PENAJAM – Perhitungan kerugian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim masih berlangsung. Hingga kemarin sudah ada 314 dokumen laporan pertanggungjawaban milik KPU Penajam Paser Utara (PPU) yang diamankan. Itu disampaikan Ketua KPU PPU Irwan Sahwana kepada Kaltim Post, Selasa (16/2).
Dikatakan, sudah beberapa hari ini, Tim BPKP memang telah melakukan audit dan perhitungan kerugian negara. Fokusnya adalah laporan pertanggungjawaban untuk penggunaan tahun anggaran 2017 dan 2018. Berdasarkan pemeriksaan, sudah ada 314 dokumen yang diamankan oleh pihak kejaksaan. "Perinciannya ada 55 dokumen 2017 dan 253 dokumen 2018, serta enam dokumen lainnya," beber Irwan.
Dia menjelaskan, dari dokumen yang saat ini diamankan tersebut, masih terdapat kekurangan laporan pertanggungjawaban. Di antaranya untuk 2017 ada satu dokumen yang tidak ada. Sementara 2018 ada 74 dokumen. "Iya Lpj-nya enggak ada. Jadi ada 75 dokumen yang sedang berusaha disusulkan. Kami pun diminta menyerahkan dokumen seumpama masih ada yang belum diserahkan," bebernya.
Dia melanjutkan, fokus perhitungan dilakukan dari 2017, sebab tahapan pemilu dimulai pada tahun tersebut. Dan KPU mendapat anggaran dana hibah sebesar Rp 5 miliar kala itu. "Kemudian tahapan dilanjutkan pada 2018, rencana penggunaan anggaran adalah Rp 21 miliar. Namun Rp 5 miliar tidak terserap sehingga dikembalikan," bebernya.
Irwan menyebut, dokumen yang diamankan tersebut akan dibuatkan berita acara dengan izin penyitaan dari pengadilan. "Sementara untuk dokumen yang kurang, akan kami usahakan untuk disusulkan, untuk kemudian diserahkan ke kejaksaan," pungkas pria yang menjabat sebagai Komisioner KPU selama dua periode tersebut. (asp/rdh)
