JAKARTA– Listyo Sigit Prabowo (27/1) dilantik menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Presiden Joko Widodo melakukan pelantikan Kapolri di Istana Negara. Ada banyak pekerjaan rumah yang menjadi harus diselesaikannya.
”Kami berangkat dari potret Polri di mata masyarakat dana pa yang jadi harapan masyarakat,” ujar Listyo seusai dilantik. Dia ingin menampilkan wajah Polri yang tegas namun humanis. Selain itu juga ingin menunjukkan bagaimana institusinya dapat memberikan pelayanan publik yang baik, transparan, dan adil.
Listyo merupakan calon tunggal yang diusulkan pemerintah. Setelah melakukan fit and proper test oleh Komisi III DPR RI, akhirnya dia menjadi Kapolri ke-25. Pelantikan Listyo Sigit dilakukan dengan berlandaskan pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 5/POLRI Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keppres tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2021.
Pria kelahiran Ambon, 5 Mei 1969 merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991. Sebelum dilantik sebagai Kapolri, Listyo menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sejak 6 Desember 2019. Dalam kesempatan tersebut, Listyo mendapat kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi Polri berdasarkan Keppres Nomor 7/POLRI Tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta pada 27 Januari 2021. Melalui Keppres tersebut, Listyo memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Jenderal Polisi.
”Saya akan melaksanakan tugas menghadapi tantangan kedepan,” ujarnya. Dia pun berencana akan menyesuaikan dengan situasi pandemic Covid-19 dalam melaksanakan kegiatan. Selain itu dia berjanji untuk menjaga stabilitas nasional.
Khairul Fahmi dari Institute for Security And Strategic Studies (ISESS) menuturkan, Jenderal Listyo sebagai kapolri baru harus cepat menyelesaikan berbagai persoalan. Sinergi antara Polri dengan TNI merupakan salah satu tantangan. ”Bagaimana Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjawab tantangan memperkuat hubungan TNI dan Polri yang oleh publik kerap dilihat sebagai bara dalam sekam,” ungkap dia kemarin.
Persoalan antara TNI dengan Polri, lanjut Fahmi, bisa dilihat dari sejarah panjang kedua institusi tersebut. Selain itu, tampak pula dari beragam persoalan yang muncul di level akar rumput. ”Gesekan di akar rumput itu penyakit kambuhan,” kata dia. Sebabnya lantaran persoalan tersebut tidak pernah ‘diobati’ dengan baik. Sehingga tidak jarang muncul persoalan.
Insiden Ciracas yang belum lama terjadi. Pemicunya hal sederhana. Bahkan terbukti hoaks. Namun demikian, dampaknya luar biasa besar. Masyarakat yang tidak tahu-menahu turut jadi korban. Untuk itu, Fahmi berharap Listyo bisa menyelesaikan persoalan tersebut. ”Itu bukan persoalan yang bisa diselesaikan Cuma lewat aksi foto, nyanyi bareng, dan pidato-pidato yang bertema sinergitas,” imbuhnya.
Listyo, kata Fahmi, harus bisa memastikan seluruh jajarannya dari level atas sampai bawah bisa bekerja sama dengan TNI. Dia pun menambahkan, bila perlu dilahirkan undang-undang yang mengatur keamanan nasional. Sehingga tidak ada lagi wilayah abu-abu di antara TNI dan Polri dalam urusan tersebut.
Menurut saya, bukti konkrit harmonisasi adalah jika UU Keamanan Nasional bisa dihadirkan dan di dalamnya mengatur distribusi tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas di antara kedua lembaga. Sayangnya, jangankan urusan sebesar itu, urusan pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme saja masih gaduh. Sebab, dia menilai, salah satu polemik di antara kedua institusi itu terkait keamanan nasional.
Siapa pemegang mandat sebagai leading sector keamanan nasional? Kata Fahmi, sampai saat ini polemik itu belum tuntas. Sehingga tidak jarang pula memicu lahirnya masalah antara Polri dengan TNI. ”Artinya, TNI dan Polri secara politis masih terus berebut posisi, siapa yang menjadi tuan dalam urusan keamanan nasional,” jelasnya.
Untuk itu, sambung Fahmi, patut ditunggu gebrakan yang bakal dilakukan Listyo berkaitan dengan hal tersebut. Dengan bekal sebagai perwira tinggi Polri yang termasuk muda, dia berharap Listyo mampu bekerja cepat, menyelesaikan masalah baik yang ada di tubuh maupun di luar Polri, memberikan kinerja terbaik untuk masyarakat.
Pengamat lainnya, Bambang Rukminto menjelaskan, ini momentum pembuktian bahwa Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan memberikan perubahan yang diharapkan. Khususnya, terkait regenerasi di tubuh kepolisian. ”yang selama in merit system tidak digunakan dengan maksimal,” tuturnya.
Promosi-promosi jabatan hanya dilakukan karena kedekatan harus diubah. Menjadi ukuran-ukuran professional seperti, prestasi dan kompetensi. ”Jangan sampai yang dekat dan punya duit banyak yang lebih cepat naik jabatan,” tegasnya.
