MANAGED BY:
SELASA
02 MARET
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Rabu, 27 Januari 2021 15:04
Bom Waktu dari Klaster Perkantoran di Balikpapan

Kasus Positif Didominasi Usia Produktif, PPKM Jilid II Belum Diputuskan

Dampak PPKM aktivitas kuliner di kawasan Melawai Balikpapan terhenti sementara.

PROKAL.CO,

BALIKPAPAN-Pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Balikpapan akan berakhir Jumat (29/1). Dimulai sejak 15 Januari lalu, PPKM dinilai belum efektif menurunkan angka terkonfirmasi positif yang masih signifikan. Di sisi lain, pelanggaran terhadap PPKM juga meningkat. Hingga 25 Januari, Satpol PP mencatat ada 924 pelanggar PPKM.

“Nanti kita lihat PPKM (jilid II)-nya model seperti apa. Tahap kedua masih kami evaluasi, dan belum final. Masih kami lakukan pembahasan,” kata Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Balikpapan Rizal Effendi ditemui di Balai Kota, Selasa (26/1). Apabila PPKM diperpanjang, pria yang menjabat Wali Kota Balikpapan ini mengatakan, fokus pengetatan pada kegiatan perkantoran, perusahaan, dan lingkungan permukiman warga. Rizal menuturkan, selama 11 hari pelaksanaan PPKM, jumlah rata-rata harian kasus terkonfirmasi aktif positif Covid-19 berada di angka 100 kasus.

Menurut data yang dihimpun Satgas Penanganan Covid-19 Balikpapan, sumbangsih terbanyak berasal dari kalangan perkantoran, perusahaan, dan lingkungan warga. Lonjakan kasus tertinggi selama PPKM terjadi pada 19 Januari 2021 dengan jumlah 202 kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Kemudian mulai melandai 100 kasus lebih per harinya hingga Selasa (26/1). Selama PPKM, juga dilakukan pelacakan kontak atau tracing pada tempat kerja. Sejak 15-26 Januari 2021, ditemukan tujuh kasus terkonfirmasi positif hasil tracing tempat kerja. Terdiri dari enam perempuan dan satu laki-laki.

Dengan demikian, sambung wali kota, pengetatan pada perkantoran dan perusahaan dalam Surat Edaran Nomor 300/142/Pem tentang PPKM, tidak berjalan efektif. Diketahui, beleid tersebut memuat instruksi agar seluruh perusahaan (BUMN/BUMD/Swasta) menerapkan sistem kerja work from home (WFH) atau bekerja dari rumah untuk 75 persen karyawannya. Namun, Rizal enggan menyebut jika ketentuan yang diatur dalam surat edaran tersebut, tidak berjalan efektif untuk perkantoran dan perusahaan.

"Semua kebijakan Covid-19 sama di seluruh dunia. Tidak ada yang betul-betul efektif, karena dinamis sekali. Selalu turun dan naik,” klaimnya. Walaupun demikian, apabila kebijakan PPKM akan diperpanjang, akan dilakukan perubahan pola pengetatan. Karena berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 Balikpapan, kasus terkonfirmasi positif banyak yang berasal dari perusahaan, perkantoran dan lingkungan permukiman warga. “Tapi ini masih tahap evaluasi, karena pelaksanaan PPKM hingga 29 Januari nanti. Belum diputuskan apakah PPKM diperpanjang atau tidak. Jika diperpanjang akan lebih fokus kepada perusahaan, perkantoran, dan lingkungan perumahan,” ucap wali kota mengulangi pernyataannya.

Khusus pengetatan di lingkungan permukiman warga, akan melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) setempat, RT, dan tokoh masyarakat. Mereka akan membatasi pergerakan orang dalam perkampungan pada jam-jam tertentu. Termasuk mendeteksi keluarga dengan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 untuk tidak berkeliaran saat isolasi mandiri. Sementara pengetatan pada perkantoran dan perusahaan, dilakukan tim Satgas Penanganan Covid-19 yang dibentuk perusahaan. Di samping Satgas Penanganan Covid-19 Balikpapan juga membentuk tim bersama, beranggotakan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Kesehatan (Diskes), serta aparat TNI-Polri.

Halaman:

BACA JUGA

Senin, 01 Maret 2021 10:47

Bisnis Hotel di Balikpapan dan Samarinda Paling Terpuruk, Bantuan Pemerintah Tak Merata

KONDISI yang dihadapi hotel saat pandemi Covid-19 berbeda di setiap…

Senin, 01 Maret 2021 10:46

Eksistensi Hotel-Hotel Jelang Setahun Covid-19 Mewabah, Mengejar Inovasi di Tengah Pandemi

Peliput: M Ridhuan Nofiyatul Chalimah     Pandemi Covid-19 belum…

Senin, 01 Maret 2021 10:37

Selamat Jalan Pak Artidjo, 'Tembok' Integritasmu Abadi

Artidjo Alkostar tidak akan pernah lagi memarahi orang yang mengirim…

Senin, 01 Maret 2021 10:20

Bongkar Relasi Gubernur dan Kontraktor

JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menetapkan Gubernur Sulawesi…

Senin, 01 Maret 2021 10:05

INSYA ALLAH..!! Belajar Tatap Muka Dimulai Juli

BALIKPAPAN-Pemerintah menargetkan lima juta tenaga pendidik, baik guru maupun dosen…

Senin, 01 Maret 2021 10:02

Ada 23 Sumur Gas di Areal Bendungan Marangkayu, Pemprov Tunggu Keputusan Ditenggelamkan atau Dipertahankan

BALIKPAPAN-Dikerjakan sejak 2007, Bendungan Marangkayu di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar)…

Senin, 01 Maret 2021 09:55
Imbalan dari Empat Rekanan Pemenang Proyek di Sulsel

Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Milar, PDIP Beri Bantuan Hukum

JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menetapkan Gubernur (nonaktif)…

Minggu, 28 Februari 2021 11:08

Resmi Jadi Tersangka, Nurdin Abdullah Terima Fee Proyek Rp 5,4 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel)…

Minggu, 28 Februari 2021 11:03

KPK Tetapkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin…

Sabtu, 27 Februari 2021 11:16

Kepala Daerah Dilantik, KPK Ingatkan Titik-Titik Rawan Korupsi di Pemda

JAKARTA–Sebanyak 178 kepala daerah baru resmi menjabat, Jumat (26/2). Setumpuk…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers