MANAGED BY:
MINGGU
25 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Kamis, 04 Februari 2021 21:00
Dinamika Pilkada Balikpapan Jadi Pertimbangan MK
Herdiansyah Hamzah

PROKAL.CO,

BALIKPAPAN-Selisih hasil penghitungan suara bukan menjadi pertimbangan utama pada sidang permohonan perselisihan hasil pemilihan Pilkada Balikpapan 2020. Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai lebih melihat dinamika selama pelaksanaan pilkada. Termasuk dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye hingga tahapan pemungutan suara 9 Desember 2020 lalu.

Pengamat hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Herdiansyah Hamzah menuturkan, persoalan selisih hasil penghitungan suara ditempatkan di akhir putusan. Jadi, dinamika seputar pilkada akan diurai dan didengarkan oleh MK. Termasuk dugaan-dugaan pelanggaran yang menurut pemohon tidak ditangani secara adil. “Tentu dengan catatan, pemohon memiliki alat bukti yang cukup dan memadai,” katanya setelah menyimak dua persidangan yang telah berjalan di MK (3/2).

Pada sidang pendahuluan pekan lalu, MK menghadirkan pemohon untuk menyampaikan dalil yang disengketakan. Dalam hal ini Komite Independen Pemantau Pemilihan Balikpapan. Sementara pada Senin (1/2), giliran termohon yang memberikan keterangan atas dalil yang disampaikan pemohon. Mereka adalah; KPU Balikpapan, Bawaslu Balikpapan dan kuasa hukum Rahmad Mas’ud-Thohari Aziz.

Pria yang akrab disapa Castro ini melanjutkan, MK pada prinsipnya akan mendengarkan keterangan semua pihak, termasuk pemohon. Seperti yang diatur dalam Peraturan MK (PMK) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pilkada. “Jadi, kendatipun dalil pemohon itu tidak berkenaan langsung dengan perolehan suara, MK tetap akan mempertimbangkannya,” katanya.

Sementara itu, argumentasi hukum yang disampaikan Bawaslu terkait kedudukan "rekomendasi" Bawaslu sebagai hal yang wajib dilaksanakan oleh KPU, menurut Castro, sudah tepat. Apalagi memang rekomendasi itu bukan lagi sebatas dugaan. Tetapi merupakan pelanggaran yang sudah dikaji dan diverifikasi oleh Bawaslu. Terlebih proses penanganan pelanggaran itu memang domain Bawaslu. “Jadi, apapun rekomendasi Bawaslu, mestinya dijalankan oleh KPU. Kalaupun ada kekeliruan di dalam rekomendasi Bawaslu, tempat untuk melakukan koreksi ada di pengadilan. Bukan dikoreksi oleh KPU sendiri yang nyata bukan kewenangannya,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha mengatakan, pihaknya belum mendapatkan informasi apakah sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Balikpapan akan dilanjutkan atau distop oleh MK. “Belum ada informasi,” katanya kepada Kaltim Post kemarin.

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 24 Juli 2021 10:52

Dugaan Korupsi Penyertaan Modal Perseroda PT MGRM, Eksepsi Ditolak, Perkara Berlanjut

SAMARINDA-Eksepsi yang diajukan Iwan Ratman ditolak majelis hakim Pengadilan Tipikor…

Sabtu, 24 Juli 2021 10:51

BPTD-Dishub Larang Pemberian Cashback

Rapat terkait pengondisian muatan di Pelabuhan Feri Kariangau kemarin dinilai…

Jumat, 23 Juli 2021 13:21

Wali Kota Hapus Opsi Sewa Kantor DPD Golkar Kaltim, Beli atau Pergi

SAMARINDA–Tata kelola aset yang sering jadi temuan auditor membuat Pemkot…

Jumat, 23 Juli 2021 12:08

Rp 190 T Dana Pemda Mengendap di Bank

JAKARTA – Realisasi pencairan anggaran pemerintah daerah (pemda) belum maksimal.…

Jumat, 23 Juli 2021 10:59

Pemkot Revisi Aturan PPKM Level IV, Tak Ada Kelonggaran, Wali Kota Minta Maaf

Pemerintah Kota Minyak merevisi aturan perpanjangan PPKM darurat yang sebelumnya…

Jumat, 23 Juli 2021 10:53

The Checkmate, Calon Pesaing Berat F-35

ZHUKOVSKY– The Checkmate. Nama itu disematkan untuk pesawat Sukhoi generasi…

Jumat, 23 Juli 2021 10:15

Bahas Gedung Sekretariat DPD Golkar Kaltim, Rudy Temui Andi Harun, Begini Hasilnya...

SAMARINDA – Akhirnya Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar…

Kamis, 22 Juli 2021 13:22

Cegah Antrean, Idealnya Cashback Dihapuskan

Polemik pemberian cashback ke sopir truk di Pelabuhan Feri naga-naganya…

Kamis, 22 Juli 2021 13:04

Sampai 2 Jutaan Penduduk akan Pindah ke Kaltim, Ayo Tingkatkan SDM Lokal

PENAJAM – Pemindahan ibu kota negara (IKN) ke sebagian wilayah…

Kamis, 22 Juli 2021 09:57

Untuk Penanganan Covid-19, Samarinda Ajukan Permintaan Bantuan Rp 47 M ke Pemprov

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengajukan bantuan kepada pemerintah provinsi (Pemprov)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers