MANAGED BY:
RABU
24 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Rabu, 20 Januari 2021 12:06
Di Samarinda, Pelanggar Prokes Diancam lewat Perda
-

PROKAL.CO,

SEMENTARA itu,upaya pencegahan pandemi Covid-19 di Samarinda masih terasa longgar meski Peraturan Wali Kota (Perwali) Samarinda 43/2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19 sudah berlaku sejak 27 Agustus 2020. Per 19 Januari 2021, rasio positif terjangkit di Samarinda sebesar 16,9 persen dengan angka terpapar sebesar 877,9 orang setiap 100 ribu penduduk.

Kendati angka kesembuhan mencapai 89,6 persen, berada di atas rasio nasional 81,3 persen. Hal itu tak bisa dipandang remeh jika menilik rasio kematian imbas Covid-19 di Samarinda justru mencapai 3 persen. Mengungguli rasio kematian skala nasional yang berada pada angka 2,9 persen. Minimnya sanksi tegas dari penerapan protokol kesehatan dalam perwali itu jadi salah satu faktor rasio positif terjangkit masih di batas ambang wajar 5 persen. Sanksi dalam aturan itu hanya berbentuk teguran atau denda.

Sesuai Pasal 7 beleid tersebut, penerapan sanksi terbagi untuk perseorangan yang terungkap melanggar prokes berupa teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, atau denda adminstrasi Rp 100–250 ribu. Sementara untuk pelaku usalah, pengelola tempat dan fasilitas umum diterapkan denda administrasi Rp 250–500 ribu, penghentian operasional, atau pencabutan izin usaha. Rendahnya efek jera untuk menyadarkan pentingnya prokes membuat pemkot dan DPRD Samarinda bersepakat untuk menyulih rupa aturan itu menjadi peraturan daerah (perda).

“Usulan sudah dimasukkan di propemperda (program pembentukan peraturan daerah) 2021 Samarinda dan mulai dibahas penyusunannya,” ungkap ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Samarinda Abdul Rofiq, kemarin (19/1).

Dengan berubahnya peraturan tersebut, pemerintah bisa memaksimalkan penerapan sanksi bagi para pelanggar prokes. Penindakannya tak sekadar operasi yustisi yang sudah berjalan sejauh ini. Hadirnya perda akan lebih efektif membangun kesadaran masyarakat.

“Kalau kondisinya masih seperti saat ini, vaksinasi merata ke seluruh warga akan percuma,” imbuhnya. Karena itu, rancangan perda prokes yang diusulkan pemkot ini langsung jadi raperda prioritas yang dibahas bersama raperda ketahanan pangan. Alasan lain yang memperkuat untuk mempercepat membahas regulasi ini, menurut Rofiq, mengakomodasi keluhan masyarakat jika pembatasan kegiatan masyarakat kembali diterapkan.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Rabu, 24 Februari 2021 13:23

Sidang Pembuktian Sengketa Pilkada 2020, Papar Kejanggalan Formulir hingga NIK Siluman

JAKARTA– Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan rangkaian sidang perselisihan hasil pilkada…

Rabu, 24 Februari 2021 13:08

Jangan Macam-Macam..!! Lelang Proyek IKN dalam Pengawasan KPK

BALIKPAPAN – Pandemi Covid-19 membuat tahapan pemindahan ibu kota negara…

Rabu, 24 Februari 2021 13:02

Setelah Kapolri Terbitkan Surat Edaran tentang UU ITE, Jika Tersangka Minta Maaf Tidak Boleh Ditahan

Pasal-pasal karet dalam UU ITE kerap disalahgunakan untuk memidanakan aktivis…

Selasa, 23 Februari 2021 14:21

Buntut Mesin Rontok, Ratusan Pesawat Boeing 777 Dikandangkan

WASHINGTON DC, – Buntut insiden meledaknya mesin pesawat Boeing 777/200…

Selasa, 23 Februari 2021 14:14

Wilayah Pantura Jawa Terendam Banjir

JAKARTA- Banjir merendam beberapa Kabupaten di wilayah Pantai Utara Jawa…

Selasa, 23 Februari 2021 13:45

Potensi Penerimaan Rp 73,7 Miliar Hilang

Pemkab Kukar bisa menerima penuh dividen PI 10 persen pada…

Selasa, 23 Februari 2021 13:39

38.400 Orang Lanjut Usia Akan Divaksin, Difokuskan di Samarinda, Kasus Positif Mulai Menurun

BALIKPAPAN–Program tahap dua vaksinasi Covid-19 di Kaltim segera dilaksanakan. Selain…

Selasa, 23 Februari 2021 13:36

Mantan Bupati Kutai Timur Dituntut 7 Tahun Pidana Penjara

SAMARINDA–Jaksa KPK membebankan uang pengganti sebesar Rp 27 miliar ke…

Selasa, 23 Februari 2021 11:10

Tantangan Sosial Ekonomi Kaltim Kian Berat

JUMLAH penduduk miskin di Kaltim pada September 2020 bertambah 13,73…

Selasa, 23 Februari 2021 11:06
Ketika Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango Bernostalgia di Uniba

Selektif Pilih Kampus, Buka Peluang Kerja Sama Berantas Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut sangat selektif memilih kampus. Bekerja…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers