PROKAL.CO,

JAKARTA – Hari ini (13/1) Presiden Joko Widodo dijadwalkan untuk menerima vaksin Covid-19 dari Sinovac. Dorongan untuk melakukan vaksinasi Covid-19 di seluruh daerah terus dilakukan oleh berbagai pihak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa tak hanya vaksinasi saja yang menjadi fokusnya.

”Saya ditugasi Bapak Presiden untuk mengatasi vaksinasi dan pandemi ini,” kata Budi kemarin (12/1) saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI kemarin (12/1). Dia menyatakan bahwa vaksin menjadi rebutan bagi seluruh negara. Sebab ada 7,8 miliar dan ditargetkan 70 persen divaksinasi. Jika harus divaksin dengan dua dosis, maka dibutuhkan 11 miliar vaksin. Padahal produksi vaksin di dunia hanya 6,2 juta dosis vaksin. Itupun bukan hanya vaksin Covid-19 namun juga vaksin lainnya.

Pemerintah Indonesia berhasil mengamankan 270 juta dosis. Sementara kebutuhannya adalah 426 juta dosis. ”Kami tengah finalisasi dengan Pfizer,” bebernya. Sementara penjadwalan vaksinasi menurut Budi akan dinamis. Dikarenakan ada beberapa negara lockdown.

Yang menjadi persoalan saat ini adalah cold chain atau rantai dingin. Budi mengatakan saat ini baru 1,2 juta vaksin yang didistribusikan. Dari jumlah itu ada delapan propinsi yang masih kualahan dalam menyimpan dan mendistribusikn ke kabupaten atau kota. ”Ini merupakan hambatan. Baru 1,2 juta saja tidak mampu,” ungkapnya.

Untuk itu pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Hingga kemarin tinggal dua daerah yang belum selesai distribusi vaksinnya. Kapasitas penyimpanan rantai dingin mereka belum cukup.

Dalam vaksinasi ini, pemerintah mempersiapkan infrastruktur satu data penerima vaksinasi. Tujuannya agar menghasilkan data yang akurat. Untuk mendukung kerja tersebut, pemerintah menunjuk dua BUMN yakni PT Telekomunisasi Indonesia dan PT Bio Farma. Sistem integrasi data ini akan menghasilkan data dalam bentuk by name by address dari berbagai sumber guna menghindari data sasaran ganda. Dari data tersebut, selanjutnya pemerintah memetakan dan mendistribusikan vaksin berdasarkan kebutuhan vaksin per kabupaten atau kota.