Dua Provinsi Masih Kesulitan Cold Chain, WNI di Luar Negeri Tetap Dipantau untuk Menerima Vaksin

- Rabu, 13 Januari 2021 | 13:18 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) disuntikan vaksin Covid-19 pertama kali pada Rabu (13/1). Penyuntikan vaksin Covid-19 ini dilakukan di Istana Merdeka. (Agus Suparto/istana kepresidenan)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) disuntikan vaksin Covid-19 pertama kali pada Rabu (13/1). Penyuntikan vaksin Covid-19 ini dilakukan di Istana Merdeka. (Agus Suparto/istana kepresidenan)

JAKARTA – Hari ini (13/1) Presiden Joko Widodo dijadwalkan untuk menerima vaksin Covid-19 dari Sinovac. Dorongan untuk melakukan vaksinasi Covid-19 di seluruh daerah terus dilakukan oleh berbagai pihak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa tak hanya vaksinasi saja yang menjadi fokusnya.

”Saya ditugasi Bapak Presiden untuk mengatasi vaksinasi dan pandemi ini,” kata Budi kemarin (12/1) saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI kemarin (12/1). Dia menyatakan bahwa vaksin menjadi rebutan bagi seluruh negara. Sebab ada 7,8 miliar dan ditargetkan 70 persen divaksinasi. Jika harus divaksin dengan dua dosis, maka dibutuhkan 11 miliar vaksin. Padahal produksi vaksin di dunia hanya 6,2 juta dosis vaksin. Itupun bukan hanya vaksin Covid-19 namun juga vaksin lainnya.

Pemerintah Indonesia berhasil mengamankan 270 juta dosis. Sementara kebutuhannya adalah 426 juta dosis. ”Kami tengah finalisasi dengan Pfizer,” bebernya. Sementara penjadwalan vaksinasi menurut Budi akan dinamis. Dikarenakan ada beberapa negara lockdown.

Yang menjadi persoalan saat ini adalah cold chain atau rantai dingin. Budi mengatakan saat ini baru 1,2 juta vaksin yang didistribusikan. Dari jumlah itu ada delapan propinsi yang masih kualahan dalam menyimpan dan mendistribusikn ke kabupaten atau kota. ”Ini merupakan hambatan. Baru 1,2 juta saja tidak mampu,” ungkapnya.

Untuk itu pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Hingga kemarin tinggal dua daerah yang belum selesai distribusi vaksinnya. Kapasitas penyimpanan rantai dingin mereka belum cukup.

Dalam vaksinasi ini, pemerintah mempersiapkan infrastruktur satu data penerima vaksinasi. Tujuannya agar menghasilkan data yang akurat. Untuk mendukung kerja tersebut, pemerintah menunjuk dua BUMN yakni PT Telekomunisasi Indonesia dan PT Bio Farma. Sistem integrasi data ini akan menghasilkan data dalam bentuk by name by address dari berbagai sumber guna menghindari data sasaran ganda. Dari data tersebut, selanjutnya pemerintah memetakan dan mendistribusikan vaksin berdasarkan kebutuhan vaksin per kabupaten atau kota.

Kemrin Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 ditandatangani di Kemenkes. Budi menjabarkan bahwa data yang akurat sangatlah penting. Dirinya berharap melalui kolaborasi integrasi data, bisa digunakan untuk mengatasi ketidaksinkronan data.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Jhony G. Plate menuturkan penandatanaganan SKB ini sebagai landasan hukum untuk menjamin dan memastikan perlindungan data pribadi penerima vaksinasi. Program vaksinasi tahap pertama rencananya akan mulai disuntikkan pada hari ini. Sebagai tahap awal persiapan vaksinasi, pemerintah telah melakukan validasi data dengan mengirimkan SMS Blast undangan vaksinasi kepada 1,3 juta kelompok prioritas penerima vaksinasi.

”Mulai hari ini (kemarin, Red) dan bahkan sampai besok (hari ini, Red) akan dilakukan SMS Blast untuk menjangkau para nakes yang akan segera mengikuti proses vaksinasi,” imbuhnya. Setelah menerima pemberitahuan, sasaran selanjutnya diminta untuk registasi ulang dan melakukan verifikasi guna memastikan kesesuaian data. Sasaran juga dapat mengecek ulang data mereka melalui aplikasi PeduliLindungi.

Di kesempatan lain, Deputi Protokol Pers dan Media Sekretaris Negara Bey Machmudin menyatakan bahwa penyuntikan vaksin untuk Presiden Jokowi akan pagi hari ini. ”Kami sedang mempersiapkan dan berkoordinasi dengan Kemenkes untuk pengaturan tata cara vaksinasi,” katanya kemarin. Dia enggan untuk membeberkan lebih lanjut rencana vaksinasi perdana yang dilakukan hari ini.

Sementara itu pakar epidemologi Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan sampai saat ini bisa dipastikan masa aktif vaksin Sinovac di dalam tubuh manusia. Apakah enam bulan, sembilan bulan, satu tahun, bahkan 18 bulan.

Sebab menurut dia butuh waktu untuk melakukan kajian soal masa aktif vaksin tersebut di dalam tubuh manusia. Untuk itu dia berharap jarak vaksinasinya tidak sampai panjang-panjang. Misalnya jarak antara vaksinasi periode Maret atau April, tidak perlu sampai menunggu Desember untuk melakukan vaksinasi kembali.

Dia mengakui bahwa pengadaan vaksin tergantung dengan ketersediaan di pasar internasional. Tetapi dia berharap dengan tingkat efikasi mencapai 65 persen lebih, vaksin Covid-19 produksi Sinovac bisa melindungi masyarakat Indonesia.’’Kalau efikasinya kurang dari 50 persen itu tidak efektif,’’ jelasnya.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah untuk tetap mengawasi penegakkan protokol kesehatan di wilayahnya. Untuk itu, dia meminta agar evaluasi pelaksanaan prokes di lapangan tetap terus dilakukan. "Daerah-daerah tersebut harus lebih mengintensifkan kembali penerapannya," ujarnya.

Halaman:

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Desak MK Tak Hanya Fokus pada Hasil Pemilu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:36 WIB

Ibu Melahirkan Bisa Cuti hingga Enam Bulan

Selasa, 26 Maret 2024 | 12:30 WIB

Layani Mudik Gratis, TNI-AL Kerahkan Kapal Perang

Selasa, 26 Maret 2024 | 09:17 WIB

IKN Belum Dibekali Gedung BMKG

Senin, 25 Maret 2024 | 19:00 WIB

76 Persen CJH Masuk Kategori Risiko Tinggi

Senin, 25 Maret 2024 | 12:10 WIB

Kemenag: Visa Nonhaji Berisiko Ditolak

Sabtu, 23 Maret 2024 | 13:50 WIB
X