MANAGED BY:
MINGGU
09 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Rabu, 03 Februari 2021 22:00
Putuskan Perkara Pilwali Balikpapan, Hakim MK Uji Dalil Pemohon-Termohon
Seia Sekata Bantah Tuduhan
ilustrasi gedung MK

Mengenai laporan pelanggaran kampanye melalui media sosial yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Balikpapan, dikatakan Wawan merupakan dalil tidak tepat. Menurut dia, seharusnya dalil permohonan yang diajukan Komite Independen Pemantau Pemilihan Balikpapan kepada MK, adalah dalil yang berkaitan dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU dan hasil penghitungan suara.

“Apabila pemohon tidak puas, seharusnya pemohon menyelesaikannya melalui DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bukan justru memasukkan dalil permohonan posita ini,” terang alumnus Universitas Balikpapan (Uniba) itu. Mengenai tuduhan pemohon pada 9 Desember 2020, di mana pemohon tidak diberikan hak bicara dan tidak diberikan salinan formulir model C KWK, Wawan Sanjaya menjelaskan, 9 Desember 2020 merupakan hari pemungutan suara di TPS. Sementara pleno di tingkat kecamatan dilaksanakan pada 11–14 Desember 2020.

“Karena itu, sangat tidak masuk akal jika pemohon mendalilkan tidak diberikan hak suara pada saat pleno pada tingkat kecamatan. Karena pleno kecamatan baru dilaksanakan pada 11–14 Desember 2020,” jawabnya. Selain itu, alasan utama pemohon tidak mendapatkan form C hasil salinan KWK di tingkat TPS, karena pada hari pemungutan dan penghitungan suara, pemohon tidak menempatkan pemantau di setiap TPS. Apabila Komite Independen Pemantau Pemilihan Balikpapan menempatkan pemantau di setiap TPS, tentu pemantau akan mendapatkan haknya untuk mendapatkan form C hasil salinan KWK dari petugas KPPS di setiap TPS.

Hal tersebut tampaknya didasari dari jumlah pemantau yang didaftarkan Komite Independen Pemantau Pemilihan Balikpapan yang hanya 21 orang. Padahal, terdapat 1.505 TPS di Kota Balikpapan pada Pilkada Serentak 2020 lalu. Sementara itu, Agus Amri, selaku kuasa hukum pihak terkait, dalam hal ini paslon Rahmad Mas’ud-(alm) Thohari Aziz menyampaikan bahwa proses penghitungan suara oleh KPU Balikpapan telah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Justru tuntutan pemohon telah mencederai nilai-nilai demokrasi itu sendiri,” kata Agus Amri.

Selanjutnya, Ketua Bawaslu Kota Balikpapan Agustan menyampaikan tidak pernah menolak semua laporan terkait dugaan pelanggaran. Terkait laporan kampanye di media sosial, pada prinsipnya, sambung dia, Bawaslu Balikpapan telah melakukan penanganan pelanggaran. Dengan status hasil penanganan pelanggaran dinyatakan dihentikan. Karena tidak diketahui identitas pelapor. “Namun, kami pun menjadikan itu sebagai temuan. Yang kemudian kami melakukan penelusuran. Tapi tidak ditemukan identitas pemilik akun tersebut. Sehingga kasus dinyatakan dihentikan,” ungkapnya di hadapan majelis hakim.

Kemudian, mengenai laporan permintaan data, di mana petugas diadukan tidak memberikan data semestinya, Bawaslu Balikpapan menyatakan hal ini sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. Hal itu telah diteruskan kepada termohon (KPU Balikpapan). “Dan sudah ditindaklanjuti termohon dengan memberikan data tersebut,” terang Agustan. Seusai mendengar jawaban tiga termohon, Ketua Panel Hakim MK Arief Hidayat menyatakan, persidangan berikutnya menunggu, setelah mahkamah atau majelis panel melaporkan kepada rapat permusyawaratan hakim (RPH). Rapat yang bersifat tertutup dan rahasia ini hanya dapat diikuti oleh hakim konstitusi dan panitera. Dalam rapat inilah perkara dibahas secara mendalam dan terperinci. Putusan yang diambil MK diambil harus dihadiri sekurang-kurangnya tujuh hakim konstitusi.

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 08 Mei 2021 12:30

Waspada Tren Lonjakan Kasus Covid-19 Pasca-Libur

TAK berbeda jauh dengan tahun lalu, masyarakat Kaltim pada Lebaran kali…

Sabtu, 08 Mei 2021 12:28
Penyekatan Dikeluhkan, DPRD Minta Petugas Konsisten

Soal Penyekatan, Siang Dijaga, Sore hingga Malam Bebas

Berkaca pada data kasus Covid-19 tahun lalu, penyebaran virus corona…

Sabtu, 08 Mei 2021 12:27

Hilal di Bawah Ufuk, Lebaran 13 Mei

SIDANG Isbat penetapan 1 Syawal atau Lebaran akan dilaksanakan Kementerian…

Sabtu, 08 Mei 2021 12:26

PTM Ditunda, Inovasi Pemprov Apa?

BALIKPAPAN-Gubernur Kaltim masih belum memberi lampu hijau pelaksanaan kegiatan pembelajaran…

Sabtu, 08 Mei 2021 12:25

14 Posko Didirikan, Polres Samarinda Pantau secara Digital dan Manual

SAMARINDA–Sebanyak 14 posko didirikan Polresta Samarinda jelang Idulfitri 2021. Pos…

Sabtu, 08 Mei 2021 12:22

Panen Buah Pakai Robot

Penggunaan artificial intelligence dalam aktivitas sehari-hari kian masif. Bahkan untuk…

Sabtu, 08 Mei 2021 11:39

Polemik Wawasan Kebangsaan, Pegawai KPK Ditanya Bersedia Lepas Jilbab atau Tidak

JAKARTA- Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbuka perihal proses…

Jumat, 07 Mei 2021 17:50
Rektor Uniba Isradi Zainal dalam Talk Show IKN Garapan Kaltim Post

Keluar dari Pendidikan Kaku, Kolaborasi Perguruan Tinggi dengan Industri

Jelang pemindahan ibu kota negara (IKN), dunia pendidikan harus bersiap.…

Jumat, 07 Mei 2021 17:43

Minta DK PBB Embargo Senjata Myanmar

YANGON-  Sekitar 200 organisasi non pemerintah meminta Dewan Keamanan (DK)…

Jumat, 07 Mei 2021 17:39

ALAMAK NAIK LAGI KAH..?? Pemerintah Beri Sinyak Kenaikan Tarif PPN

JAKARTA– Pemerintah memberikan sinyal kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN). Saat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers