REALISASI pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim masih terus dinanti pelaku jasa konstruksi di daerah. Ketua Gapeksindo Kaltim Slamet Suhariadi menuturkan, alokasi APBN untuk Kaltim di sektor konstruksi pada 2019 sebesar Rp 2,255 triliun. Sedangkan APBD Kaltim sebesar Rp 1,4 triliun. Setelah itu, pengusaha jasa konstruksi pada 2020, berharap anggaran untuk sektor konstruksi semakin membaik.
Ternyata, realisasi sepanjang 2020 untuk APBD Kaltim justru mengalami penurunan. Karena pandemi Covid-19, alokasi anggaran pada sektor konstruksi menjadi Rp 1,2 triliun. Mengalami penurunan sekitar Rp 200 miliar. Demikian juga APBN. “Kami sudah senang waktu itu. Dari Rp 2,255 triliun menjadi Rp 2,795 triliun. Ternyata setelah adanya pandemi ini, terjadi penurunan angka, dari Rp 2,795 triliun di APBN perubahan untuk sektor konstruksi, hanya terealisasi Rp 2,131 triliun,” ucap dia.
Menurut dia, pelaku usaha jasa konstruksi di Kaltim begitu terdampak dari penurunan anggaran tersebut. “Kaltim dalam arti luas sangat terasa,” ujar Slamet. Mengenai transisi pembangunan IKN yang sebelumnya sudah direncanakan pemerintah pusat, dia menuturkan, sektor jasa konstruksi di Kaltim menaruh harapan sangat besar. Menurut data Gapeksindo Kaltim, perusahaan yang memiliki sertifikat badan usaha jasa konstruksi terus mengalami penambahan setiap tahunnya. Pada 2018, ada sebanyak 2.198 kontraktor dan 166 konsultan di Kaltim.
Saat Presiden Joko Widodo mengumumkan IKN akan pindah ke Kaltim pada 26 Agustus 2019, membuat pengusaha jasa konstruksi di Kaltim sangat antusias. Terbukti, hingga akhir 2019, terjadi penambahan badan usaha sektor jasa konstruksi, menjadi 3.792 kontraktor dan 250 konsultan. “Kita sudah dapat menilai, bahwa sebenarnya antusiasme pengusaha jasa konstruksi sangat tinggi. Terkait rencana pemindahan IKN ke Kaltim,” katanya. Penambahan berlanjut pada 2020. Hingga November 2020, terjadi penambahan menjadi 4.098 kontraktor dengan 281 konsultan.
“Jadi teman-teman di sektor jasa konstruksi sangat berharap banyak. Dengan adanya pemindahan IKN di Kaltim. Tapi, kami tidak bisa berbuat banyak. Karena pada 2020 ini, pandemi Covid-19 sedang melanda dunia. Tidak hanya Kaltim,” kata dia. Dengan demikian, Slamet berharap, pada 2021 ini, peluang usaha di sektor jasa konstruksi semakin bertambah. Selain itu, Gapeksindo Kaltim berharap, kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2020 mengutamakan pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di daerahnya untuk sektor jasa konstruksi.
“Jadi pelaku usaha kecil dan menengah yang dapat menggerakkan ekonomi di daerah. Khususnya sektor jasa konstruksi. Untuk itu, kami sangat berharap kepala daerah yang dilantik gubernur, agar lebih serius lagi. Terutama di sektor jasa konstruksi yang dampaknya sangat kita rasakan,” tutupnya. (kip/riz/dwi/k8)
