Banjir masih menjadi masalah klasik yang ajek terjadi di Samarinda ketika musim hujan tiba. Berbagai solusi dijabarkan dengan seabrek tata teknis, namun realitasnya sekadar pepesan kosong belaka. Hari jadi ke-353 Kota Samarinda dan HUT ke-21 Pemkot Samarinda yang jatuh hari ini (21/1), harusnya menjadi titik balik merefleksikan sudah puaskah warga atas pembangunan daerah yang berjalan sejauh ini.
Pemerataan pembangunan membuat suplai dana dari tubuh APBD harus terbagi-bagi, tak hanya untuk pengendalian banjir. Pemugaran fasilitas umum dan publik hingga perbaikan jalan berbarengan mendapat jatah pembiayaan. Setidaknya, dalam catatan Kaltim Post, proyek-proyek yang sudah rampung, seperti pembangunan akses menuju SMP 38, Gedung Kejari Samarinda, Gedung Mal Pelayanan Publik, Gedung Perpustakaan, hingga penyediaan fasilitas perawatan Covid-19. “Ada pula pembongkaran kawasan kumuh di Pasar Segiri. Masih ada proses tali asih dan dianggarkan tahun ini. Selepas beres dibongkar baru bisa masuk penurapan SKM (Sungai Karang Mumus) dari BWS (Balai Wilayah Sungai) Wilayah IV Kaltim,” ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samarinda Ananta Fathurrozi, (20/1).
Sesaknya kebutuhan pembangunan tak mampu tertampung APBD disiasati lewat program pemerintah pusat atau provinsi. Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Kaltim misalnya. Dari program ini, Samarinda mendapat hibah pembangunan Taman Odah Bekesah di kawasan Jembatan Perniagaan, Dadi Mulya, Samarinda Kota sebagai ruang terbuka publik anyar. “Mengandalkan APBD saja pasti tak cukup, makanya beberapa kebutuhan diselaraskan dengan program pusat dan provinsi,” sambungnya. Khusus masalah banjir di Ibu Kota Kaltim ini, Sekretaris Kota Samarinda Sugeng Chairuddin menuturkan, penanganannya terbagi tiga segmen. Menormalisasi Bendungan Benanga dan pengendalian bantaran sungai di sisi hulu, pembersihan kawasan kumuh dan pengerukan sedimen sungai, dan pembangunan pintu air di sisi hilir yang masih berupa gagasan.
“Untuk drainase yang ada seantero Samarinda tetap diperhatikan, bisa dinormalisasi atau ditingkatkan bergantung kebutuhan kawasannya,” terang dia. Dalam APBD Murni 2021 senilai Rp 2,5 triliun, pemkot sudah memplot beberapa kegiatan yang sempat tertunda lantaran terpangkas realokasi dan refoccusing anggaran selama pandemi pada 2020. Pembangunan Kompleks Religi Center salah satunya. “Sektor pendidikan sudah diplot 26 persen dari total APBD merata dari pendidik hingga fasilitasnya. Peningkatannya tentu bertahap tak bisa langsung,” tutupnya. Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Samarinda Angkasa Jaya Djoerani menilai, pengendalian banjir yang ditempuh hingga kini menjadi isu prioritas yang perlu direfleksikan di hari jadi Samarinda.
Pengendalian banjir yang tersegmen, sebut dia, menjadi pisau bermata dua. Mengharapkan pembangunan terdistribusi merata dengan memecah program pengendalian banjir, nyatanya berakhir mubazir. Banjir tak jua tertangani dan malah bertambah parah dari tahun ke tahun. Ini, kata dia, bisa dilihat dari banjir yang melanda Samarinda sejak 2019 hingga banjir teranyar pekan lalu. Padahal, kocek daerah terus mengalir untuk program yang nyatanya tak berdampak sama sekali di lapangan. “Mengapa tak dikonsentrasikan saja seluruh pembiayaan untuk banjir. Biar jelas,” kritiknya. Terfokusnya APBD untuk menangani banjir memang bakal membuat pemkot dan dewan harus mengencangkan ikat pinggang erat-erat. Bahkan, bisa membuat beberapa pembangunan lain terkebiri. “Mengapa takut, kalau mau seperti itu dewan siap mendukung lewat tugas penganggarannya,” sambung dia.
Sepanjang 2020, peran dewan sendiri kian terbatas. Pemkot, menurut dia, kian semena-mena dalam mengatur anggaran dan berlindung di balik keputusan pusat dalam merealokasi dan me-refoccussing anggaran karena pandemi Covid-19. Program pengendalian banjir, seperti menyodet SKM hingga menurap bantaran agar mengurangi penumpukan sedimen sudah tersusun sejak era pemkot dipimpin almarhum Achmad Amiens hingga dua periode Sjaharie Jaang. Termasuk urusan pembiayaan dari pusat atau provinsi. Dengan begitu, mestinya program yang ada menjadi obat untuk menghilangkan penyakit, bukannya pereda nyeri sesaat. “Efek banjir beberapa tahun terakhir, warga enggak lagi menjemur baju, sekarang yang diemur TV dan perabotan lain imbas kebanjiran. Masa mau seperti ini terus. Pemerintah dan dewan bakal dicap kerja setengah hati, bekerja sesuai anggaran,” ketusnya.
Politikus PDI Perjuangan Samarinda itu menilai, ada yang keliru jika menafsirkan program pengendalian banjir seperti kue yang perlu dibagi merata. Sehingga program ini dikerjakan sepotong-potong seperti saat ini. Angkasa berumpama, kue dibagi biar semua mencicipi tapi malah membuat semua kian kelaparan. Padahal, sambung dia, banjir yang terkendali jelas membawa efek berantai positif yang teramat luar biasa bagi Samarinda. Tak hanya ke warga, bahkan bisa mendatangkan investasi yang bisa memupuk perekonomian Samarinda lebih baik.
Sejak awal tahun, Komisi III DPRD Samarinda dibawah komandonya rutin menginspeksi apa saja yang sudah dikerjakan pemkot pada 2020. Ini, lanjut dia, menjadi gambaran bagi wali kota dan wakil wali kota terpilih yang baru seperti apa pembangunan daerah sebelumnya. Dengan begitu, pemimpin anyar Samarinda bisa mengetahui mana saja kebutuhan riil masyarakat. “Jika kegiatan yang ada memang kebutuhan masyarakat jangan dipotong, lanjutkan. Jika tidak berdampak ke warga dipangkas saja. Kami juga berharap. Cepat pula menyiasati seluruh pekerjaan terbengkalai yang ada,” singkatnya. (ryu/den/riz/k8)
