BALIKPAPAN–Friksi tengah membayang-bayangi koalisi megah partai pengusung Rahmad Mas’ud-Thohari Aziz di Pilkada Serentak 2020 Balikpapan. Sasaran amuk banteng yang tak ingin kehilangan posisi pun kini bergantung langkah sang wali kota terpilih. Hasil pencoblosan pada 9 Desember 2020, duet ini unggul melawan kolom kosong dengan persentase perolehan suara sebesar 62,4 persen. Hasil pemungutan suara itu saat ini masih disengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Lalu, wafatnya Thohari Aziz karena terpapar Covid-19 pada 27 Januari, menambah deras angin menggoyang kemenangan yang sudah berkibar. PDI Perjuangan (PDIP) yang kehilangan ujung tombaknya tentu tak begitu saja terima jika posisi wakil wali kota terpilih diambil partai lain dalam jajaran koalisi Rahmad-Thohari. “Kemenangan dalam pilkada itu punya multiple impact. Mengunci kursi di pemerintahan berarti peluang strategis menjalani kompetisi selanjutnya. Pileg 2024 dan pilkada selanjutnya,” ucap pengamat politik asal Universitas Mulawarman (Unmul) Lutfi Wahyudi kepada Kaltim Post.
PDIP jelas tak bakal melepas begitu saja posisi aman yang sudah didapat. Apalagi, mekanisme pergantian posisi almarhum Thohari berbeda dengan dua keadaan kahar meninggalnya calon kepala daerah Adi Darma di Bontang dan Muharram di Berau. Keduanya tutup usia ketika pencoblosan belum digelar. Sementara Thohari berpulang ketika pilkada selesai dengan kemenangan mutlak perolehan suara. “PDIP pasti all-out tak ingin kehilangan posisi yang ada. Apalagi kemenangan yang ada tak bisa dilepaskan dari peran PDIP dan almarhum (Thohari Aziz) sendiri,” sambungnya.
Untuk diketahui, almarhum Thohari Aziz akan tetap dilantik bersama Rahmad Mas’ud, selepas masa jabatan Rizal Effendi-Rahmad Mas’ud (wali kota dan wakil wali kota Balikpapan 2016–2021) berakhir medio Mei mendatang. Dari pelantikan itu, koalisi partai pengusung harus menyusun dua nama yang bakal menggantikan posisi Thohari. Kemudian diserahkan ke DPRD Balikpapan. Mekanisme ini merujuk Pasal 176 Ayat 2 UU 10/2016 tentang Pilkada.
Sebelum dua nama calon pengganti itu disetor, DPRD Balikpapan harus menggelar paripurna pemberhentian Wawali Thohari Aziz dengan penetapan telah meninggal. Berbekal penetapan pemberhentian itu, DPRD bakal membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyusun tata tertib pemilihan wakil kepala daerah pengganti. Mengacu pada UU 23/2014 tentang Pemda yang diubah dalam UU 9/2015, khususnya Pasal 78 Ayat 1 Huruf a dan Pasal 79 Ayat 1. Beleid lain, Peraturan Pemerintah 18/2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Selain pansus, nantinya turut pula dibentuk panitia kecil. Panitia ini nantinya bertugas menggelar pemilihan calon pengganti secara musyawarah mufakat di DPRD. Jika tidak mencapai kata musyawarah dan mufakat, maka dapat dilanjutkan secara voting. Kembali ke Lutfi, mekanisme itu memang membuat partai lain dalam koalisi berpeluang mengusulkan kadernya untuk mengisi posisi kosong, termasuk Golkar yang sudah menempatkan Rahmad Mas’ud sebagai wali kota terpilih.
Menurut dia, friksi jelas bisa ditekan selama Golkar, Gerindra, PKS, PKB, Demokrat, PPP dan Perindo sebagai partai pengusung menjaga etika politiknya. “Ada tiga poin kunci. Pertama, chemistryantara Rahmad Mas’ud dan PDIP itu sendiri. Ini penting karena PDIP di Balikpapan merupakan pesaing terkuat Golkar. Lalu, kesepakatan di tubuh koalisi dan menjaga kanal di DPRD. Semua itu ada di tangan wali kota terpilih,” ulasnya. PDIP yang notabene partai penguasa saat ini tak bisa dipandang remeh hanya karena kehilangan kader terbaiknya yang wafat.
