Sebagai kelanjutan program penataan kawasan permukiman kumuh, atau Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Pemkot Samarinda melanjutkan pembongkaran rumah khususnya di bantaran Sungai Karang Mumus (SKM). Lokasi tepatnya di sisi seberang belakang Pasar Segiri, Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang.
SAMARINDA–Sebagai permulaan, Kamis (7/1), Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Sugeng Chairuddin memimpin rapat koordinasi bersama tim teknis dari lingkungan Pemkot Samarinda, Balai Wilayah Sungai BWS Kalimantan III, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat PUPR dan Pera Kaltim.
Ditemui setelah rapat, Sugeng menerangkan kegiatan itu merupakan awal dari kelanjutan pembongkaran pada Segmen Segiri RT 26, 27, dan 28 pada 2020 lalu. Target tahun ini kawasan tersebut bisa dibongkar untuk penataan selanjutnya pada tahun depan. "Itu hanya menyinkronkan program. Pemilihan kawasan itu agar ke depan ketika dilakukan pembangunan taman bisa seragam seperti segmen di Perniagaan," ucapnya.
Dia menambahkan, di segmen itu juga tidak dibuat tim terpadu karena lahan yang akan digusur memiliki dokumen surat kepemilikan. Sedangkan dasar hukum untuk pembebasan lahan menggunakan Peraturan Presiden Nomor 148/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
"Nanti kami menunjuk Bappeda Samarinda untuk menjadi koordinator, pembagian tugas antara lain, Disperkim membuat grand desain kawasan, Dinas Pertanahan akan mengestimasi lahan terdampak, melakukan penilaian dengan tim appraisal dan pembayaran. Nantinya dari PUPR dan Pera Kaltim bisa melakukan pengerukan untuk normalisasi," singkatnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan Samarinda Samsul Komari menyebut, siap untuk mendukung proyek itu. Namun, dia memerlukan dokumen peta detail engineering design (DED) untuk kawasan yang akan ditata. Nanti pihaknya menerbitkan peta bidang sebagai bahan untuk penilaian ganti rugi oleh tim konsultan jasa penilaian publik (KJPP). "Kami sediakan anggaran Rp 10 miliar, terbagi masing-masing Rp 5 miliar untuk segmen Pasar Segiri dan Sungai Mati. Setelah dibayarkan baru bisa digusur untuk normalisasi sungai dan penataan selanjutnya," singkat dia.
Sementara itu, Kepala Bidang Kawasan Permukiman Disperkim Samarinda Joko Karyono menegaskan, pihaknya sudah memiliki DED kawasan dimaksud. Dalam waktu dekat, akan diserahkan ke Dinas Pertanahan untuk penerbitan peta bidang. Dalam program kali ini, pihaknya juga siap mendukung dan mendampingi. "DED sudah ada sejak 2020 lalu. Insyaallah mohon doanya agar program di kawasan itu bisa berjalan sesuai rencana," singkatnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Prasarana Wilayah (Praswil) Bappeda Samarinda Wahyuni Nadjar menerangkan, kegiatan itu bertujuan melakukan penataan kota. Jika ditarik mundur, grand design penanganan kawasan kumuh dan titik itu masuk spot yang ditangani. Dalam penataan memberi efek domino, salah satunya penangan banjir, maka diundang beberapa OPD lintas sektoral.
"Setelah itu akan ada rapat lanjutan melaporkan hasil koordinasi tiap-tiap OPD terkait program di segmen Segiri 2. Sesuai target tahun ini bisa rampung," singkatnya. (dns/dra/k8)
