MANAGED BY:
SENIN
08 MARET
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KOLOM PEMBACA

Kamis, 14 Januari 2021 11:02
Legal Standing Wartawan dan Advokat Sebagai Pemohon Informasi Publik

Salah satu materi yang akan diputuskan dalam pleno KI Pusat tersebut adalah apakah wartawan dan advokat disetujui atau tidak disetujui diberikan legal standing sebagai Pemohon Informasi dan Pemohon Sengketa Informasi. Bisa aklamasi disetujui namun nampaknya hampir tidak mungkin aklamasi untuk tidak disetujui karena penulis insya Allah tidak akan mengubah pandangan.

Keputusan memang harus dibuat dan tidak bisa diabaikan atau dikesampingkan, baik aklamasi maupun voting, karena materi tersebut sudah disepakati dimasukan dalam naskah asli Raperki SLIP yang dihasilkan Tim Perumus dan telah diserahkan kepada Ketua KI Pusat melalui Nota Dinas resmi Wakil Ketua KI Pusat selaku Koordinator Tim Perumus Raperki SLIP untuk diambil keputusan di pleno KI Pusat.

Penulis tetap dalam pandangan bahwa wartawan perlu diberikan legal standing sebagai Pemohon Informasi dan Pemohon Sengketa Informasi sebagai bagian dari usaha optimalisasi terlayaninya Hak Asasi dan Hak Konstitusional masyarakat untuk mendapatkan informasi guna mengembangkan diri dan lingkungannya.

Bukankah wartawan memang bekerja untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui sesuai UU Pers? Bukankah tidak semua masyarakat dapat memperjuangkan secara sendiri dan mandiri hak atas suatu informasi sesuai mekanisme hukum acara memperoleh informasi?

Penulis juga akan tetap berpendapat bahwa advokat perlu diberikan legal standing yang sama. Ini semata agar masyarakat yang sedang diperjuangkan hak hukukmnya oleh advokat dapat secara maksimal mengakses informasi yang diperlukannya guna memperjuangkan hak hukum warga negara tersebut yang sedang diperjuangkan oleh advokat yang diberi kuasa untuk itu.

Advokat hanya memiliki legal standing ini sepanjang sedang dan untuk memperjuangkan hak hukum atas kasus kongkrit yang dihadapi warga negara yang advokat tersebut mendapat kuasa untuk itu. Advokat yang tidak sedang menangani kasus kongkrit tidak memiliki legal standing dimaksud.

Halaman:

BACA JUGA

Jumat, 05 Maret 2021 12:02

Legalisasi Minuman Keras

Bambang Iswanto Dosen Institut Agama Islam Negeri Samarinda    …

Senin, 01 Maret 2021 10:57

Merealisasikan Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka

Oleh: Aldi Pebrian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kaltim  …

Sabtu, 27 Februari 2021 09:53

Memantaskan Tuhan

Oleh: Bambang Iswanto Dosen IAIN Samarinda   Seorang artis yang…

Sabtu, 20 Februari 2021 10:59

Kaya Mendadak

Bambang Iswanto Dosen Institut Agama Islam Negeri Samarinda    …

Jumat, 12 Februari 2021 12:11

Iklan Pernikahan Dini

Bambang Iswanto Dosen Institut Agama Islam Negeri Samarinda    …

Sabtu, 06 Februari 2021 11:24

NU dan Muhammadiyah Elitis?

Bambang Iswanto Dosen Institut Agama Islam Negeri Samarinda    …

Sabtu, 06 Februari 2021 10:56

Membaca Minggu Pertama Kapolri Baru

Oleh: Rudy Mas'ud Tepat seminggu pelantikan Kepala Kepolisian Republik Indonesia…

Sabtu, 30 Januari 2021 10:30

Kesempatan dalam Kesempitan Bencana

Bambang Iswanto Dosen Institut Agama Islam Negeri Samarinda    …

Kamis, 28 Januari 2021 10:20

Seaglider dan Early Warning System

Oleh: Rudy Mas'ud* Sekira dua pekan lalu, saya menginterupsi Rapat…

Jumat, 22 Januari 2021 12:02

Ramalan Bencana

Bambang Iswanto Dosen Institut Agama Islam Negeri Samarinda.    …
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers