Tahun berganti tahun, nasib dua proyek di Kaltim tak kunjung ada titik terang. Dua proyek itu, yakni pembangunan rel kereta api hingga Kawasan Ekonomi Khusus (kek) Maloy di Kutai Timur (Kutim).
Berdasarkan keterangan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), kereta api Kaltim merupakan proyek pembangunan kereta api jalur tunggal sepanjang 203 kilometer. Nilai investasi diperkirakan Rp 53,3 triliun. Rencananya, jalur akan melintasi empat kabupaten dan kota. Mulai dari Paser, Penajam Paser Utara, Balikpapan hingga Kutai Barat. Sepanjang jalur bakal didukung infrastruktur, meliputi stasiun, dermaga batu bara, pelabuhan, dan pembangkit listrik tenaga uap dengan kapasitas 15 MW.
Proyek ini masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) dan sudah dimulai sejak era gubernur Kaltim sebelumnya. Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim Puguh Harjanto mengatakan, baru-baru ini, pihaknya memfasilitasi rapat kerja sama investasi China Railway Liuyuan Group (CRLG). Rapat tersebut memaparkan sejumlah pembahasan teknis dan detail data pemetaan proyek investasi kereta api di Kaltim.
“Kami serius terhadap investor Kereta Api di Kaltim ini” tegas Puguh. Lanjut dia, Pemprov Kaltim menindaklanjuti investor CRLG untuk proyek kereta api di Kaltim dengan melakukan kajian. Diketahui, sejak 2019 CRLG berminat berinvestasi di Kaltim dengan tawaran proyek investasi infrastruktur dan transportasi. Salah satunya kereta api. DPMPTSP Kaltim saat ini disebutnya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan CRLG, agar progress rencana investasi tersebut berjalan lancar.
Puguh mengungkapkan, urusan investasi kereta api ini masih dibahas. Pasalnya, dalam hitung-hitungan investor, kereta api akan segera mendapat laba jika peruntukan kereta api adalah mengangkut sumber daya alam (SDA) dan penumpang. Jika kereta api ini dibangun, akan menunjang transportasi di ibu kota negara (IKN) baru. Pembangunan kereta api juga akan berdampak banyak bagi pembangunan Kaltim. Maka dari itu, dari rencana kerja sama CRLG dengan Pemprov Kaltim, pihaknya berharap kementerian terkait bisa menjadi jembatan. Jika disetujui dan bisa dilanjutkan, maka diharapkan ada kemudahan investasi dan penggunaan sumber daya lokal.
Sementara itu, Kaltim sebelumnya sudah melakukan kerja sama terkait kereta api dengan perusahaan dari Rusia. Dari kerja sama yang diadakan sejak zaman Gubernur Awang Faroek Ishak tersebut, sudah ada 150 pemuda-pemudi Kaltim yang sudah disekolahkan di Rusia, untuk menimba ilmu kereta api. Maka dari itu, dalam rapat tersebut pihak DPMPTSP memastikan kembali keseriusan CRLG, dengan syarat-syarat yang sudah diatur. Sebab, dalam rapat terkait pembangunan kereta api pada Desember 2020, Kepala Seksi Penyelenggaraan Kerjasama, Subdirektorat Kerja Sama dan Pengembangan Usaha, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kementerian Perhubungan Vonny Mahendri mengatakan, proses kerja sama harus jelas skemanya seperti apa. “Mesti jelas guidance-nya. Untuk kerja samanya seperti apa," ucapnya.
Apalagi mengingat, ini bukan pertama investor melirik investasi kereta api di Kaltim. Untuk diketahui, sebelumnya ada proyek Kereta api Kalimantan Timur dengan pengampu PT Kereta Api Borneo. Di sisi lain, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy juga belum menemui kejelasan. Padahal, KEK Maloy digadang-gadang bakal jadi sentra ekonomi unggulan dan menjadi salah satu proyek strategis nasional (PSN). Namun sayang, alih-alih jadi sentra ekonomi, kawasan ini justru sepi. Salah satu faktor utama pengusaha enggan ke kawasan ini adalah akses yang tak memadai. Namun, tanda-tanda perbaikan juga belum jelas. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda mengatakan, tak ada pembangunan infrastruktur, termasuk jalan dan fasilitas penunjang di KEK Maloy Batuta pada APBD 2021 ini.
“Enggak ada, terakhir ada APBD Kaltim di sana itu 2018,” ujar Fitra. Pria yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kutim itu menjelaskan, untuk proyek-proyek yang masuk dalam PSN biasanya memang merupakan tanggung jawab APBN. “Walaupun penyelesaian lahan biasanya diselesaikan pemerintah daerah. Tapi kan sudah juga itu diselesaikan Pemkab Kutim,” sebutnya. Diketahui, Maloy berada di posisi geostrategis karena terletak pada lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Artinya, kawasan ini menjadi lintasan laut perdagangan internasional yang menghubungkan Kalimantan dan Sulawesi. Serta jalur regional lintas trans Kalimantan, serta transportasi penyeberangan feri Tarakan-Tolitoli, dan Balikpapan-Mamuju. Berjalannya KEK Maloy tentu akan sangat membantu pengusaha kelapa sawit di Kaltim. Urusan transportasi, tak perlu jauh-jauh mengirim dahulu ke Sumatera. Padahal, nanti melewati perairan Kalimantan juga saat dikirimkan ke luar negeri. Artinya, akan memangkas jarak, waktu, tenaga, dan biaya untuk ekspor.
Negara pengimpor komoditas ini pun juga akan mempertimbangkan, mereka bisa mengimpor lebih banyak jika urusan distribusi lebih cepat dan hemat. Misalnya dari sisi jarak tempuh ke Jepang, KEK Maloy dapat memangkas waktu jarak hingga seperempat waktu jika dibandingkan harus melewati Jakarta dan Singapura. Sebab, dari KEK Maloy ke Jepang hanya sekitar 4 ribu kilometer. Sedangkan, jika dari Jakarta dan Singapura memakan jarak 5,3 ribu kilometer. (nyc/riz/k15)
