MANAGED BY:
MINGGU
17 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KOLOM PEMBACA

Sabtu, 09 Januari 2021 12:47
Inilah Peraturan Pelaksana bagi Predator Anak

Perlu diingat bahwa tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik ini dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah). Tindakan kebiri kimia harus dilakukan petugas yang berkompeten di bidangnya atas perintah jaksa.

Walaupun PP ini telah diterbitkan pemerintah, namun perlu menjadi catatan bahwa aturan ini masih bergantung pada peraturan menteri mengenai prosedur teknisnya. Adapun menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM, menteri bidang sosial, dan menteri bidang kesehatan.

Penerapan kebiri kimia ini sempat menimbulkan pro-kontra terkait efektivitasnya. Pemberlakuannya dianggap melanggar hak asasi manusia, karena Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi kovenan hak sipil dan politik dan konvensi anti penyiksaan. Yang seharusnya tidak menerapkan hukuman yang mengamputasi dan membuat disfungsi organ manusia.

Mengutip sebuah media online nasional dalam wawancara bersama ketua IDI Jakarta (29/8/2019), kebiri kimia juga memakan biaya yang cukup besar. Ketua Ikatan Dokter Indonesia dr Daeng Mohammad Faqih mengungkapkan, biaya sekali suntik kebiri kimia sekitar Rp 5 juta. Pemberian obat harus dilakukan tiga bulan sekali, dan sesuai UU maksimal 2 tahun, total biaya yang dikeluarkan sekitar Rp 40 juta. Dia menyatakan, predator akan mengalami sejumlah efek samping dan secara kejiwaan akan depresi. Akibatnya, dia bisa saja menjadi predator yang lebih buas.

Beberapa negara telah menerapkan undang-undang yang mengatur tentang kebiri yaitu Denmark (1929), Swedia (1944), Finlandia (1970), Norwegia (1977), Polandia (2009), dan Amerika Serikat di negara bagian California (1996) dan beberapa negara bagian lainnya, Argentina (2010), Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan (2011), Rusia (2011), Moldova (2012), dan Estonia (2012).

Perlu diingat bahwa dalam konsiderannya disebutkan bahwa PP 70/2020 ditetapkan sebagai jawaban atas tingginya tuntutan publik untuk menghukum berat predator anak, dan mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera pada pelaku dan calon pelaku sebagai bentuk pencegahan.

Halaman:

BACA JUGA

Jumat, 15 Januari 2021 13:14

Mengundang dan Mengusir Banjir

Bambang Iswanto Dosen Institut Agama Islam Negeri Samarinda    …

Jumat, 15 Januari 2021 09:24

Media, Raffi Ahmad, dan Pengawalan Vaksinasi Covid-19

Oleh: Amir Machmud NS   KASUS indisipliner protokol kesehatan Raffi…

Kamis, 14 Januari 2021 11:06

Integrasikan Nilai-Nilai Agama dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional

Oleh : Hetifah Sjaifudian (Wakil Ketua Komisi X DPR RI…

Kamis, 14 Januari 2021 11:02

Legal Standing Wartawan dan Advokat Sebagai Pemohon Informasi Publik

Oleh : Hendra J KedeWakil Ketua Komisi Informasi Publik RI /…

Senin, 11 Januari 2021 10:27

Di Balik Popularitas PNS dan Rencana Gaji Rp 9 Juta

Oleh: Muhamad Fadhol Tamimy Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong…

Sabtu, 09 Januari 2021 12:47

Inilah Peraturan Pelaksana bagi Predator Anak

Oleh: Sandi Dwi Cahyono (Ketua Harian Lembaga Bantuan Hukum Mahakam…

Sabtu, 09 Januari 2021 11:30

Gisel dan Vaksin

Bambang Iswanto Dosen Institut Agama Islam Negeri Samarinda    …

Kamis, 07 Januari 2021 10:12

Evaluasi Sirekap Dalam Pilkada 2020

Oleh :Ferry Kurnia Rizkiyansyah *) Sistem informasi rekapitulasi suara elektronik…

Senin, 04 Januari 2021 14:54

Kami Ada di Layar Ponsel Anda

CATATAN Romdani Wakil Pemimpin Redaksi Kaltim Post      …

Senin, 04 Januari 2021 10:30

Menyikapi Persiapan Belajar Tatap Muka 2021

Oleh: Tri Junarto Kepala SMP 1 Tarakan   Pemerintah Republik…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers