Setelah pemerintah mengumumkan pemindahan IKN ke Kaltim, muncul wacana agar lokasi semula jembatan tol Balikpapan-PPU dipindah.
KETINGGIAN ruang bebas atau clearance jembatan tol Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU) bakal berubah. Dari 50 meter menjadi 65 meter. Perubahan ini dari hasil kajian Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Balikpapan Muhammad Takwim Masuku.
Dia mengungkapkan, saat ini masih dilakukan revisi ketinggian ruang bebas di bawah jembatan tersebut. Setelah itu, disampaikan ke pemerintah pusat. Lanjut dia, sampai saat ini belum ada penetapan tinggi ruang bebas pada rencana pembangunan jembatan tol Balikpapan-PPU. Mengenai keputusan bernomor PR002/12/14PH/2015 tertanggal 31 Desember 2015, yang kala itu ditandatangani Menteri Perhubungan (Menhub) Ignatius Jonan, Takwin menyebut, substansinya menjawab surat yang disampaikan Pemkab PPU.
Sebagaimana diketahui, Pemkab PPU merupakan pemrakarsa pembangunan jembatan tol yang melintas Teluk Balikpapan ini. Proyek ini terdiri dari konsorsium PT Tol Teluk Balikpapan yang beranggotakan PT Waskita Toll Road (WTR), PT Kaltim Bina Sarana Konstruksi (Perusda Pemprov Kaltim), Perusda Benuo Taka (Perusda PPU), dan Perusda Komaba Balikpapan. Kala itu disebutkan bahwa tinggi ruang bebas pada Jembatan Tol Balikpapan-PPU adalah 50 meter. Berdasarkan kajian yang telah disusun oleh pemrakarsa.
“Itu surat untuk menjawab surat pemerintah daerah. Sampai saat ini belum ada penetapan clearance,” ungkap Takwim saat memberikan keterangan perkembangan pembangunan jembatan tol pertama di Kalimantan pekan lalu. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit turut membenarkan. Dia mengatakan, PT Tol Teluk Balikpapan selaku pemrakarsa kembali melakukan kajian mengenai rencana pembangunan jembatan tol penghubung Balikpapan dengan PPU tersebut.
Sehingga lelang investasi ditunda untuk sementara waktu. Sebelumnya, BPJT telah mengumumkan prakualifikasi pengusahaan jembatan tol Balikpapan-PPU pada 16 Juli hingga 30 Agustus 2019. “Jadi, saat ini masih dalam tahap dikaji oleh pemrakarsa terkait jarak ruang bebas,” katanya dikonfirmasi terpisah. Menurut Danang, lelang investasi tersebut tidak lanjutkan setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kecamatan Sepaku, PPU dan Kecamatan Samboja. Dalam perencanaan yang telah disusun pemrakarsa, panjang jembatan tol tersebut adalah 7,35 kilometer. Dengan nilai investasi sekira Rp 15,53 triliun. Jalan tol ini akan dilengkapi lajur sepeda motor.
Menurut jadwal, lelang Jembatan Tol Balikpapan-PPU ini dilanjutkan awal 2021 ini. Namun, kembali ditunda karena masih pembahasan oleh tim pengkaji pemindahan IKN. “Pemrakarsa, PT Tol Teluk Balikpapan yang saat ini sedang melakukan pembahasan dengan Satgas IKN dan instansi terkait mengenai jarak ruang bebasnya,” imbuh Danang.
Setelah pemerintah mengumumkan pemindahan IKN ke Kaltim dua tahun lalu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mewacanakan agar lokasi jembatan tol Balikpapan-PPU dipindah. Disebabkan keluhan dari pengguna jasa pelayaran di Teluk Balikpapan. Jika ketinggian jembatan tol sekira 50 meter, dikhawatirkan mengganggu jalur kapal yang melintas di sana. Sementara, jika dibangun dengan ketinggian sekira 65 meter, dikhawatirkan mengganggu jalur penerbangan di Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan.
Polemik inilah yang membuat pemerintah pusat berencana memindah lokasi jembatan tol ke arah Karang Joang, Balikpapan Utara. Semula, lokasi pembangunan jembatan tol Balikpapan-PPU berada di kawasan Melawai, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota. Dengan titik hulunya di Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam. “(Pemindahan titik lokasi jembatan tol) belum bisa ditentukan. Karena masih dalam tahap pembahasan,” pungkasnya. (kip/riz/k16)
