58 Ribu Vaksin untuk Kaltim Tahap Dua Tiba Pekan Depan

- Kamis, 18 Februari 2021 | 21:00 WIB
Pelaksanaan vaksin tahap pertama di Kaltim.
Pelaksanaan vaksin tahap pertama di Kaltim.

SAMARINDA-Vaksinasi Covid-19 tahap kedua sudah dimulai di Jakarta (17/2). Penambahan kasus harian yang masih besar ditambah capaian vaksinasi tahap pertama yang tinggi, membuat Kaltim prioritas mendapat vaksinasi tahap kedua.

Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kaltim Padillah Mante Runa mengatakan, jumlah data vaksin tahap kedua yang akan diterima masih bisa berubah. Namun, data terakhir ada sekitar 58 ribu vaksin yang akan datang ke provinsi ini. "Sementara yang akan menjadi sasaran pertama adalah para pedagang di pasar dan TNI/Polri. Kita nanti jemput bola," terang Padillah.

Dia menjelaskan, nanti diturunkan vaksinator di pasar-pasar. Jadi, para pedagang di pasar tak perlu meninggalkan pasar. Menurutnya, pedagang pasar termasuk yang rentan terpapar Covid-19, sehingga diprioritaskan divaksinasi tahap dua. "Puskesmas kan bukanya hari kerja. Nah, mereka (pedagang) kalau hari kerja juga jualan. Jadi, kalau ada vaksinator datang (ke pasar), bisa tinggal dulu sebentar jualannya. Disuntik di pasar," imbuh Padillah.

Dengan skema seperti itu, sambung dia, cakupan vaksinasi di Kaltim bisa cepat. Sebab, menurut Padilah, cara ini yang paling efektif. Dilanjutkan dia, rencananya vaksin akan datang pada Rabu mendatang. "Data masih bergerak terus. Terakhir sekitar 58 ribu. Untuk lansia (lanjut usia) dan layanan publik. Hotel dan pariwisata belum masuk," jelasnya.

Sebelum vaksinasi, lanjut Padillah, akan dilakukan sosialisasi terlebih dulu, sehingga pedagang tidak kaget. Diskes meminta bantuan TNI/Polri termasuk Dinas Kesehatan kabupaten/kota.

Padilah menambahkan, pelaksanaan vaksinasi tahap kedua nanti tidak sama dengan vaksinasi tahap pertama. Pada tahap pertama vaksinnya dikirim ke provinsi baru didistribusikan ke kabupaten/kota.

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Diskes Kaltim Setyo Basuki menjelaskan, vaksinasi kebijakan langsung dari pemerintah pusat. Sehingga rencananya vaksin langsung didistribusikan ke fasilitas kesehatan. Tidak lagi ke Diskes Kaltim terlebih dahulu, seperti sebelumnya." Jumlah vaksin kan terbatas. Jadi ya diprioritaskan," imbuhnya.

Selain pedagang pasar, kelompok prioritas menerima vaksinasi tahap kedua adalah pendidik (guru, dosen, tenaga pendidik), tokoh agama, wakil rakyat, pejabat pemerintah, dan aparatur sipil negara (ASN). Kemudian, petugas keamanan (TNI-Polri), pariwisata (petugas hotel dan petugas restoran), pelayanan publik (pemadam kebakaran, BPBD, BUMN, BPJS, kepala/perangkat desa), pekerja transportasi publik, atlet, wartawan dan lansia.

Sementara itu, pemerintah melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) tengah mengumpulkan data terkait vaksinasi karyawan melalui perusahaannya. Dijelaskan Wakil Ketua Umum Bidang Investasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kaltim Alexander Soemarno, umumnya para perusahaan mengumpulkan laporannya langsung ke Kadin pusat. Namun, ada beberapa rekan pengusaha yang sudah berkonsultasi pribadi soal vaksinasi ini.

"Jadi, pada dasarnya Kadin bukan yang memvaksin. Saat ini masih menghimpun data dulu dari perusahaan-perusahaan," kata Alex. Sebab, masih ada sejumlah mekanisme yang belum ditentukan. Misal bagaimana vaksin didistribusikan. Lagipula, sambung dia, ada perusahaan yang di luar daerah. Misal pertambangan dan kebun sawit. "Di dalam kuesioner itu juga ditanya. Apakah yang mau disuntik itu karyawannya saja atau keluarganya," jelas dia.

Selain itu, bagaimana pembagian vaksin jika ditanggung perusahaan dan yang diberikan pemerintah. Sementara itu, Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani menyebut bahwa sudah lebih 3 ribu perusahaan yang mendaftar hingga Selasa (16/2). Targetnya, program ini bisa melindungi 20 juta pekerja di sektor formal dan akan diberikan secara gratis kepada karyawan. Data perusahaan yang sudah masuk akan diintegrasikan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Telkom.

Pendaftaran dibuka untuk semua jenis perusahaan. Dari skala kecil hingga besar. Saat ini Kadin masih terus berkomunikasi dengan pemerintah untuk menyusun teknis pelaksanaan vaksinasi mandiri. Termasuk, apakah pengusaha diizinkan untuk mengimpor sendiri vaksin yang akan digunakan. (nyc/riz/k16)

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X