JAKARTA– Pemerintah menerbitkan kebijakan yang akan membuat masyarakat bisa membeli rumah tanpa uang muka alias down payment (DP). Masalahnya, risiko penyaluran kredit masih tinggi. Karena itu, perbankan membutuhkan formula yang tepat untuk bisa menjalankan instruksi pemerintah tersebut, namun dengan risiko minimal.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menyatakan, sebagian besar perbankan mengkhawatirkan kemampuan debitur dalam mengangsur atau mencicil. ’’Pihak bank tidak mungkin langsung kasih DP 0 persen,’’ katanya (21/2).
Menurut Bhima, jika itu langsung diterapkan, perbankan justru akan merugi. ’’Malah akan jadi NPL,’’ lanjutnya. NPL adalah non-performing loan atau rasio kredit bermasalah. Angka NPL akan meningkat selaras dengan bertambahnya kasus kredit macet.
Dia menyatakan bahwa kebijakan DP 0 persen akan membuat bank lebih ketat menyeleksi pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR). Karena suku bunga kredit bank meningkat, nilai angsurannya juga semakin tinggi. Belum lagi biaya transaksi yang besar dan sering memberatkan pembeli.
Sementara itu, Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha menyambut baik kebijakan DP 0 persen tersebut. Dia berharap relaksasi ketentuan rasio uang muka kredit rumah atau loan to value (LTV) KPR yang menjadi 100 persen dapat menggairahkan permintaan properti. Tapi, limit KPR yang lebih besar tentu memperbesar nilai angsuran.
Karena itu, menurut Rudi, bank perlu melihat kemampuan nasabah. Apalagi, situasi ekonomi belum stabil. Pemerintah juga sedang memasuki tahap pemulihan ekonomi di tengah persebaran virus SARS-CoV-2. ’’Untuk itu, kami akan memilih segmen nasabah yang memiliki kualitas yang baik,’’ ungkapnya tadi malam.
Dalam konteks Bank Mandiri, Rudi akan memprioritaskan nasabah payroll dan kalangan first home buyer yang memang akan menempati rumah yang dibeli itu. ’’Di sisi lain, kami pun telah menyediakan suku bunga KPR yang menarik. Mulai 3,88 persen sejak Februari 2021,’’ terangnya.
Mortgage & Indirect Auto Business Head CIMB Niaga Heintje Mogi mengatakan, bank tidak bisa langsung jor-joran menyalurkan kredit dengan aturan tersebut. Sebab, bank tetap harus mengedepankan prinsip mitigasi risiko. Akan berbahaya jika yang mengajukan KPR adalah orang-orang nekat. Artinya, tidak punya prospek kemampuan mencicil ke depan.
’’Besar-kecilnya DP adalah salah satu faktor yang kami lihat. Itu memengaruhi keseriusan orang untuk mempertahankan kredit rumahnya jika terjadi masalah,’’ ujar Heintje.
Menurut dia, bank memerlukan strategi khusus untuk mencegah risiko tersebut. Misalnya, bekerja sama dengan perusahaan untuk membiayai KPR karyawannya. ’’Jadi, bank bisa kasih KPR tanpa uang muka, tapi harus ada jaminan dari perusahaan itu kalau terjadi kasus macet,’’ tandasnya. (han/c19/hep)
