SANGATTA–Memasuki pekan ketiga Januari, semua personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutai Timur (Kutim) disiagakan. Mengingat, bencana bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Namun, hal itu tak sebanding dengan kondisi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang belum disahkan.
Pasalnya, DPA sangat memengaruhi pemetaan anggaran daerah. Termasuk untuk mengetahui besaran anggaran yang digelontorkan tim pemeriksa anggaran daerah (TPAD) untuk menangani potensi bencana daerah.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kutim Awang mengatakan, pihaknya akan mendapatkan kucuran Rp 1,5 miliar. Namun, hingga saat ini belum ada pemetaan anggaran secara detail yang dialokasikan khusus kesiagaan bencana, terutama banjir. "Belum tahu pasti untuk bidang apa saja, untuk setiap bencana berapa, untuk antisipasi banjir juga belum tahu," tuturnya, (25/1).
Menurut dia, sembari menunggu pemetaan anggaran, pihaknya tetap menyiapkan kekuatan personel untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Terlebih saat ini musim hujan. "Meski DPA belum siap, tetapi secara teknis personel sudah siap. Biasanya DPA itu sudah bisa dilihat di awal Februari, mudahan semua pengajuan bisa disetujui," harapnya. Selain itu, anggaran tersebut bisa saja berubah sesuai keputusan TPAD. Bahkan kerap pengajuan dan hasilnya dapat berubah-ubah. Untuk itu, dia tidak dapat memastikan angka pasti gelontoran dana bagi bencana banjir 2021.
"Kalau saat ini memang tidak tahu, ditunggu saja. Karena pengajuan biasanya berbeda dengan hasil. Kadang yang kami anggap penting, belum tentu masuk pertimbangan. Semuanya fleksibel menyesuaikan keadaan," imbuhnya.
Namun, jika berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, lanjut Awang, BPBD kerap mengajukan kebutuhan dana sekitar Rp 100 juta per tahun. Bahkan bisa berubah saat adanya pembahasan APBD perubahan.
"Mungkin bisa dilihat berapa alokasinya, TPAD yang bisa memunculkan totalnya berapa dan untuk apa. Kalau yang tahun sebelumnya sekitar Rp 100 juta," tutupnya. (*/la/dra/k8)