JAKARTA– Inflasi tahun ini harus terkendali. Pemerintah berusaha mewujudkan tekad tersebut bersama Bank Indonesia (BI) dengan merumuskan lima langkah. Demikian kesimpulan rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) yang digelar secara daring pada Kamis lalu (11/2).
”Langkah-langkah strategis yang kita ambil bertujuan menjaga inflasi dalam kisaran sasaran 3 persen plus minus 1 persen pada 2021,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Yang menjadi perhatian utama adalah inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food). Inflasi kelompok itu harus dijaga dalam kisaran 3–5 persen. Untuk mewujudkan itu, pemerintah memperkuat empat pilar strategi yang dikenal sebagai 4K. Yakni, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
”Selain itu, kami akan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi untuk mengantisipasi kenaikan permintaan menjelang Ramadan dan Idul Fitri pada April dan Mei nanti,’’ ungkap Airlangga. Skema itu juga bakal diterapkan pada hari besar keagamaan nasional (HBKN) lainnya.
Fokus strategi itu adalah menjaga kesinambungan pasokan sepanjang waktu. Juga, menjaga kelancaran distribusi antardaerah. Untuk itu, pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan memperkuat kerja sama antardaerah.
Pemerintah, menurut Airlangga, juga akan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2021. Langkah berikutnya adalah memperkuat sinergi antar kementerian dan lembaga (K/L) dengan dukungan pemerintah daerah.
Upaya penting lain yang akan ditempuh adalah memperkuat ketahanan pangan nasional dengan cara meningkatkan produksi. Salah satunya, menyukseskan program food estate. Kelancaran distribusi juga menjadi perhatian pemerintah. Karena itu, sejumlah kementerian dan lembaga akan mengoptimalkan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur. Itu termasuk menangani dampak bencana alam terhadap infrastruktur.
Prioritas berikutnya adalah menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah (CBP). Sebab, pemerintah harus memastikan berjalannya program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) sebagai bagian dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Airlangga menjelaskan, sinergi pemerintah dan BI bertujuan menjaga inflasi indeks harga konsumen (IHK). Tahun lalu, inflasi IHK tercatat 1,68 persen (YoY). Atau, berada di bawah kisaran sasaran 3 persen plus minus 1 persen. ”Inflasi yang rendah tersebut dipengaruhi permintaan domestik yang belum kuat di masa pandemi meski pasokan memadai,” imbuhnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah dan BI menyepakati sasaran inflasi untuk tiga tahun ke depan. Itu merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 124/010/2017 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2019, Tahun 2020, dan Tahun 2021 yang berakhir tahun ini.
Sasaran inflasi 2022 dan 2023 disepakati pada 3 persen plus minus 1 persen. Sementara itu, pada 2024 disepakati 2,5 plus minus 1 persen. Kesepakatan tersebut bakal dituangkan dalam PMK.
”Sasaran inflasi itu diharapkan bisa membentuk ekspektasi masyarakat, terutama dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural,” tandas Airlangga. (dee/c13/hep)
