Tampak wajar jika Samarinda kerap kebanjiran, lantaran seolah tak ada geliat penindakan bagi pelaku pertambangan terselubung, alias ilegal. Pematangan lahan pun bak jadi kamuflase untuk menutupi cara kerja pelaku mengeruk batu bara.
SAMARINDA–Keruk-mengeruk “emas hitam” tanpa izin seakan tak pernah habis. Ironisnya, banyak temuan sangat jarang sampai ke persidangan.
Baru-baru ini, kegiatan pengerukan batu bara yang dugaannya tanpa izin kembali menyeruak. Lokasinya berada di wilayah resapan air. Tak jauh dari Waduk Benanga. Tepatnya di Jalan Joyo Mulyo III, RT 38, Kelurahan Lempake, Samarinda Utara. Berada tepat di area perumahan yang masih berjalan. Pembukaan lahan terlihat dengan jelas. Pantauan media ini, (9/2), pada area belakang perumahan sekitar 150 meter lebih masuk dari badan jalan utama, terlihat tumpukan baru bara. Dua mobil pengawas serta dua alat berat juga terlihat menepi. Termasuk beberapa pekerja yang sedang beristirahat.
Sekali dayung dua pulau terlampaui, kegiatan pematangan lahan yang diperuntukkan pembuatan perumahan itu ikut mengeruk emas hitam. Aktivitas “kucing-kucingan” itu diduga turut menyumbang pendangkalan di Waduk Benanga. Bahkan, turut menyumbang musibah banjir yang semakin meluber ke permukiman warga di hilir.
Wiyono, tokoh masyarakat sekitar mengatakan, kegiatan pertambangan yang mengepung kawasan Lempake sebenarnya telah disampaikan ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Kementerian PUPR. Kegiatan pengupasan lahan dan pertambangan di sekeliling waduk juga berpengaruh pada daya tampung air.
"Saya sudah sampaikan. Saat itu saya diundang BWS, membahas dampak ke bendungan terkait aktivitas (pertambangan) di seputar bendungan. Kami tidak membahas hanya satu titik. Tapi lebih ke menyeluruh aktivitas pertambangan di sana. Yang jelas aktivitas itu menimbulkan limbah," terangnya.
Disinggung soal dugaan pertambangan di area perumahan di RT 38 yang memanfaatkan izin pematangan lahan, Wiyono enggan berkomentar banyak. Sebab, kegiatan pertambangan sebelumnya telah dibahas secara menyeluruh.
"Di RT 38 yang digali itu sempat dibahas. Tapi sekarang saya enggak tahu masih atau tidak (beroperasi), kurang tahu saya. Di RT 11 ada juga (aktivitas pertambangan). Aktivitas itu (pertambangan) juga kan ada dari arah Pampang," ungkapnya.
Harian ini mencari informasi ke Ketua RT 38 Iwan Budiono. Dia mengatakan, aktivitas tersebut telah mengantongi izin resmi pematangan lahan. "Belum setahun. Pematangan lahan itu berizin kok. Kegiatannya meratakan gunung, tapi memang ada batu baranya, terus diambil kemudian sempat ditimbun lagi," ungkap Iwan. Warga sekitar sebenarnya sempat dijanjikan uang kompensasi terkait dampak debu dan bising yang ditimbulkan. Namun, sekadar janji.
"Karena penambang itu janji mau kasih ke warga. Ya uang debu sama uang bising ternyata enggak ada juga. Kalau pematangan masih aktif, cuma tinggal sedikit aja," jelasnya.
Ditemui terpisah, Camat Samarinda Utara Syamsu Alam mengatakan, pihaknya tidak mengetahui secara detail adanya kegiatan pengerukan batu bara tersebut. Namun, dirinya membenarkan jika ada aktivitas pematangan lahan. "Selain pematangan lahan tidak ada (pemberitahuan). Itu (pertambangan) koridoran sepertinya," terang dia.
Syamsu menuturkan, pihak BWS sempat menyambangi kantornya, minta sejumlah data. Namun, dia tak bisa menerka-nerka kebenaran adanya pertambangan ilegal di wilayahnya. Untuk itu, dia meminta pihak Kelurahan Lempake mengecek area yang diduga menjadi lahan pengerukan emas hitam tanpa izin.
"Saya sudah ada telepon lurah untuk mengecek lokasi dulu. Jadi, ini saya tunggu hasilnya, siapa saja di situ. Kalau pematangan lahan itu kan untuk perumahan," ucapnya.
