SAMARINDA - Pemerintah terus mengupayakan pemulihan ekonomi di tengah tekanan akibat pandemi Covid-19 yang masih cukup masif penularannya. Selain melalui program-program pemulihan ekonomi nasional (PEN), mereka juga mendorong konsumsi masyarakat untuk pulih sehingga bisa menggerakkan industri serta membuka lapangan pekerjaan.
“Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga masih yang menjadi tertinggi dengan menyumbang 57,6 persen produk domestik bruto (PDB), kedua adalah PMTB (investasi) 31,6 persen. Artinya memang kalau mengejar pertumbuhan ekonomi fokus di konsumsi rumah tangga dan investasi,” ujar Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso seperti dikutip Jawapos.com, Rabu (17/2).
Dorongan konsumsi rumah tangga dilakukan dengan menggulirkan program-program jaringan keamanan sosial dan membangun kepercayaan diri masyarakat ekonomi menengah ke atas untuk kembali berbelanja.
Beberapa indikator ekonomi makro Indonesia menunjukkan beberapa sinyal positif. Hampir semua komoditas mengalami perbaikan, beberapa industri sudah mulai bergerak, impor bahan baku dan barang modal memasuki kuartal IV 2020 trennya mulai meningkat tinggi.
“Kami berharap ini menjadi indikasi sektor riil kita mulai bergerak. Beberapa komoditas terutama minyak kelapa sawit dan beberapa produk tambang di pasar internasional harganya cukup bagus, sehingga ekspor kita cukup kuat. Apabila disimpulkan, di 2021 pemerintah sangat optimistis perekonomian akan pulih,” terang Susiwijono.
Hal itu selaras dengan perkiraan Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Kaltim. Mereka memperkirakan perekonomian Bumi Etam pada triwulan I 2021 tumbuh lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya seiring dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi negara mitra, relaksasi pembatasan aktivitas masyarakat maupun industri domestik.
Dari sisi lapangan usaha, perbaikan perekonomian Kaltim pada triwulan I 2021 diperkirakan ditopang oleh membaiknya kinerja lapangan usaha utama maupun pendukung. Di sektor pertambangan batu bara. Terlebih lagi, fenomena La Nina yang peak season-nya jatuh di triwulan IV 2020 dan tidak berlanjut ke triwulan I 2021.
Selain itu, di sektor industri pengolahan juga mengalami perbaikan kinerja yang didorong kenaikan permintaan CPO baik di domestik maupun di luar negeri. Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, ekonomi Kaltim pada tahun ini pasti lebih baik. Indikatornya bisa dilihat dari pendapatan Kaltim yang masih tumbuh, beserta investasi yang masih tinggi. Sehingga, perekonomian masih ada harapan untuk tumbuh.
Dari sisi investasi, perbaikan bersumber dari berlanjutnya pengerjaan proyek-proyek strategis yang sebelumnya sempat terkendala mobilitas tenaga kerja, maupun bahan baku karena merebaknya pandemi Covid-19. “Kita tetap optimistis, pertumbuhan investasi bisa menjadi indikator perbaikan ekonomi,” ujarnya.
Pihaknya berharap investasi yang tumbuh tidak hanya pada satu sektor. Terutama industri hilir dapat berkembang dan menarik investor sehingga peningkatan ekspor tidak hanya sektor pertambangan. Kaltim punya potensi besar untuk menarik investor industri lain. Salah satu yang terlihat adalah potensi perkebunan kelapa sawit.
Pemerintah daerah hanya menyiapkan infrastrukturnya untuk para pelaku usaha, sisa bagaimana itu bisa dikembangkan. “Kita terus berusaha menghadirkan infrastruktur pendukung industri hilir, diimbangi juga dengan bahan yang melimpah. Sehingga, tinggal investornya saja yang diarahkan ke sana,” jelasnya.
Menurutnya, ketika ada investasi sektor baru yang masuk maka sumber ekonomi baru bisa terwujud. Pihaknya berharap pandemi tidak menyurutkan semangat dalam menumbuhkan ekonomi. Sehingga jangan ada pesimis ekonomi anjlok, harus terus optimistis. “Seiring peningkatan mobilitas masyarakat maupun industri yang lebih adaptif dengan era kebiasaan baru, tentunya ekonomi bisa semakin baik,” terangnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memprediksi ekonomi RI mulai pulih pada tahun ini. Bahkan, ia memprediksi pertumbuhan ekonomi domestik tembus 4,5-5,5 persen pada 2021. "Proyeksi ini sejalan dengan outlook beberapa lembaga internasional, seperti World Bank, OECD, ADB, dan IMF," imbuh Airlangga dalam keterangan resmi.
Ia menyatakan, pemerintah kini sedang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro. Pemerintah meminta bantuan kepada satuan tugas pusat dan daerah, Satpol PP, Babinsa, Bhabinkamtibmas, aparat bintara pembina desa, pembina potensi maritim, dan bintara pembina potensi dirgantara untuk mengawasi pelaksanaan tersebut.
