Oleh: Rudy Mas'ud
Tepat seminggu pelantikan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Tentu terlalu dini buat menilai, teramat prematur untuk mengkritisi. Namun, melalui tujuh hari pertama ini, kegiatan Kapolri baru setidaknya memberikan gambaran awal tentang bagaimana orang nomor satu Korps Bhayangkara itu akan menakhodai Polri.
Sehari setelah dilantik, Jenderal Sigit diberitakan menemui Ketua Umum PBNU Kiai Said Aqil Siradj dan jajarannya. Hari berikutnya ia bersilaturahim kepada Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir. Kita tahu, dua organisasi keagamaan ini adalah yang terbesar dan termasyhur di tanah air.
Hari ketiga pascapelantikan, Kapolri bersilaturahim ke markas Rabithah Alawiyah, bertemu Ketua Umum Habib Zen Umar Smith. Rabithah Alawiyah adalah organisasi yang menaungi keturunan langsung Nabi Muhammad SAW di Indonesia.
Safari Kapolri tidak hanya mencoba mengaktifkan komunikasi Polri sebatas dengan ormas Islam saja. Hari berikutnya, Sigit bertandang ke kediaman KH Miftachul Akhyar, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ini merupakan lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendikiawan muslim di tanah air.
Jika diamati, roadshow dalam pekan pertama hari-hari Sigit sebagai Kapolri agaknya dapat dibelah ke dalam dua kelompok utama. Tiga setengah hari pertama menemui lembaga dan kelompok-kelompok organisasi besar Islam.
Lalu, tiga setengah hari berikutnya dihabiskan untuk berkoordinasi dengan sesama lembaga penegak hukum. Berturut-turut, Sigit menemui Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Subden Denma Mabes TNI, menemui Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, juga Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa.
Jenderal Sigit juga menemui Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin di kantor MA, Jakarta. Di hari terakhir minggu pertamanya sebagai Kapolri, ia mendatangi kantor Kejaksaan Agung menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin dan jajarannya.
Dari Promoter ke Presisi
Langkah Sigit tentu dapat dimaklumi. Kunjungan silaturahimnya kepada organisasi masyarakat berbasis Islam layak mendapat perhatian dalam konteks mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kunjungan itu juga dapat menampakkan beberapa hal. Pertama, tentang prinsip-prinsip konsep penegakan hukum yang dianut Kapolri. Sebagaimana beberapa kali ia singgung dalam fit and proper test di hadapan Komisi III DPR-RI. Sigit meyakini lembaga kepolisian tidak mungkin dapat bekerja maksimal tanpa dukungan masyarakat.
Lagi pula, dalam teori politik kontemporer, keberadaaan civil society diakui sebagai salah satu faktor penopang suksesnya pembangunan dan kemajuan bangsa, selain negara/pemerintah dan pihak swasta (private sector). Dalam konteks ini, negara tentu tidak cukup menjalankan tugasnya hanya dengan memperkuat kerjasama antarlembaga negara.
Kedua, belakangan ini, situasi sosial politik di Indonesia seringkali memunculkan pandangan minor tentang perlakuan negara terhadap Islam. Di media sosial, isu itu tak berhenti bergejolak. Guna meredam potensi konflik sosial, silaturahim Kapolri ke organisasi besar Islam tentu punya nilai lebih.
Ketiga, Sigit nampaknya ingin menegaskan bahwa ia hadir untuk semua kalangan. Meski berasal dari latar belakang keyakinan berbeda, namun prinsip-prinsip hukum tidaklah memandang keyakinan. Hukum harus tegak di atas semua orang, semua golongan, dan semua keyakinan.
Selama melakukan fit and proper test di Komisi III DPR-RI, Sigit memang nampak terlihat menginginkan perubahan imej Polri menjadi lebih humanis, sejuk, namun tetap tegas. Roadshow yang dilakukan itu agaknya sejalan dengan paparannya selama menjalani fit and proper test. Naskah yang Sigit bacakan ketika itu berjudul “Transformasi menuju Polri yang Presisi”. Presisi sendiri adalah singkatan dari Prediktif, Responsibilitas, Transparansi berkeadilan.
Kita tahu, sebelumnya, Polri selama dua era Kapolri mengusung jargon Promoter yang merupakan kependekan dari Profesional, Modern dan Terpercaya. Jargon itu bergaung di Polri sejak era Kapolri Tito Karnavian hingga Idham Azis.
