Iwan Ratman bukan orang baru di dunia migas Tanah Air. Sebelum menapakkan diri di Kaltim, dia pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi SKK Migas yang menyeret mantan kepala SKK Migas pada 2014.

SAMARINDA–Hak partisipasi 10 persen di wilayah kerja (WK) Blok Mahakam tak pernah berhenti mengejutkan publik Kaltim. Sempat gaduh di awal, lantaran pembagian porsi participating interest (PI) antara Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar. Kini, saham gratis pemberian PT Pertamina Hulu Mahakam itu berujung rasuah.

Bau anyir itu kian sedap menguap ketika Kejaksaan Tinggi Kaltim menahan Direktur Utama PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) Iwan Ratman pada 18 Februari 2021. Dia menjadi tersangka karena menyalahgunakan dividen PI 10 persen untuk Pemkab Kukar, yang dikelola PT MGRM sepanjang 2018–2020 terkait proyek pembangunan tangki timbun senilai Rp 50 miliar.

“Proyek ini tak ada hingga kini,” ucap Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Deden Riki Hayatul Firman lewat Asisten Pidana Khusus Prihatin dalam konferensi pers pekan lalu. Rencananya proyek tangki timbun dibangun di tiga lokasi. Samboja, Balikpapan, dan Cirebon, Jawa Barat. Dikerjasamakan dengan pihak ketiga, yakni PT Petro TNC. Perusahaan ini diketahui menjadi milik Iwan Ratman sejak 2012 dengan kepemilikan saham mencapai 80 persen.

Iwan Ratman bukan orang baru di dunia migas Tanah Air. Sebelum mengisi kursi dirut PT MGRM, dia pernah menjadi kepala Divisi Penunjang Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Namanya deras berembus ketika diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi SKK Migas yang menyeret mantan kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, 2014 silam.

Informasi yang dihimpun Kaltim Post di Kejaksaan Tinggi Kaltim, pengusutan proyek tangki timbun di PT MGRM sudah berlangsung medio Oktober 2020. Kala itu kejaksaan yang bermarkas di Jalan Bung Tomo, Sungai Keledang, Samarinda Seberang, mulai mengumpulkan alat bukti dan keterangan (pulbangket). “Karena tahun lalu tahun politik, pengusutan ditunda dulu. Biar tidak dianggap berbau kepentingan,” ucap sumber di Kejaksaan Tinggi Kaltim yang enggan diwartakan namanya ini. Gelar perkara pada 8 Januari 2021 menghasilkan kesepakatan perkara ini naik penyelidikan. Berselang 14 hari, kasus naik tingkat ke penyidikan selepas memeriksa 15 saksi.

“Kasusnya jelas, tak ada satu pun fisik tapi uang mengalir ke pihak ketiga. Perusahaannya tersangka itu (Iwan Ratman),” singkat sumber ini. PT MGRM juga disorot Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim pada 2020 lalu. Ketika auditor negara tersebut mengevaluasi laporan keuangan Pemkab Kukar 2019. Dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) bernomor 15.b/LHP/XIX.SMD/VI/2020 yang terbit pada 23 Juni 2020 itu, ada tiga hal yang disorot.

Yakni, keberadaan PT MGRM dalam pengelolaan PI 10 persen tak sesuai dengan Peraturan Pemerintah 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, khususnya dalam kepemilikan saham.

Perusahaan perseroan daerah (perusda) merupakan bentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikitnya sebesar 51 persen. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat 2 beleid tersebut.

Namun, nyatanya, saham pengelolaan PI 10 persen ini dimiliki PT Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam (MMPKM). Perusahaan patungan antara Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar.

Meski dua eksekutif bersepakat membentuk perusahaan patungan ini untuk menampung saham pemberian PT Pertamina Hulu Mahakam, kepemilikan saham di PT MMPKM ini justru bukan milik Pemprov Kaltim atau Pemkab Kukar. Saham justru dilimpahkan kepemilikannya ke perusda milik Pemprov Kaltim PT Migas Mandiri  Pratama (MMP) sebesar 66,5 persen dan PT MGRM milik Pemkab Kukar sebesar 33,5 persen.

