Selain ketersediaan ruangan dan fasilitas penunjangnya,keberadaanrumah sakit darurat mesti diimbangi ketersediaan tenaga kesehatan. Faktor ini dirasa berat pemerintah.
BALIKPAPAN-Peningkatan kasus aktif Covid-19 di Kota Balikpapan masih terus terjadi. Membuat rumah sakit rujukan kewalahan karena kapasitas ruangan kian menipis. Meski demikian, opsi menyiapkan rumah sakit darurat belum disiapkan pemkot. Padahal, rumah sakit rujukan, seperti RSUD Kanujoso Djatiwibowo tak menerima pasien rujukan Covid-19 karena kamar yang tersedia telah terisi semua.
Dikonfirmasi Kaltim Post, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengungkapkan, banyak hal yang menjadi pertimbangan Satgas Penanganan Covid-19 Balikpapan untuk memutuskan membangun rumah sakit darurat. Salah satunya, faktor instalasi medis khusus. Lanjut dia, ruangan isolasi pasien Covid-19 mesti bertekanan negatif guna mencegah penyebaran virus. Kemudian, memperhitungkan ketersediaan tenaga kesehatan (nakes). Baik itu dokter maupun perawat yang akan bertugas di rumah sakit darurat.
Wali kota menuturkan, nakes di Balikpapan saat ini jumlahnya terbatas. Mereka sekarang bertugas menangani pasien Covid-19 di 11 rumah sakit di Balikpapan. Tak hanya itu, pertimbangan limbah medis perawatan pasien Covid-19 harus diperhatikan, sehingga tidak berdampak negatif bagi masyarakat di sekitar rumah sakit darurat. “Jadi, banyak sekali pertimbangan, ketika kami akan membuka rumah sakit darurat,” kata Rizal Effendi di Balai Kota, Rabu (20/1).
Walau begitu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim untuk membahas rumah sakit darurat tersebut. “Nanti kami akan buat laporan juga ke gubernur. Sambil menunggu petunjuknya seperti apa,” ucapnya. Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Balikpapan dr Andi Sri Juliarty menambahkan, perlu persiapan matang untuk mendirikan rumah sakit darurat. Terutama mempertimbangkan jumlah nakes yang akan ditugaskan. Dia mengungkapkan, saat ini ada 6.100 nakes, baik dokter maupun perawat di Balikpapan yang berjuang menangani Covid-19. Mereka pun sudah ada yang terpapar virus corona saat bertugas.
Dari penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 kemarin, dari 101 kasus, 4 pasien di antaranya adalah dokter yang terpapar. “Ada satu orang yang dirawat, karena memiliki comorbid. Sementara tiga orang lainnya menjalani karantina mandiri,” ungkap Dio, sapaan Andi Sri Juliarty. Selain itu, mengenai instalasi kesehatan, tempat observasi pasien tanpa gejala di Embarkasi Haji Batakan tidak serta-merta dapat diubah menjadi rumah sakit darurat. Sebab, bangunan tersebut hanya dipinjamkan kepada Pemkot Balikpapan dan merupakan aset Kementerian Agama (Kemenag).
Sehingga tidak bisa begitu saja diubah jadi rumah sakit darurat penanganan Covid-19. “Jadi belum ada opsi tempatnya (rumah sakit darurat),” terang dia. Oleh karena itu, opsi yang bisa dilakukan pihaknya adalah terus melakukan pendekatan dengan manajemen rumah sakit di Balikpapan. Agar berusaha melipatgandakan kapasitas tempat tidur untuk melayani pasien Covid-19 yang ada di rumah sakit.
Contohnya kemarin, RS Hermina yang sebelumnya menyiapkan 14 tempat tidur, akhirnya menambah 6 tempat tidur untuk pasien Covid-19. Lalu RS DR R Hardjanto (RS Tentara) yang sebelumnya menyiapkan 45 tempat tidur, menambah dua tempat tidur. Selain itu, ada pula rumah sakit Rumah Sakit TNI AU Lanud Dhomber Balikpapan dan RS Medika Utama Manggar yang akhirnya menangani pasien Covid-19, sehingga jumlah tempat tidur saat ini sebanyak 467 dan telah yang terisi 436 tempat tidur.
Menyisakan 31 tempat tidur pada ruang isolasi pasien Covid-19. Yang tersebar pada 11 rumah sakit di Balikpapan. “Itu juga upaya untuk menambah jumlah tempat tidur,” katanya. Dikonfirmasi terpisah, Direktur RSKD Balikpapan Edy Iskandar menegaskan, Pemkot Balikpapan tetap perlu menyiapkan rumah sakit darurat. Sebagai upaya antisipasi jika rumah sakit tak lagi dapat menampung pasien Covid-19 di Balikpapan. “Namanya skenario darurat mestinya harus dipersiapkan. Dan bisa digunakan sewaktu-waktu. Jika terjadi lonjakan dan tingkat kesakitan yang tinggi di masyarakat,” ungkapnya.
Pria yang menjabat ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Kaltim ini menyebut, untuk menyiapkan rumah sakit darurat bukan hal yang mudah. Akan tetapi, jika tidak dipersiapkan dengan baik, akan berisiko di kemudian hari. Jika terjadi suatu lonjakan pasien yang cukup tinggi, rumah sakit akan kewalahan menangani pasien yang terpapar virus corona, sehingga mempersiapkan rumah sakit darurat perlu dilakukan mulai saat ini.
“Masalah terpakai atau tidak, itu hanya menunggu sikon (situasi dan kondisi). Tetapi, setidaknya kita sudah siap dalam situasi terburuk di masa pandemi ini. Dengan rumah sakit darurat, yang sudah dipersiapkan, dapat beroperasi dengan cepat. Karena kenyataannya wabah Covid-19, ini belum bisa dikendalikan dan justru semakin tinggi,” papar dia. Dokter spesialis penyakit dalam ini mencontohkan, RSKD yang merupakan rumah sakit rujukan utama pasien Covid-19, sudah kewalahan saat ini.
Sebanyak 150 tempat tidur yang disediakan sudah penuh, sehingga tidak menerima pasien Covid-19 baru. Walau begitu, pihaknya tidak lepas tangan terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat. “Kami terus menjaga rumah sakit, supaya tidak kolaps. Terutama SDM-nya yang kelelahan menangani pasien Covid-19,” katanya. Selain berkoordinasi dengan Pemkot Balikpapan, Edy menuturkan juga sudah berkomunikasi dengan Sekprov Kaltim Muhammad Sa’bani.
Dari koordinasi itu, dirinya menyatakan bahwa menyiapkan rumah sakit darurat menjadi tanggung jawab Pemkot Balikpapan. Saat ini dirasa sudah diperlukan. Karena lonjakan kasus, terjadi peningkatan di atas ambang daya tampung rumah sakit yang ada. “Diharapkan jika ada rumah sakit darurat, rumah sakit lainnya, yang sudah ada, dapat kembali maksimal melayani pasien non-Covid-19. Yang juga perlu pelayanan medis,” terangnya.
