BALIKPAPAN-Fasilitas penunjang pemindahan ibu kota negara (IKN) baru ke Kaltim terus dipersiapkan pemerintah pusat pada tahun ini. Setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengalokasikan anggaran Rp 37 miliar untuk keperluan rehabilitasi hutan hingga daerah aliran sungai, giliran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bikin proyek jumbo.
Yaitu pembangunan Bendungan Batu Lepek di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Bendungan ini direncanakan menjadi pemasok air baku utama untuk IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Samboja di Kukar. Proyek ini termasuk dalam lima bendungan baru yang dibangun tahun ini oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air Kementerian PUPR.
Selain Bendungan Batu Lepek, bendungan baru lainnya adalah Bendungan Mbay (Nagekeo, NTT), Cibeet (Karawang, Jawa Barat), Cijurey (Bogor, Jawa Barat), dan Jenelata (Gowa, Sulawesi Selatan). Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Selasa (2/2), Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan, selain pembangunan bendungan baru sebanyak 5 unit, pemerintah juga akan membangun 23 embung, dan merevitalisasi tujuh danau.
Total pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 19,32 triliun. Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda Harya Muldianto menambahkan, untuk kegiatan pembangunan Bendungan Batu Lepek, saat ini baru menyelesaikan tahapan studi kelayakan. Dengan konsep pembangunan design and built. Yakni pekerjaan detail desain dan konstruksi dilaksanakan dalam satu paket. Dengan nilai kegiatan sekitar Rp 2 triliun.
Lanjut dia, Bendungan Batu Lepek memiliki daya tampung sekira 230 juta meter kubik. Sementara kapasitas produksi air bakunya 14.300 liter per detik. Adapun kebutuhan lahan pembangunan yang diperlukan sekitar 1.300 hektare. Harya menuturkan, lelang kegiatan diperkirakan dimulai pada pertengahan 2021. “Dengan estimasi pembangunan selama 4 tahun,” kata pria yang sebelumnya menjabat kepala BWS Maluku Utara (Malut) ini.
Selain itu, Kementerian PUPR juga menyampaikan jika pada tahun ini akan dimulai pembangunan embung baru di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Proyek ini masih dalam tahap penyusunan detail engineering design (DED). “Data teknisnya belum ada. Makanya mau didesain dulu,” kata Harya. Selanjutnya, Dirjen SDA Kementerian PUPR juga memastikan kelanjutan pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara.
“Untuk Bendungan Sepaku-Semoi, sudah mulai konstruksi. Lahan sudah bebas sekitar 95 hektare. Sisa 280 hektare yang dilanjutkan mulai tahun ini. Mudah-mudahan tahun 2022 lahan bisa tuntas,” kata Harya. Pada lahan sekira 95 hektare yang berada di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku itu, saat ini telah dilakukan beberapa pengerjaan awal. Seperti membuat bangunan aliran sungai dan penggalian fondasi bangunan pelimpah.
Secara bersamaan, juga ada kegiatan penggalian fondasi tubuh bendungan yang berada di luar aliran sungai. Diketahui, kontrak pembangunan bendungan yang berlokasi di Kecamatan Sepaku, PPU itu telah dimulai pada 27 Juli 2020. Nilainya sebesar Rp 556,421 miliar dengan masa pengerjaan selama 1.253 hari kalender. Bendungan ini dikerjakan oleh Kerja Sama Operasi (KSO) PT Brantas Abipraya, PT SACNA, dan PT BRP. Pembangunannya menggunakan skema pembiayaan tahun jamak (multiyears) APBN 2019-2023. Dengan demikian, kontrak pekerjaan bisa dituntaskan pada 2023, dan pada 2024 sudah bisa dimanfaatkan.
Dengan luas bendungan mencapai 443 hektare yang terdiri dari 101 hektare untuk tubuh atau konstruksi bendungan, kemudian luas genangan 342 hektare, proyek ini berdampak pada tiga desa di Kecamatan Sepaku. Yakni Desa Tengin Baru, Sukomulyo dan Desa Argomulyo. Bendungan ini memiliki daya tampung 11,6 juta meter kubik. Sementara debit airnya 2.400 liter per detik. Selain menyuplai IKN, air baku Bendungan Sepaku-Semoi juga “diekspor” ke Balikpapan. (kip/riz/k15)
