BALIKPAPAN–Pemkot Balikpapan berusaha menahan kontraksi pertumbuhan ekonomi dengan menggenjot sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meski pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak besar, namun sektor ini bisa mengembalikan daya beli masyarakat karena menyerap banyak tenaga kerja.
Kepala Seksi Bina Usaha Mikro Kecil Menengah, Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Balikpapan Rabiatun mengatakan, pihaknya tengah melakukan penguatan UMKM dengan melakukan pelatihan kepada pelaku usaha dengan sasaran berbeda. “Jumlah UMKM besar dan setiap tahun tumbuh. Sehingga setiap tahun pelatihan untuk pelaku UMKM terus kami lakukan dengan tema dan sasaran berbeda,” ujarnya, Jumat (12/2).
Berdasarkan data yang dimiliki dari 2012–2019, jumlah UMKM di Balikpapan sebanyak 22.853 unit usaha. Jumlah UMKM yang terdata adalah mereka yang sudah memiliki izin usaha. Saat ini kemudahan dalam pengurusan perizinan usaha sangat mudah. “Hanya dengan berkas persyaratan, datang ke kelurahan atau kecamatan bisa melakukan pengurusan perizinan,” terangnya.
Disebutkan Rabiatun, pelatihan UMKM hanya diberikan kepada mereka yang terdata saja. Karena dia menilai pelaku usaha yang belum memiliki izin masih berubah-ubah dalam usaha. “Nanti usaha tiga bulan, kemudian ganti produk. Kemudian tak lagi usaha. Sehingga kami data yang sudah ada izinnya,” beber dia.
Meski pandemi, program penguatan UMKM terus dilakukan. Yaitu dengan menggelar pelatihan pengembangan produk, merek, atau sertifikasi halal produknya. Langkah penguatan UMKM dengan memperdalam ilmu SDM baik secara teori, praktik, dan teknologi. “Itu semua dilakukan untuk peningkatan produk mereka. Dari pengembangan produk hingga pemasaran,” ujarnya.
Tahun ini, rencananya pelatihan yang diberikan mengenai manajemen keuangan dan manajemen usaha. “Dari survei ada beberapa UMKM yang menginginkan pelatihan manajemen keuangan dan manajemen usaha. Karena untuk produk sudah tahun 2020. Nanti di bidang industri ada lagi penguatan merek,” sebut Rabiatun.
Pelatihan dilakukan secara langsung karena membutuhkan praktik. “Walau pandemi tetap dilakukan dengan melihat perkembangan. Protokol kesehatan tetap dilakukan, artinya pelatihan dilakukan dengan jumlah terbatas,” paparnya.
Dia menyebut, pelatihan dilakukan bertahap, sehingga dilakukan rutin karena UMKM bertumbuh. “Jumlahnya berbeda dengan koperasi. Sehingga pelatihan tetap dilakukan dengan sasaran berbeda,” tuturnya.
Adapun anggaran untuk melakukan pelatihan pada 2020 sebesar Rp 300 juta. Itu dibantu dengan dana alokasi khusus. “Insyaallah ada tahun ini, kurang lebih segitu. Kalau dulu Rp 417 juta untuk koperasi dan UMKM,” pungkasnya. (aji/ndu/k8)