Melangkah serampangan tanpa memerhatikan peran PDIP yang ingin menjaga posisinya, malah berpeluang membuat pemerintahan Balikpapan selanjutnya babak belur diamuk banteng moncong putih. “Tak bisa tutup mata untuk hal ini. PDIP punya kanal menggalang kekuatan menggoyang pemerintahan lewat legislatif. Golkar harus menimbang ini jika tak ingin rimbun yang sudah terbangun rontok seketika,” nilainya. Mungkinkah posisi yang ditinggal Thohari Aziz digantikan istrinya, Risti Utami Dewi Nataris? Serupa Adi Darma yang digantikan Najirah untuk menyokong Basri Rase mengudeta posisi Neni Moernaeni di Bontang. Atau seperti Sri Juniarsih yang melanjutkan tongkat estafet sang suami, Muharram memimpin Bumi Battiwakal, Berau.
Menurut Lutfi, peluang seperti itu bergantung pada kebutuhan jangka panjang PDIP. Apakah mampu terakomodasi atau tidak dalam melanggengkan supremasi PDIP di Balikpapan saat ini. Merekrut orang terdekat dari almarhum, sebut dia, memang penting untuk merekatkan soliditas koalisi dan memanfaatkan simpati publik menjadi kekuatan. “Hal itu tepat ditempuh jika pilkada masih berjalan. Ini kan kemenangan sudah di tangan, enggak lagi sekadar memenuhi hasrat emosional berjangka pendek seperti itu,” singkatnya.
Untuk diketahui, Rahmad Mas’ud yang berpasangan dengan almarhum Thohari Aziz diusung oleh delapan partai politik pemilik kursi di DPRD Balikpapan. Yakni, Golkar (11 kursi), PDIP (8 kursi), Gerindra (6 kursi), PKS (6 kursi), Demokrat (4 kursi), PPP (3 kursi), PKB (1 kursi), dan Perindo (1 kursi). Dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40 kursi. Ditambah dua partai politik pendukung non-parlemen, PAN, dan Berkarya. Sekretaris DPC PDIP Balikpapan Budiono mengatakan, belum bisa menjawab pengganti almarhum Thohari Aziz. “Kami belum berani. Karena bukan ranah kami,” katanya kemarin.
Dia pun menyarankan agar mengonfirmasi langsung kepada DPD PDIP Kaltim. Namun, dia menerangkan untuk penggantian calon wakil wali kota Balikpapan terpilih tentunya mengacu pada peraturan KPU (PKPU) maupun UU Pilkada. “Saya belum berani mengomentari soal itu, tapi kemarin kan paslonnya dari Golkar dan PDIP,” katanya. Sementara itu, Ketua DPD PDIP Kaltim Safaruddin juga menyampaikan hal yang sama. Dia belum ingin berkomentar mengenai pengganti almarhum Thohari Aziz. “Saya belum mau bicara itu. Kita lihat saja dulu, nanti. Toh, kita masih dalam kondisi berduka. Jadi, mohon maaf saya belum mau berkomentar tentang itu,” ucapnya.
Untuk nama pengganti dari PDIP, ada tiga nama yang jadi perbincangan. Yakni, selain Risti Utami Dewi, juga Budiono adan anggota DPRD Kaltim, Eddy Sunardi Darmawan atau akrab disapa Eddy Tarmo. Khusus nama terakhir, memang sempat memiliki keinginan untuk maju sebagai bakal calon wali kota Balikpapan. Dia bahkan sempat mengikuti penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Balikpapan, September 2019 lalu. Namun, lagi-lagi, Safaruddin yang saat ini menjabat anggota Komisi III DPR RI masih enggan berkomentar mengenai usulan penggantian tersebut. “Nanti kita lihat beberapa hari ke depan. Karena belum berapa hari, sudah mau bicara itu (penggantian Thohari Aziz). Enggak enak. Enggak etis gitu lho,” ungkapnya.
Calon Wali Kota Balikpapan terpilih yang juga Ketua DPD I Partai Golkar Balikpapan Rahmad Mas’ud juga masih enggan berkomentar. “Nanti saja dulu bahas wakilnya. Masih berduka,” ucapnya singkat melalui pesan singkat dengan emoji menangis.
Selain Golkar dan PDIP, ada dua parpol yang mesti diperhitungkan karena memiliki kursi cukup banyak dalam mengusung Rahmad Mas’ud-Thohari Aziz. Yakni, Gerindra dan PKS yang sama-sama memiliki enam kursi. Namun, Wakil Ketua DPC Gerindra Balikpapan Sabaruddin Panrecalle juga belum ingin mengomentari masalah penggantian tersebut. “Waduh saya belum bicarakan tentang fase itu. Karena kita masih kondisi berduka. Dalam kondisi seperti ini, belum bisa kami bahas bersama-sama. Nanti lah, yang pasti, segera dibahas,” kata pria yang saat ini menjabat wakil ketua DPRD Balikpapan itu.
