JAKARTA- Pemerintah menaikkan anggaran program Kartu Prakerja tahun ini menjadi Rp 20 triliun. Jumlah tersebut meningkat 100 persen atau dua kali lipat dari pagu anggaran awal 2021. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, 27 Januari lalu.
"Peningkatan anggaran kartu prakerja bersumber dari realokasi dan refocusing anggaran di setiap kementerian/lembaga," kata perempuan yang akrab disapa Ani itu.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, berlanjutnya program kartu prakerja di 2021 dinilai memiliki efek positif. Dengan anggaran yang bertambah, harapannya penerima manfaat program tersebut bisa lebih banyak dari tahun lalu. "Bukan hanya cash transfer, namun juga skill development," ungkapnya dalam raker bersama Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, beberapa waktu lalu.
Menurut Suahasil, kartu prakerja membuat bantuan perlindungan sosial tepat sasaran. Karena dalam mekanismenya, terkoneksi dengan data perlindungan sosial lain. Seperti data BPJS Ketenagakerjaan dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
Terpisah, Head of Communication Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Louisa Tuhatu menyebut, pembuatan akun sudah bisa dilakukan di laman www.prakerja.go.id bagi masyarakat yang berminat. Bagi yang sudah memiliki akun di 2020 tapi belum lolos seleksi bisa melakukan pembaruan. " Jika ada data yang berubah," terang Louisa, akhir pekan lalu.
Meski demikian, dia belum memastikan waktu pembukaan gelombang 12. Pihaknya masih akan melakukan koordinasi dan perencanaan lebih detil. "Nanti akan diumumkan secara resmi," ujarnya.
Louisa meminta masyarakat waspada terakit munculnya sejumlah situs palsu dan penipuan yang mengatasnamakan kartu prakerja gelombang 12. Hati-hati dalam membagikan data pribadi pada situs yang tidak jelas.
Terpisah, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra P.G Talattov menilai, stimulus pemerintah melalui kartu prakerja tidak tepat dijalankan di tengah situasi pandemi Covid-19. Apalagi dengan menambah anggara program tersebut pemerintah malah terkesan cenderung dipaksakan. Padahal masyarakat butuh uang tunai untuk langsung berbelanja.
Selain itu, ketika peserta lolos dan mengikuti pelatihan, insentifnya tidak seberapa. Malah justru peserta mengeluarkan uang untuk membeli kuota yang tidak ada kompensasinya. "Dari sisi waktu, masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja (phk) yang seharusnya digunakan untuk mencari kerja serabutan, tapi justru waktunya buat ikut pelatihan. Dan itu belum tentu bisa langsung bekerja," kata Abra kepada Jawa Pos, tadi malam. (han)
