BALIKPAPAN-Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengembangkan terminal penumpang tipe A di wilayah penyangga calon ibu kota negara (IKN) baru. Yakni Terminal Samarinda Seberang di Samarinda dan Terminal Batu Ampar di Balikpapan. Bahkan muncul wacana untuk membuka trayek baru yang menghubungkan dua terminal tersebut ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).
Rancangan itu disampaikan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVII Kaltim-Kaltara Avi Mukti Amin kepada Kaltim Post pekan lalu. Menurutnya, integrasi transportasi dari dua terminal itu akan memudahkan mobilitas masyarakat di wilayah penyangga calon IKN. Sehingga muncul rencana membuka trayek baru menuju calon IKN. Saat ini Kemenhub masih menunggu hasil kajian dari tim appraisal untuk menetapkan rute.
Lanjut dia, Terminal Samarinda Seberang di Samarinda dan Terminal Batu Ampar di Balikpapan yang dikelola langsung oleh Kemenhub akan disulap menjadi terminal modern. Ke depannya, terminal tersebut tidak hanya melayani penumpang antarkota antarprovinsi (AKAP) semata, namun juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi kawasan di sekitarnya. “Sementara ini, kami menunggu rencana tata ruang IKN. Kalau itu belum ada, kami belum bisa merencanakan pemanfaatan tata guna lahannya seperti apa,” terang dia.
Pria yang sebelumnya menjabat kepala Sub Direktorat Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Direktorat Sarana Transportasi Jalan Kemenhub ini menambahkan, kebijakan lainnya adalah mengenai penggunaan kendaraan umum yang hemat energi dan ramah lingkungan. Nantinya di terminal yang berada di kawasan penyangga IKN akan menggunakan bus bertenaga listrik. Uji coba penggunaan bus listrik ini sudah dilakukan di Jakarta. Selaku operator, PT Transjakarta mendatangkan bus listrik asal Tiongkok pada pertengahan 2020 lalu.
“Kalau dicontoh DKI Jakarta, busway-nya sudah menggunakan electrical. Saya kira hanya menunggu waktu. Secara prototype dan jenis kendaraan, sudah ada. Tinggal kita saja yang melaksanakannya kapan,” ucap Avi. Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Kaltim Irwan mengatakan, eksekusi pengadaan moda transportasi dari kawasan penyangga menuju KIPP masih menunggu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang IKN. Jika UU IKN bisa segera dibahas dan disahkan bersama DPR RI, pengembangan terminal di Balikpapan dan Samarinda menjadi hal prioritas yang diusulkan oleh anggota Komisi V DPR RI, yang turut mengurusi masalah berkaitan perhubungan dan infrastruktur.
“Kalau misalnya RUU IKN ditetapkan tahun ini, pengembangan terminal di Balikpapan dan Samarinda menjadi hal prioritas untuk dilakukan. Apalagi menyangkut kepentingan IKN,” katanya. Menurut politikus Partai Demokrat ini, kunci dari pengembangan moda transportasi yang ada di Kaltim adalah pengesahan UU IKN. Irwan mengakui, Kemenhub sudah merancang moda transportasi darat, laut, maupun udara guna menunjang calon IKN baru di Kaltim. Termasuk pengembangan infrastruktur yang akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) guna menunjang aksesibilitasi perhubungan di Kaltim. “Semuanya sudah siap. Tinggal nunggu Undang-Undang IKN saja,” pungkas Irwan.
Dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan, vaksin Covid-19 menjadi kunci utama untuk memulai pembangunan ibu kota negara (IKN). Apabila proses vaksinasi sudah dilakukan, proses pembangunan fisik diyakini dapat segera dilaksanakan.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata menggambarkan vaksinasi sebagai “cahaya terang di ujung lorong” yang dinantikan pemerintah untuk memulai tahapan pembangunan ibu kota baru. "Mengenai fisiknya, kalau sudah kita lihat ada cahaya di ujung lorong, kita akan mulai. Kalau penanganan pandemi sudah lebih terkontrol, vaksin ada, segera dilaksanakan," tuturnya, pekan lalu.
Rudy optimistis, pembangunan IKN dapat segera berjalan. Pasalnya, pemerintah bersama Presiden Joko Widodo sudah berkomitmen mendistribusikan vaksin dan melakukan vaksinasi ke seluruh masyarakat mulai tahun depan. Rudy juga menyebutkan, berbagai persiapan pembangunan IKN telah diselesaikan oleh Bappenas, seperti rencana induk. Badan Otorita IKN pun sudah diatur dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres), sementara Rancangan Undang-Undang IKN telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.
"Diharapkan, paling lama enam bulan sudah bisa selesai," ucapnya. Rudy menambahkan, Bappenas juga sudah memilah program pembangunan IKN mana saja yang dapat dituntaskan dengan APBN maupun melalui kerja sama dengan pihak swasta dan BUMN. Bahkan, beberapa proyek juga terbuka untuk investor asing.
Rudy menuturkan, proyek pembangunan IKN telah mendapatkan respons positif dari para calon investor luar negeri. "Banyak yang berkunjung ke kita untuk bertanya progresnya dan bagaimana mereka bisa terlibat dalam pembangunan IKN," katanya. Meski pembangunan IKN ditargetkan dimulai tahun ini, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan, vaksinasi tetap menjadi fokus utama pemerintah. Karena itu, sebagian besar kebutuhan pembangunan IKN akan dialokasikan melalui kerja sama dengan pihak swasta, baik asing maupun dalam negeri.
Suharso menyebutkan, pembangunan IKN akan menjadi sebuah destinasi investasi yang menjanjikan karena tingkat kapitalisasi yang tinggi. "Semua investor dunia mencari di mana bisa investasi dengan tingkat return tinggi," ujarnya. (kip/riz/k16)
