Oleh: Rudy Mas'ud*
Sekira dua pekan lalu, saya menginterupsi Rapat Paripurna DPR-RI masa persidangan ke III 2020-2021. Salah satu dari beberapa hal yang saya lontarkan ke hadapan forum adalah kasus ditemukannya drone bawah laut di Perairan Selayar, Sulawesi Selatan, tempo hari.
Ada yang bilang seaglider itu milik asing. Beberapa pihak lebih tegas lagi, menduga kepunyaan China. Entahlah. Saya kok tidak terlalu bersoal di sana. Menurut saya, ini bukan tentang siapa pemilik drone bawah laut itu. Ini nyata tentang kita: tentang Ibu Pertiwi.
Penemuan seaglider ini bertali-temali dengan banyak hal. Tentang kedaulatan bangsa, pertahanan negara, dan terkoneksi dengan kemampuan antisipasi alutsista dan seterusnya. Juga tentang cara kita sebagai sebuah bangsa dalam menyelesaikan masalah. Negara pemilik seaglider memang urgen diketahui. Tetapi langkah investigatif ini hanyalah salah satu bagian dari penyelesaian masalah.
Bagi beberapa pihak –dan mungkin juga sejumlah media massa-- mengangkat kembali topik seaglider di tengah aneka problem baru kebangsaan hari-hari ini barangkali dianggap tak lagi menarik; tidak lagi seksi.
Tetapi, barangkali justru itulah problem kita yang lain. Kita terbiasa melupakan masalah ketika dihadapkan pada masalah yang baru. Sehingga sebagian problem luput diselesaikan dengan baik. Kita cepat lupa. Cepat disibukkan oleh soal-soal lain yang datang belakangan. Tentu saja, masyarakat yang kritis tidak begitu.
Seperti waktu, masalah akan selalu datang dan pergi. Malah seringkali lebih kejam ketimbang waktu. Problemnya adalah bagaimana cara kita merespon masalah, menuntaskannya, dan memetik pelajaran darinya. Dengan begitu, bangsa ini memiliki ketangguhan dan kemampuan antisipatif lebih baik di hari-hari depan.
Menentukan Prioritas
Penemuan seaglider milik asing memang persoalan serius bangsa yang harus dituntaskan segera. Sebab, persoalan ini mengundang pertanyaan serius yang lain: apakah bangsa ini benar-benar siap tempur bila keadaan secara tiba-tiba mengharuskan?
Yang paling mampu mengalkulasi tentu institusi TNI. Tetapi perang memang bukan saja tentang strategi serta jumlah dan kompetensi prajurit. Di era digital ini, peralatan tempur canggih adalah mutlak. Ia bahkan bisa memengaruhi separuh dari keberhasilan tempur.
Namun, seaglider mengajarkan kita beberapa hal lain selain soal perang. Pertama, bahwa pertahanan negara merupakan hal pokok yang tidak boleh disepelekan. Jangan biarkan satu pun perangkat asing masuk dalam wilayah NKRI. Terlebih bila perangkat dimaksud adalah peralatan navigasi yang berpotensi mengumpulkan data. Darat, udara dan laut Indonesia harus kita jaga kedaulatannya.
Memang betul, seaglider pada dasarnya bukan untuk kegiatan spionase atau mata-mata. Tetapi untuk agenda penelitian di bawah laut. Alat ini lebih bertujuan riset bawah laut karena ia tidak bisa mendeteksi kapal. Namun, apapun tujuannya, alat asing tentu tidak dapat dibenarkan bergerilya di bawah laut NKRI tanpa izin dari otoritas setempat.
Kedua, penemuan seaglider menjadi lampu kuning bagi bangsa ini untuk segera mengevaluasi dan melengkapi peralatan deteksi TNI AL. Apalagi, penemuan ini bukan yang pertama kali. Tercatat, telah terjadi sebanyak tiga kali dalam dua tahun terakhir, yakni di Pulau Tenggel, Kepulauan Riau (2019), di Perairan Desa Mahajapahit, Kepulauan Selayar (akhir 2020), dan terakhir di Perairan Selayar, Sulawesi Selatan (awal 2021).
Penemuan seaglider sebanyak tiga kali tanpa sengaja itu seharusnya menggedor pemerintah untuk segera melakukan akselerasi dalam menyediakan peralatan deteksi, baik di darat, udara, terlebih lagi di kedalaman laut. Langkah ini penting, mendesak dan sebaiknya menjadi prioritas.
