SANGATTA–Permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memang tak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi Kutai Timur (Kutim) termasuk daerah yang memiliki titik api terbanyak pada 2019 lalu.
Ada 192 titik api di Kecamatan Muara Ancalong. Itu baru catatan untuk satu kecamatan. Jika digabungkan dengan titik api dari 17 kecamatan lainnya, jumlahnya cukup banyak. Tak heran penanganan karhutla diperhatikan dengan serius. Bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutim serius melengkapi sarana dan prasarana (sapras) di 18 kecamatan.
"Memang belum diserahkan ke kecamatan. Nanti dikoordinasikan, awal tahun ini saat menghadapi siaga bencana karhutla," ujarnya.
Sejauh ini terdapat 10 mobil patroli dobel gardan untuk kecamatan yang berada di BPBD. Berasal dari alokasi anggaran 2020. Sementara dari Polres Kutim dan Kodim 0909/Sangatta ada tiga mobil. "Sebenarnya kami ingin pengadaan 21 unit. Namun, karena barangnya terbatas, akhirnya diadakan lagi melalui alokasi anggaran 2021 untuk melengkapi yang masih kurang," jelasnya. Kecamatan yang sudah diserahkan yakni Sangkulirang, Sangatta Selatan, Sangatta Utara dan Muara Bengkal, sehingga yang belum mendapat melalui alokasi anggaran 2020 akan mendapat tahun ini. "Hampir semua kecamatan pernah terjadi karhutla, makanya semua kecamatan harus diperhatikan," imbuhnya.
Selain itu, pihaknya mengantisipasi keterlambatan armada datang ke lokasi karhutla di pedalaman dengan membangun posko-posko di kecamatan. Sampai sekarang sudah empat posko yang dibangun. Yakni, di Kecamatan Sangkulirang, Muara Wahau, Rantau Pulung, dan Muara Bengkal. "Posko dibangun bertahap di seluruh kecamatan. Menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Apalagi anggaran juga digunakan untuk pembinaan dan pelatihan penanganan karhutla. Termasuk pembentukan masyarakat anti api," bebernya.
Sementara itu, di BPBD juga akan menyebar 17 kendaraan roda dua jenis trail untuk patroli. Sebagian kecamatan sudah memiliki. Sementara yang belum akan mendapat pembagian. Nantinya ada kecamatan yang akan mendapat lebih dari satu kendaraan roda dua.
"Yang jelas diupayakan melengkapi sapras di setiap kecamatan, sehingga ketika karhutla bisa cepat tertangani. Tidak lagi menunggu," pungkasnya. (dq/dra/k16)
