MANAGED BY:
KAMIS
15 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KOLOM PEMBACA

Sabtu, 09 Januari 2021 12:47
Inilah Peraturan Pelaksana bagi Predator Anak

Perlu diingat bahwa tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik ini dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah). Tindakan kebiri kimia harus dilakukan petugas yang berkompeten di bidangnya atas perintah jaksa.

Walaupun PP ini telah diterbitkan pemerintah, namun perlu menjadi catatan bahwa aturan ini masih bergantung pada peraturan menteri mengenai prosedur teknisnya. Adapun menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM, menteri bidang sosial, dan menteri bidang kesehatan.

Penerapan kebiri kimia ini sempat menimbulkan pro-kontra terkait efektivitasnya. Pemberlakuannya dianggap melanggar hak asasi manusia, karena Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi kovenan hak sipil dan politik dan konvensi anti penyiksaan. Yang seharusnya tidak menerapkan hukuman yang mengamputasi dan membuat disfungsi organ manusia.

Mengutip sebuah media online nasional dalam wawancara bersama ketua IDI Jakarta (29/8/2019), kebiri kimia juga memakan biaya yang cukup besar. Ketua Ikatan Dokter Indonesia dr Daeng Mohammad Faqih mengungkapkan, biaya sekali suntik kebiri kimia sekitar Rp 5 juta. Pemberian obat harus dilakukan tiga bulan sekali, dan sesuai UU maksimal 2 tahun, total biaya yang dikeluarkan sekitar Rp 40 juta. Dia menyatakan, predator akan mengalami sejumlah efek samping dan secara kejiwaan akan depresi. Akibatnya, dia bisa saja menjadi predator yang lebih buas.

Beberapa negara telah menerapkan undang-undang yang mengatur tentang kebiri yaitu Denmark (1929), Swedia (1944), Finlandia (1970), Norwegia (1977), Polandia (2009), dan Amerika Serikat di negara bagian California (1996) dan beberapa negara bagian lainnya, Argentina (2010), Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan (2011), Rusia (2011), Moldova (2012), dan Estonia (2012).

Perlu diingat bahwa dalam konsiderannya disebutkan bahwa PP 70/2020 ditetapkan sebagai jawaban atas tingginya tuntutan publik untuk menghukum berat predator anak, dan mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera pada pelaku dan calon pelaku sebagai bentuk pencegahan.

Halaman:

BACA JUGA

Senin, 12 April 2021 12:02

Potensi Perempuan Membangun Daerah 

Belum lama ini muncul berita tentang kemacetan di Terusan Suez,…

Sabtu, 10 April 2021 09:59

Suara Suami dari Tuhan?

Bambang Iswanto Dosen Institut Agama Islam Negeri Samarinda    …

Selasa, 06 April 2021 10:19

Mind Map untuk Presentasi Daring

Oleh: Tika Andriyani (Guru IPA di SMP Negeri 6 Loa…

Jumat, 02 April 2021 12:39

Bom Jelang Ramadan

Bambang Iswanto Dosen Institut Agama Islam Negeri     INDONESIA…

Sabtu, 27 Maret 2021 10:49

Suntik Hati

Bambang Iswanto Dosen Institut Agama Islam Negeri Samarinda    …

Sabtu, 20 Maret 2021 09:38

Marhaban Ya Ramadan (Dini)

Bambang Iswanto Dosen IAIN Samarinda   Mungkin ada yang bertanya,…

Selasa, 16 Maret 2021 09:56

Pesona Warisan Geologi Karst Sangkulirang-Mangkalihat

CATATAN Faried Rahmany Penyelidik Bumi di Dinas ESDM Kaltim  …

Sabtu, 13 Maret 2021 10:38

Perempuan dan Isra Mikraj

Bambang Iswanto Dosen Institut Agama Islam Negeri Samarinda    …

Jumat, 05 Maret 2021 12:02

Legalisasi Minuman Keras

Bambang Iswanto Dosen Institut Agama Islam Negeri Samarinda    …

Senin, 01 Maret 2021 10:57

Merealisasikan Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka

Oleh: Aldi Pebrian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kaltim  …
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers