehatan tertentu dimungkinkan untuk memberikan uang muka pembiayaan kendaraan bermotor sebesar 0 persen. “Kami optimistis program lanjutan PEN tahun ini akan membuat kinerja LJK semakin baik,” terangnya.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menuturkan, insentif penurunan PPnBM untuk kendaraan bermotor diharapkan menjadi pengungkit daya saing industri otomotif nasional akibat dampak pandemi. Pemberian insentif PPnBM tersebut akan dilakukan secara bertahap selama sembilan bulan, dengan masing-masing tahapan akan berlangsung selama tiga bulan.
Insentif PPnBM sebesar 100 persen dari tarif akan diberikan pada tahap pertama, lalu diikuti PPnBM sebesar 50 persen dari tarif yang akan diberikan pada tahap kedua, dan insentif PPnBM 25 persen dari tarif akan diberikan pada tahap ketiga. "Besaran insentif ini akan dilakukan evaluasi setiap tiga bulan. Kebijakan ini diyakini akan mendorong demand side dari industri otomotif," bebernya.
Agus menjelaskan bahwa industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional. Saat ini, terdapat 22 perusahaan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang ada di Indonesia. "Sektor ini telah menyumbangkan nilai investasi sebesar Rp 99,16 triliun dengan total kapasitas produksi mencapai 2,35 juta unit per tahun dan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 38,39 ribu orang," urainya. (ctr/ndu/k15)
