Bupati Berau Agus Tantomo (11/1) memimpin rapat terkait pendistribusian vaksin di Bumi Batiwakkal yang diperkirakan tiba pada pekan ketiga Januari 2021.
TANJUNG REDEB–Dalam rapat tersebut, bupati mengatakan, pendistribusian vaksin tahap pertama hanya untuk 900 orang, atau tepatnya 1.800 vaksin yang memang dikhususkan untuk tenaga kesehatan (nakes). Sedangkan untuk tahap kedua, baru untuk masyarakat umum.
“Tadi sudah koordinasi juga dengan kepala Dinas Kesehatan (Diskes), mengenai vaksinasinya,” jelasnya. Selain nakes, Agus mengatakan, akan ada warga yang divaksin, yakni pimpinan FKPD, serta tokoh agama. Ia mengatakan, tokoh agama dimasukkan dalam penerima vaksin tahap pertama untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa vaksin tersebut aman dan halal digunakan. “Itu pembuktian kepada masyarakat. Salah satunya saya sendiri akan vaksin tahap pertama,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Diskes Berau Iswahyudi menuturkan, dari jumlah warga Berau yang mencapai 235.756 jiwa, hanya 90 persen yang akan mendapatkan vaksin. Sisanya, bisa saja sedang mengandung atau ada penyakit bawaan. “Kan ada masyarakat yang sakit bawaan, yang sakit berat, maka tidak bisa divaksin,” ujarnya.
Ia menuturkan, vaksin tidak akan diberikan kepada warga jika memiliki riwayat tertentu yang bisa merujuk pada alergi serius, biasanya merujuk orang-orang yang memiliki respons terhadap rangsangan tertentu seperti sengatan lebah atau obat, dengan mengalami pembengkakan di sekitar mulut, mata atau wajah, mengalami kesulitan bernapas, atau mengalami penurunan tekanan darah yang serius. Orang lain yang termasuk dalam kelompok tertentu -seperti perempuan hamil, orang yang mengalami gangguan sistem imun, dan mereka yang berusia di bawah 16 tahun juga harus menunda menerima suntikan, karena uji klinis skala besar tidak melibatkan sukarelawan semacam itu. Artinya belum ada cukup data untuk mengevaluasi keamanan vaksin Covid-19 pada kelompok orang tersebut. “Tentu tidak bisa diberi vaksin,” katanya.
Untuk fasilitas kesehatan (faskes) pelaksana yakni, dua rumah sakit, 21 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), dan sembilan klinik TNI-Polri atau swasta. Sedangkan untuk puskesmas pembantu (pustu) tidak mungkin dilakukan penyimpanan vaksin. “Total ada 32 faskes yang akan digunakan,” pungkasnya. (kpg/hmd/dra/k16)