Temuan kedua, ada potensi kerugian dari pemberian dividen ke Pemkab Kukar sebesar Rp 73,8 miliar pada 2018.

Potensi itu bersumber dari dividen pengelolaan PI 10 persen yang diterima PT MGRM pada 2018 sebesar Rp 184,2 miliar. Namun, dari jumlah itu, Pemkab Kukar hanya menerima Rp 82 miliar. Ini terjadi karena Pemkab Kukar bukan pemilik saham di PT MMPKM, sehingga pembagian dividen tersebut harus mengacu pada Perda 12/2017 tentang Pembentukan PT MGRM yang mengatur dari penggunaan laba bersih perusahaan, 45 persennya merupakan dividen untuk Pemkab Kukar.

Temuan terakhir, tak ada regulasi yang mengatur besaran gaji direksi dan komisaris PT MGRM. Imbas dari hal itu, 75 persen pengeluaran perusda migas tersebut atau sebesar Rp 7,1 miliar justru berasal dari pembayaran gaji direksi dan komisaris tesebut. Penentuan gaji direksi, komisaris, hingga pegawai PT MGRM hanya didasarkan pada hasil benchmarking yang dicontoh dari pengelolaan PI di Blok Offshore North West Java (ONWJ) di Jawa Barat dan diamini dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) PT MGRM. Dengan pembagian grade upah 16 jenis dari yang paling rendah sebesar Rp 3,7 juta dan paling tinggi Rp 50 juta.

Saham PT MGRM dimiliki Pemkab Kukar sebesar 99 persen. Satu persennya dimiliki dua perusda milik pemkab. Yakni, Perusda Tunggang Parangan 0,6 persen, dan PT Kelistrikan dan Sumber Daya Energi (KSDE) sebesar 0,4 persen. Sementara itu, dikonfirmasi kemarin (21/2), Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, DPRD Kukar sedang mengusulkan pembuatan pansus untuk merevisi sejumlah tata kelola pendirian Perseroda PT MGRM.

Salah satu dasar yang menurutnya menjadi alasan munculnya pansus perda inisiatif itu, adanya sejumlah temuan BPK terkait pengelolaan dana PI untuk Kukar. Salah satu kerawanan penyalahgunaan, sambung dia, yaitu pada pola presentasi dana PI. Selama ini terdapat dana PI yang langsung masuk dan dikelola oleh PT MGRM. Padahal, kata Ahmad Yani, dana tersebut lebih dulu masuk seluruhnya ke APBD Kukar.

"Jadi, perda ini nantinya juga untuk mengatur supaya dana PI untuk Kukar itu sepenuhnya masuk dulu ke APBD Kukar. Jika ingin dimasukkan ke PT MGRM, harus melalui penyertaan modal," katanya. Sebelumnya, lanjut dia, dari hasil konsultasi dengan BPK, pihaknya dari awal sudah curiga jika hal itu tidak sesuai peruntukannya. Lantaran tidak langsung masuk ke kas daerah. Diperkirakan, jatah PI untuk Pemkab Kukar lebih dari Rp 200 miliar. Namun, sebagian dari angka tersebut justru langsung masuk ke PT MGRM. Pola pengelolaan yang sama menurutnya juga terjadi dalam pengelolaan PI di tingkat provinsi. "Nanti kami juga akan berkoordinasi dengan pihak Bapemperda Kaltim untuk sama-sama membuat aturan pengelolaan yang baik untuk dana PI ini," tambahnya.

DPRD Kukar sejak awal mendorong agar pengelolaan dana PI tidak memicu kerugian negara. Salah satunya dengan mengusulkan perda inisiatif untuk menyesuaikan kewenangan-kewenangan sesuai porsinya. (qi/ryu/riz/k16)