SATGAS Penanganan Covid-19 telah menjadwalkan evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Bontang pada 25 Januari. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua I Satgas Letkol Arh Choirul Huda saat patroli lapangan ke tempat usaha kuliner, Kamis (21/1) malam. “Kami akan majukan rencananya, evaluasinya pada 25 Januari. Sebelum durasi PPKM berakhir pada 31 Januari,” kata Choirul Huda.
Akan tetapi, jadwal itu masih menunggu konfirmasi dari jajaran Pemkot Bontang. Pasalnya, setelah rapat pleno penetapan pimpinan daerah terpilih, bakal ada agenda rapat paripurna di DPRD. “Kami akan lihat kesibukan rekan-rekan di pemkot. Evaluasi ini untuk menentukan apakah PPKM diperpanjang atau tidak,” ucapnya.
Pada rapat evaluasi nantinya satgas akan menerima masukan dari pihak terkait. Mulai Tim Gugus Tugas, Satpol PP, camat, hingga lurah. Berkenaan dengan penerapan PPKM apakah sudah dipatuhi atau ada modifikasi regulasi yang harus dilakukan.
Poin utama yang dilihat ialah tren kasus epidemiologi Covid-19 di Kota Taman. Selanjutnya mengarah kepatuhan protokol kesehatan selama PPKM. Ia menjelaskan, ini dilihat dari jumlah pelanggaran yang terjadi dalam kurun waktu tersebut.
Jika dilihat dari empat hari belakangan, pelaku usaha umumnya telah mematuhi kebijakan PPKM. Meliputi hanya mengakomodasi 25 persen pengunjung yang ingin makan di tempat sesuai kapasitas awal. Bahkan ada yang hanya memberlakukan skema take away atau pesan-antar. Sementara untuk tempat hiburan telah ditutup.
“Tak hanya itu, rapat evaluasi internal satgas nanti juga mencari tahu jika ada celah penyebab angka paparan meningkat,” tutur dia.
Tidak menutup kemungkinan, satgas melakukan pengetatan akses masuk Kota Taman jika sumber penularan kebanyakan memiliki riwayat perjalanan. “Celah mana yang bocor akan kami tutup, sehingga harapannya tren kasus itu menurun,” terangnya.
Pun demikian memperketat pengawasan pasien isolasi mandiri. Karena informasi yang didapat sebagian pasien masih tidak taat. Bentuknya dengan melakukan mobilisasi keluar rumah.
“Pekan depan rencananya kami akan sasar isolasi mandiri. Artinya sektor hulu ini tidak hanya mencakup pelaku usaha kuliner,” sebutnya.
Rencananya skema melibatkan organisasi kemasyarakatan untuk melakukan pengawasan. Penyasaran prioritas ialah kelurahan dengan jumlah kasus aktif terbanyak. Satgas akan mengumpulkan data dan melakukan langkah tersebut. (*/ak/ind/k16)
