Program multiyears contract (MYC) atau tahun jamak sangat dibutuhkan dalam pembangunan yang berkelanjutan, sehingga kerap digunakan untuk menuntaskan proyek yang menggunakan anggaran besar.
SANGATTA-Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) hingga saat ini masih memiliki tanggungan utang melalui proyek tahun jamak hingga Rp 500 miliar, sehingga penting untuk diperhatikan untuk pelunasannya.
Ketua Komisi C DPRD Kutim Ramadhani mengatakan, pemerintah harus fokus menyelesaikan utang tersebut tahun ini. "Ini bentuk tanggung jawab kepada pihak ketiga. Sudah saatnya diperhatikan untuk dilunasi," sebutnya.
Hal tersebut disampaikannya setelah menggelar rapat koordinasi kerja dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Dinas Pertanahan.
Dikatakannya, tanggungan utang proyek yang dibiayai melalui skema anggaran tahun jamak tersebut sangat besar, sehingga pihaknya akan fokus mengawal pelunasannya. "Agar tahun ini semua utang tersebut dapat dibayarkan sesuai progres kerja. Kalau sudah, selesai dilunasi. Kalau belum dibayarkan sesuai progres," ungkapnya.
Mengenai kelanjutan pembangunan nantinya bergantung pada keputusan kepala daerah yang baru. "Akan kami koordinasikan. Bagaimanapun DPRD mitra pemerintah. Wajib bagi kami mengawasi dan memberikan masukan," ucapnya.
Selain itu, politikus PPP itu menambahkan, pihaknya akan mendukung program kerja Dishub Kutim terkait pembangunan tol laut atau pelabuhan di Kenyamukan. Pihaknya akan memperjuangkan agar program tersebut dapat direalisasikan.
"Sesuai komitmen Pemkab Kutim untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik. Target kami sebelum 2024 harus sudah beroperasi,” harapnya.
Dipastikannya, semua keluhan OPD yang diterima akan disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). "Yang jelas akan kami kawal. Semua keluhan akan disampaikan agar direalisasikan. Kami ingin pembangunan merata," pungkasnya. (dq/ind/k16)
